Persoalan BBM ini memperlihatkan bahwa masalah kesejahteraan nelayan sesungguhnya tidak hanya berada dalam kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP memiliki peran strategis dalam mengembangkan usaha perikanan, memperkuat kapasitas nelayan, meningkatkan produktivitas, dan membangun infrastruktur sektor kelautan dan perikanan. Namun, kementerian ini tidak memiliki kewenangan tunggal untuk mengendalikan harga energi, mengatur seluruh rantai distribusi pangan, menyediakan perlindungan sosial, atau membenahi seluruh infrastruktur dasar di kawasan pesisir.
PELAKITA.ID – Dalam diskursus pembangunan kelautan dan perikanan nasional, capaian indikator makroekonomi kerap dijadikan bukti keberhasilan kebijakan pemerintah. Grafik pertumbuhan produksi, kenaikan nilai ekonomi sektor perikanan, serta indeks kesejahteraan yang menunjukkan tren positif sering kali menghadirkan optimisme di tingkat pengambil kebijakan.
Di balik angka-angka tersebut, terdapat realitas kehidupan masyarakat pesisir yang tidak selalu bergerak searah dengan narasi keberhasilan pembangunan.
Di banyak kampung nelayan, persoalan ekonomi justru semakin kompleks. Nelayan harus berhadapan dengan kenaikan biaya operasional melaut, ketidakpastian pasokan bahan bakar, harga kebutuhan pokok yang terus bergerak, keterbatasan akses pasar, hingga risiko cuaca ekstrem yang dapat menghentikan aktivitas penangkapan ikan selama berhari-hari. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan mendasar perlu diajukan: sejauh mana indikator statistik yang selama ini digunakan benar-benar mampu menggambarkan kesejahteraan nelayan?
Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) selama ini menjadi salah satu instrumen penting untuk membaca perkembangan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.
Angka di atas 100 sering dimaknai sebagai indikasi bahwa penerimaan nelayan atau pembudidaya lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Pemaknaan tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi menjadi problematis apabila digunakan sebagai ukuran tunggal untuk menyimpulkan bahwa kehidupan masyarakat perikanan telah sejahtera.
Secara metodologis, nilai tukar merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima produsen perikanan (It) dengan indeks harga yang dibayar (Ib). Indeks It menggambarkan perkembangan harga hasil tangkapan atau produksi budidaya, sedangkan Ib mencerminkan perkembangan pengeluaran yang mencakup biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) serta konsumsi rumah tangga (IKRT).
Dengan demikian, kenaikan harga ikan di tingkat produsen tidak otomatis berarti peningkatan pendapatan bersih nelayan. Apabila kenaikan tersebut diikuti oleh peningkatan biaya bahan bakar, es, perbekalan, perawatan mesin, transportasi, serta kebutuhan pangan keluarga dalam proporsi yang lebih besar, maka ruang ekonomi rumah tangga nelayan justru semakin menyempit.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari hingga Oktober 2026 memperlihatkan dinamika tersebut. Dengan tahun dasar 2018=100, NTN tercatat sebesar 107,96 pada Januari, meningkat menjadi 109,05 pada Maret, berada di angka 109,04 pada Agustus, kemudian terkoreksi menjadi 108,85 pada September dan kembali turun menjadi 107,78 pada Oktober 2026.
Pada saat yang sama, indeks harga yang diterima nelayan memang meningkat dari 132,37 pada Januari menjadi 137,22 pada Oktober. Akan tetapi, indeks harga yang dibayar juga mengalami kenaikan lebih cepat, dari 122,60 menjadi 127,32.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan penerimaan tidak selalu menghasilkan perbaikan daya beli yang sebanding.
