PELAKITA.ID – “Apa program prioritas Perempuan PGRI?” Begitu pertanyaan perdana Ketua Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Naoemi Octarina, saat menerima audiensi pengurus Perempuan PGRI yang dipimpin oleh Ketua, Ibu Dra. Hj. Hendriati Sabir, M.Pd pada Selasa, 15 April 2025.
Audiensi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan pengurus baru Perempuan PGRI beserta Program Kerja Masa Bakti 2024–2029.
Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang meminta arahan kepada Ketua PKK Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga merupakan Ibu Gubernur, terkait potensi kolaborasi antara program PKK dan program kerja Perempuan PGRI.
Perempuan PGRI merupakan perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang diberi mandat untuk memberikan saran, pendapat, pertimbangan, dan usulan mengenai program-program pengembangan dan pemberdayaan perempuan, serta menggerakkan anggota perempuan PGRI untuk berpartisipasi aktif dalam forum-forum dan kegiatan organisasi.
Secara garis besar, Ibu Indri (sapaan Ketua Perempuan PGRI) menyampaikan program prioritas Perempuan PGRI yang terbagi atas enam bidang: Program dan Organisasi, Riset dan Pengembangan, Pendidikan dan Sosial Budaya, Pelayanan Kemasyarakatan, Kesejahteraan, serta Kerja Sama dan Pengembangan Usaha.
Beberapa program prioritas di antaranya adalah pendampingan pembentukan Perempuan PGRI kabupaten/kota, pengembangan riset dan publikasi hasil penelitian tentang isu-isu strategis pendidikan yang responsif gender, standar pengasuhan anak di sekolah berasrama, pengembangan Sekolah Ramah Anak.
Lalu, intervensi kolaborasi untuk Anak Tidak Sekolah (ATS), kolaborasi edukasi pencegahan perkawinan anak berbasis sekolah, peningkatan keterampilan kewirausahaan guru perempuan.
Demikian pula kerja sama dan sinergitas dengan pemerintah, perguruan tinggi (Pusat Studi Gender, Perempuan, dan Anak), serta organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis sekolah.
Ibu Naoemi yang didampingi para anggota Pokja PKK turut menyampaikan program-program PKK Provinsi Sulsel yang merespons persoalan-persoalan pembangunan manusia di Sulawesi Selatan, seperti percepatan penurunan stunting, pencegahan kehamilan di luar nikah, perkawinan anak, pencegahan pelecehan seksual pada anak, penyalahgunaan narkoba bagi remaja, serta penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Gayung bersambut, karena beberapa program prioritas Perempuan PGRI memiliki irisan langsung dengan program-program PKK.
Misalnya, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) akan lebih efektif bila dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan integratif, agar anak-anak terlindungi dari praktik berbahaya seperti perkawinan anak, pekerja anak, dan risiko stunting.
Selain itu, penting pula memperkuat peran Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di perguruan tinggi dan satuan pendidikan, demi menjaga kampus dan sekolah dari kekerasan seksual serta praktik perundungan (bullying).
Audiensi ini menghasilkan kesepakatan tentang pentingnya memperkuat peran Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan untuk mendukung Sekolah Ramah Anak, dengan memilih kabupaten/kota sebagai proyek percontohan (piloting), khususnya yang memiliki angka ATS dan perkawinan anak yang tinggi.
Naoemi juga menekankan perlunya memastikan kesehatan mental guru sebelum mengajar, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.
Pengurus Perempuan PGRI yang turut hadir dalam audiensi ini antara lain:
Wakil Ketua: Hj. Irmawati, S.Pd
Sekretaris: Dr. Hamida Suryani, M.Pd
Bendahara: Andi Nursyida Galigo, S.Pd, M.Pd
Koordinator Bidang Program dan Organisasi: Nurliah Syahrul, S.Pd, M.Pd
Koordinator Bidang Riset dan Pengembangan: Dr. Salma Samputri, M.Pd
Koordinator Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya: Dr. Astuti Nurdin Yudhar, S.Pd, M.Pd
Koordinator Bidang Kemasyarakatan: Dr. Fadiah Machmud, M.Pd
Koordinator Bidang Kesejahteraan: Prof. Dr. Nurlina Subair, M.Si
Redaksi
