PELAKITA.ID – Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Pohuwato, Irfan Saleh berbagi pengalaman sebagai bagian dalam agenda pembangunan daerah Pohuwato. Jejak pengabdian yang telah dilakoninya hampir 20 tahun.
Irfan, alumni Peternakan Universitas Tadulako Palu menjadi ASN di Gorontalo sejak 2005 dan sukses membawa Pohuwato bergerak naik dari kemiskinan akut menjadi salah satu kabupaten dengan kinerja perbiakan indeks pembangunan manusia signifikan ke skor 70-an.
Partisipasinya sebagai peserta Diklat Perencana Sulawesi dalam tahun 2000-an bersama Sulawesi Capacity Development Project di bawah bendera Japan International Cooperation Agency JICA telah menjadi tapak perjalanan yang memerkaya perspektif dan kiprahnya dalam menjalankan apa yang disebut mekanisme koloborasi pembangunan daerah secara terpadu dan berbasis masyarakat di Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
Pada program yang sana, selain sebagai peserta Diklat Perencana,diapun terpilih sebegai peserta Young Leaders Program di Jepang dan telah memberinya perspektif luas tentang agenda perubahan pembangunan daerah.
Mari simak obrolannya dengan Sekretaris The COMMIT Foundation, Kamaruddin Azis berikut ini.
Tantangan Berat
Saat menjadi ASN di 2025, Irfan menyebut Bappeda sebagai dapur perencanaan menghadapi tantangan besar karena Pohuwato baru terbentuk pada 2003 dan harus berdiri sendiri pada 2005.
”Faktor sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam kinerja pemerintahan. Saat saya masuk di Bappeda, tata kelola data masih sangat minim. Diperlukan waktu sekitar satu tahun untuk memperbaiki data-data tersebut, kemudian belajar menganalisis apa yang harus didorong ke depan selama 10 atau 20 tahun ke depan,” terangnya.
”Pada 2003, tingkat kemiskinan di Pohuwato mencapai 32 persen, sehingga menjadi fokus utama kami di Bappeda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapanya.
Dikatakan, tujuan utama pendirian Kabupaten Pohuwato sebagai daerah otonomi adalah meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki pelayanan publik. Dua poin itu menjadi fokus utama.
”Kami terus berjuang memperbaiki perencanaan dengan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk bergabung dengan JICA. Trik-trik perencanaan yang berbasis masyarakat dan fokus menyelesaikan permasalahan masyarakat menjadi poin penting dalam tata kelola pemerintahan,” sebutnya.
Irfan menyebut, dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perencanaan menjadi awal yang penting. Isu-isu strategis seperti kemiskinan, SDM, dan masalah lingkungan dimasukkan sebagai pijakan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pembangunan setiap tahunnya.
“Sejak 2005 hingga 2020, pemerintahan hasil pilkada pertama dipimpin oleh Bupati Zainuddin Hasan, yang berasal dari Makassar, bersama wakilnya, putra daerah Pak Insinyur Yusuf Guasi. Pada 2010-2015, Bupati dijabat oleh Pak Syarif Mbuinga, dan berlanjut pada periode 2015-2021 dengan pasangan yang sama. Selama 10 tahun, fondasi pemerintahan fokus pada tiga hal: pemberdayaan manusia, ekonomi kerakyatan, dan konektivitas wilayah,” jelas Irfan.
Pemerintahan Saipul A. Mbuinga
Saat ini, pemerintahan di Pohuwato dipimpin oleh incumbent Bupati Saipul Mbuinga, dengan Wakil Bupati Iwan Saprudin Adam.
”Pemerintahan ini baru berjalan satu bulan dan sedang menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Kami menyebutnya pemerintahan SIAP, yang merupakan akronim dari visi mereka: Pohuwato Sehat, Hijau, Handal, Agamis, dan Produktif,” sebut Irfan.
Selama 22 tahun berdiri, tingkat kemiskinan di Pohuwato telah menurun dari 32 persen pada 2003 menjadi 17,11 persen pada 2024.