Di sinilah letak persoalan mendasar dalam membaca statistik kesejahteraan nelayan. Angka agregat dapat memberikan gambaran umum, tetapi belum tentu menjelaskan distribusi kesejahteraan di antara kelompok nelayan dengan karakteristik usaha yang berbeda. Nelayan kecil tanpa armada sendiri, nelayan perahu bermotor, nelayan dengan kapal berukuran lebih besar, hingga pembudidaya tambak, air tawar, dan laut memiliki struktur biaya serta tingkat kerentanan yang tidak sama.
Karena itu, penggunaan NTN dan NTPi sebagai indikator tunggal berisiko menutupi persoalan kemiskinan struktural pada kelompok masyarakat perikanan yang paling rentan.
Kenaikan indeks secara nasional belum tentu mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi nelayan kecil di pulau-pulau terpencil, kawasan perbatasan, atau desa pesisir yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses distribusi.
Persoalan tersebut semakin nyata ketika kita melihat adanya beban ganda yang ditanggung keluarga nelayan. Tekanan ekonomi berlangsung pada dua sisi sekaligus, yakni biaya produksi usaha penangkapan ikan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Keduanya saling memengaruhi dan pada akhirnya menentukan kemampuan keluarga nelayan mempertahankan kehidupan ekonominya.
Pada sisi produksi, indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) nelayan meningkat dari 117,19 pada Januari menjadi 121,58 pada Oktober 2026. Salah satu komponen yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah transportasi dan komunikasi, dari 121,79 menjadi 129,85. Kenaikan ini menggambarkan bahwa biaya untuk menjalankan usaha perikanan tidak hanya ditentukan oleh harga sarana produksi, tetapi juga oleh panjangnya rantai distribusi dan keterbatasan konektivitas wilayah pesisir.
Tekanan serupa juga dialami pembudidaya ikan. Ketergantungan terhadap pakan komersial, kenaikan harga benih, kebutuhan energi untuk pompa dan aerasi, serta biaya pemeliharaan sarana budidaya membuat struktur biaya usaha semakin rentan.
Intervensi pemerintah melalui program kemandirian pakan, termasuk Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari), tentu penting. Namun, keberlanjutannya sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku lokal, kapasitas produksi, teknologi, dan kemampuan pembudidaya mengakses input dengan harga yang kompetitif.
Sementara itu, dari sisi konsumsi rumah tangga, indeks IKRT nelayan meningkat dari 127,46 pada Januari menjadi 132,43 pada Oktober 2026. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau bahkan meningkat dari 132,88 menjadi 139,12. Angka ini memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi keluarga nelayan tidak berhenti ketika mereka kembali dari laut. Kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya tetap harus dipenuhi, terlepas dari apakah hari itu mereka memperoleh hasil tangkapan atau tidak.
Situasi menjadi jauh lebih berat ketika cuaca buruk dan gelombang tinggi memaksa nelayan menghentikan aktivitas melaut. Pendapatan dapat terhenti selama beberapa hari, bahkan berminggu-minggu, tetapi pengeluaran rumah tangga tidak ikut berhenti. Di wilayah kepulauan dan pesisir terpencil, kondisi ini diperparah oleh mahalnya biaya transportasi dan terbatasnya pasokan barang kebutuhan pokok dari pusat distribusi di daratan utama.
Akibatnya, harga pangan di pulau-pulau kecil dapat jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan tidak dapat dipisahkan dari persoalan energi dan logistik. Salah satu persoalan paling krusial adalah akses terhadap bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi. Bagi usaha penangkapan ikan, bahan bakar merupakan komponen penting yang menentukan apakah sebuah perjalanan melaut dapat dilakukan secara ekonomis. Pada sejumlah tipe usaha penangkapan, biaya BBM bahkan dapat menyerap porsi sangat besar dari keseluruhan biaya operasional.
Sayangnya, akses nelayan terhadap BBM bersubsidi masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakpastian kuota, keterlambatan distribusi, terbatasnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), serta prosedur administrasi penerbitan surat rekomendasi menjadi hambatan yang terus berulang.
Nelayan yang tidak memiliki akses langsung ke fasilitas resmi akhirnya terpaksa membeli BBM melalui pengecer atau saluran informal dengan harga lebih tinggi.
Dalam kondisi tertentu, selisih harga yang harus dibayar nelayan dapat mencapai 20–30 persen dibandingkan harga resmi. Tambahan biaya tersebut langsung mengurangi margin usaha. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga, pendidikan anak, perbaikan mesin, atau tabungan menghadapi musim paceklik justru habis untuk menutup biaya operasional.
Persoalan BBM ini memperlihatkan bahwa masalah kesejahteraan nelayan sesungguhnya tidak hanya berada dalam kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
KKP memiliki peran strategis dalam mengembangkan usaha perikanan, memperkuat kapasitas nelayan, meningkatkan produktivitas, dan membangun infrastruktur sektor kelautan dan perikanan. Namun, kementerian ini tidak memiliki kewenangan tunggal untuk mengendalikan harga energi, mengatur seluruh rantai distribusi pangan, menyediakan perlindungan sosial, atau membenahi seluruh infrastruktur dasar di kawasan pesisir.
Karena itu, menempatkan KKP sebagai satu-satunya institusi yang bertanggung jawab atas peningkatan NTN dan NTPi merupakan bentuk penyederhanaan masalah yang justru dapat menghambat penyelesaian persoalan. Kesejahteraan nelayan merupakan hasil interaksi berbagai kebijakan ekonomi, energi, perdagangan, pangan, infrastruktur, keuangan, dan perlindungan sosial. Tidak ada satu kementerian pun yang dapat menyelesaikannya secara mandiri.
Yang dibutuhkan adalah orkestrasi lintas kementerian dan lembaga dengan pembagian kewenangan yang jelas, sasaran yang terukur, serta mekanisme koordinasi yang bekerja sampai tingkat desa pesisir.
Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT Pertamina, misalnya, perlu memastikan bahwa alokasi solar bersubsidi benar-benar menjangkau nelayan yang berhak. Pembangunan dan penguatan SPBUN harus diprioritaskan pada sentra perikanan yang memiliki aktivitas penangkapan tinggi tetapi belum memiliki akses energi yang memadai. Integrasi data nelayan penerima rekomendasi BBM dengan sistem distribusi perlu diperkuat agar subsidi tidak berhenti sebagai kebijakan administratif, melainkan benar-benar mengurangi biaya produksi.
Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab besar. Pengelolaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan harus diarahkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi pesisir yang produktif. Fasilitas tambat labuh, pabrik es, air bersih, sanitasi, tempat penyimpanan hasil tangkapan, dan akses jalan menuju sentra pemasaran perlu dikelola secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga harus menyederhanakan pelayanan administrasi yang selama ini menyulitkan nelayan memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah.
Pada sisi kelembagaan ekonomi, Kementerian Koperasi perlu mendorong transformasi koperasi nelayan menjadi institusi bisnis yang benar-benar bekerja untuk anggotanya.
Koperasi tidak cukup hanya dibentuk dan disahkan secara administratif. Koperasi harus memiliki kemampuan mengagregasi kebutuhan BBM, es, alat tangkap, pakan, dan sarana produksi lainnya melalui pengadaan kolektif. Dengan posisi tawar yang lebih kuat, nelayan dapat mengurangi ketergantungan terhadap perantara yang selama ini menguasai akses terhadap input produksi maupun pemasaran hasil tangkapan.
Akses pembiayaan juga harus menjadi bagian dari orkestrasi tersebut. Lembaga pengelola pembiayaan usaha kelautan dan perikanan, perbankan Himbara, serta pengelola Kredit Usaha Rakyat perlu mengembangkan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha nelayan dan pembudidaya.
Usaha perikanan memiliki risiko musiman, ketidakpastian hasil, dan ketergantungan terhadap kondisi alam. Karena itu, persyaratan kredit, pola pembayaran, serta penilaian kelayakan usaha tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan sektor perdagangan atau jasa di wilayah perkotaan.