H. Saipul A. Mbuinga, S.H. (lahir 5 Agustus 1963) adalah Bupati Pohuwato 2 periode yakni 2021—2024 melalui tagline SMS – Saipul Mbuinga & Suharsi Igirisa dan 2025—2030, SIAP. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato 2 periode yakni 2014—2019 dan 2019—2020
Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Irfan, kinerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah mencapai kemajuan signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Pada tahun 2000, IPM Pohuwato berada di kisaran 50-an persen. Kini, angka tersebut telah meningkat menjadi sekitar 70,9, menempatkan Pohuwato dalam kategori tinggi,” sebutnya.
Selain peningkatan IPM, tingkat pengangguran di Pohuwato juga menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan.
”Dari target 4-5% yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), angka pengangguran berhasil ditekan hingga mencapai 3,12%. Hal ini mencerminkan efektivitas berbagai program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja,” ungkapnya.
Investasi dan Proyek Pertambangan Emas
Dikatakan Irfan, masuknya investasi, khususnya di sektor pertambangan emas, turut berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja.
”Proyek Pani Gold, yang dimulai konstruksinya pada tahun 2021, diperkirakan akan mulai produksi pada Januari 2026. Saat ini, sekitar 2.000 tenaga kerja telah direkrut untuk proyek tersebut. Rencananya, proyek ini juga akan mencakup pembangunan smelter, yang diharapkan akan diresmikan oleh Presiden,” sebut Irfan
Data Box:
PT Merdeka Copper Gold Tbk, melalui anak perusahaannya PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM), mengelola Proyek Emas Pani (Pani Gold Project) yang berlokasi di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Proyek ini diperkirakan memiliki sumber daya mineral sebesar 275,8 juta ton dengan kandungan emas sekitar 6,63 juta ons. PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) memegang Kontrak Karya generasi kelima di Blok Pani seluas 7.932,1 hektar, dengan izin operasi produksi yang diberikan sejak 2017 dan berlaku hingga 2049. . PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 100 hektar yang berdekatan dengan area GSM. Pada 2020, PETS memasuki tahap operasi produksi untuk pengelolaan tambang emas hingga 2049.
Selain itu, PT Loka Indah Lestari (LIL), yang awalnya mengantongi izin untuk perkebunan kelapa sawit, diduga juga melakukan aktivitas pertambangan emas di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) mereka, menimbulkan kontroversi dan sorotan dari berbagai pihak
Inisiatif Satu Data Pohuwato
Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pohuwato di bawah kepemimpinan Irfan Saleh telah mengimplementasikan inisiatif Satu Data Pohuwato.
Dijelaskan, sejak tahun 2023, melalui pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bappeda mengembangkan portal data terpadu.
”Portal ini memungkinkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengunggah dan mengakses data secara transparan, serta terintegrasi dengan Satu Data Indonesia di Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS),” sebut Irfan.
Meskipun portal Satu Data Pohuwato telah diluncurkan, tantangan masih dihadapi, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di OPD. ”Diperlukan komitmen dan kesabaran untuk mendorong digitalisasi dan memastikan bahwa semua OPD aktif berpartisipasi dalam pengelolaan data yang efektif,” sebut irfan.
Mekanisme Perencanaan dan Musrenbang
Mekanisme perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tetap menjadi sarana utama dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan visi pembangunan daerah.
”Namun, tantangan muncul ketika aspirasi masyarakat tidak dapat sepenuhnya diakomodasi akibat keterbatasan fiskal daerah. Efisiensi anggaran, seperti penarikan dana infrastruktur sebesar 85 miliar, mempengaruhi realisasi program yang telah disosialisasikan, sehingga memerlukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat untuk menjelaskan kondisi tersebut,” jelas Irfan.
Ditambahkan Irfan, dengan luas wilayah yang signifikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mencapai 1 triliun, prioritas pembangunan difokuskan pada pemenuhan layanan dasar seperti akses air bersih, infrastruktur jalan, sanitasi, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan.
Keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Kolaborasi dengan Pemerintah Desa
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, strategi pertama yang kami terapkan adalah berkolaborasi dengan pemerintah desa. ”Kami mengintegrasikan program-program yang masih dapat ditangani oleh kewenangan desa, sehingga optimalisasi sumber daya dapat tercapai,” sebutnya.
Strategi kedua melibatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga vertikal.