Persoalan daya beli keluarga nelayan membutuhkan keterlibatan Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Kementerian Perdagangan, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Program stabilisasi pasokan dan harga pangan harus menjangkau kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil yang selama ini menghadapi biaya logistik tinggi. Operasi pasar juga sebaiknya memperhitungkan kalender musim penangkapan ikan dan kondisi cuaca, bukan semata-mata mengikuti jadwal administratif yang berlaku di wilayah perkotaan.
Di sisi lain, perlindungan sosial tidak boleh diabaikan. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta kementerian yang menangani perumahan dan infrastruktur dasar harus memastikan keluarga nelayan memperoleh akses terhadap jaminan sosial, layanan kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, permukiman layak, sanitasi, dan air bersih. Nelayan bukan hanya pelaku ekonomi yang menghasilkan komoditas perikanan, tetapi juga warga negara yang memiliki hak atas perlindungan dan pelayanan dasar.
Orkestrasi lintas sektor tersebut setidaknya perlu diarahkan pada tiga agenda strategis.
Pertama, konvergensi kebijakan energi dan logistik untuk memastikan BBM bersubsidi, es, sarana produksi, serta rantai dingin tersedia dengan harga dan akses yang wajar. Kedua, pengamanan daya beli keluarga pesisir melalui distribusi pangan yang lebih terjangkau, terutama ketika musim paceklik dan cuaca ekstrem menghambat aktivitas melaut.
Ketiga, penguatan kelembagaan ekonomi nelayan dan pembudidaya melalui koperasi yang profesional, akses pembiayaan yang adaptif, serta kemampuan mengelola rantai pasok dari hulu hingga hilir.
Ketiga agenda tersebut harus dilaksanakan dengan basis data yang terintegrasi. Data nelayan, kapal, alat tangkap, lokasi pendaratan, kebutuhan BBM, kondisi rumah tangga, akses pangan, dan kepesertaan jaminan sosial perlu dibaca dalam satu kerangka kebijakan. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi bekerja melalui program-program yang terpisah, tetapi membangun intervensi yang saling melengkapi berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah pesisir.
Ukuran keberhasilan pembangunan perikanan perlu diperluas. NTN dan NTPi tetap penting sebagai indikator ekonomi, tetapi keduanya harus dilengkapi dengan pengukuran pendapatan bersih, struktur pengeluaran rumah tangga, keterjangkauan pangan, akses energi, kepastian pasar, perlindungan kerja, serta ketahanan ekonomi ketika terjadi gangguan iklim dan musim penangkapan.
Pembangunan perikanan tidak seharusnya berhenti pada peningkatan produksi dan pertumbuhan nilai ekonomi komoditas. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika peningkatan produksi mampu diterjemahkan menjadi pendapatan yang lebih baik, biaya usaha yang lebih rendah, daya beli keluarga yang terjaga, serta kehidupan nelayan yang lebih aman dan bermartabat.
Angka statistik adalah alat untuk membaca kenyataan, bukan pengganti kenyataan itu sendiri. NTN yang berada di atas 100 tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa nelayan telah sejahtera. Begitu pula peningkatan produksi ikan tidak otomatis menjamin bahwa keluarga nelayan memiliki kehidupan yang lebih baik.
Pemerintah perlu keluar dari cara pandang sektoral dan mulai membangun tata kelola kesejahteraan pesisir yang terintegrasi. KKP tidak dapat bekerja sendirian, sebagaimana persoalan nelayan tidak mungkin diselesaikan hanya melalui bantuan kapal, alat tangkap, atau pembangunan fasilitas perikanan. Energi, pangan, infrastruktur, pembiayaan, perdagangan, dan perlindungan sosial harus bergerak dalam satu arah kebijakan.
Penulis Kamaruddin Azis
Jakarta, 10 November 2026