”Misalnya, penanganan jalan nasional dan provinsi, pengendalian banjir oleh Balai Wilayah Sungai, serta proyek sanitasi melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). Koordinasi dan kolaborasi ini diperkuat bersama DPRD, bahkan kami secara aktif mengunjungi instansi terkait,” terangnya.
”Dalam hal lingkungan, kami bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) untuk menangani lahan kritis dan menyediakan bibit tanaman yang dibutuhkan masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), tanpa membebani APBD,” tambahnya.
”Kami juga menjalin kolaborasi dengan pendanaan luar negeri. Saat ini, terdapat program yang sedang berjalan dengan fokus pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi terus ditingkatkan. Institusi mana pun yang terlibat, kami arahkan pengabdian dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mereka untuk menangani isu-isu seperti stunting dan kemiskinan. Sebagai contoh, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengirimkan sekitar 40 mahasiswa setiap tahun selama hampir satu dekade,” papar Irfan.
Disebutkan, mereka berasal dari berbagai disiplin ilmu, termasuk kedokteran dan kedokteran gigi, dan secara bertahap ditempatkan di berbagai kecamatan. ”Inovasi mereka dalam mentransfer ilmu kepada pemerintah desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sangat berharga dalam kondisi keterbatasan anggaran saat ini,” jelasnya.
Kolaborasi dengan Investor
”Kami juga memperkuat kolaborasi dengan para investor. Baru-baru ini, kami mengadakan dua pertemuan dengan tim dari Pani Gold Project (PGP). Mereka memiliki program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang kami sinergikan dengan pemerintah daerah untuk mendukung visi dan misi bupati,” sebut Irfan.
”Misalnya, dalam perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, kami memastikan bahwa pekerja di sekitar area tambang, khususnya mereka yang bukan penerima upah, mendapatkan perlindungan yang layak,” lanjutnya.
”Selain itu, kami mendorong cakupan BPJS Kesehatan agar mereka dapat menerima layanan kesehatan gratis. Bantuan lain seperti untuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas, serta program bedah kios dan perbaikan perumahan juga kami koordinasikan dengan investor.,” terang dia.
”Kami memberikan mereka kewenangan untuk melaksanakan program-program tersebut, sehingga dapat mengatasi tantangan perencanaan dengan banyaknya kebutuhan kegiatan namun keterbatasan dana,” ujar Irfan.
Terkait program PPM, sebelumnya terdapat kendala dalam pelaporan resmi dari pihak investor.
”Mereka telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti perbaikan gedung sekolah, puskesmas, dan penyediaan ambulans dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Namun, tanpa pelaporan resmi, kontribusi tersebut tidak tercatat dalam aplikasi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (ESPM) dari Kementerian Dalam Negeri, yang penting untuk menilai pencapaian layanan dasar,” jelasnya.
Setelah memberikan masukan, mereka membentuk forum koordinasi. Pertemuan pertama dilakukan via Zoom dengan konsultan mereka di Jakarta, dan pertemuan langsung di kantor mereka di Pohuato pada minggu pertama bulan puasa. ”Dalam pertemuan tersebut, kami memaparkan visi dan misi bupati untuk 2025-2029, sementara mereka menjelaskan delapan pilar program PPM mereka,” lanjut Irfan.
“Kami berharap program PPM ini fokus pada sembilan desa yang berbatasan langsung dengan area pertambangan, sementara program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat mencakup seluruh kabupaten. Keselarasan antara program mereka dan visi-misi bupati sangat kami apresiasi,” katanya.
Penanganan Konflik Sosial Terkait Tambang
Irfan menyebut, mengenai isu pertambangan, pihaknya menyadari potensi konflik sosial dan resistensi dari warga. Puncak konflik terjadi pada 21 September 2023, yang sempat viral dengan insiden pembakaran kantor bupati.
”Penyebab utamanya adalah ketidakpuasan penambang terkait pembayaran yang tidak konsisten dan kurang terencana dengan baik, menimbulkan kecemburuan sosial. Namun, dengan pembentukan tim oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi saat itu, situasi kini telah membaik,” ucapnya.
”Saat ini, hanya tersisa beberapa persen pembayaran yang belum diselesaikan, dan pihak perusahaan berkomitmen untuk menyelesaikannya sepenuhnya,” pungkas Irfan.
Penulis K. Azis
