- Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Muhammad Alif K. Sahide, M.Si., tampil sebagai pemapar dengan materi bertajuk Dari Kebijakan ke Tapak. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif untuk memastikan hutan tidak hanya lestari secara ekologis, tetapi juga produktif secara ekonomi dan mampu menopang kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
- FGD tersebut diikuti 33 peserta yang terdiri atas pengurus dan anggota MKTI, akademisi, kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), lembaga swadaya masyarakat pemerhati kehutanan, serta media pendukung, termasuk Pelakita.ID.
Mari simak laporan Mustamin ‘Tommy’ Raga, perwakilan Pelakita.ID yang hadir dalam pertemuan tersebut.
PELAKITA.ID – Kebakaran hutan tidak selalu bermula dari percikan api. Di balik titik panas dan kawasan yang terbakar, terdapat persoalan yang lebih kompleks, mulai dari konflik penguasaan lahan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, hingga relasi yang belum harmonis antara masyarakat dan pengelola hutan.
Karena itu, upaya menjaga hutan tidak cukup hanya mengandalkan patroli, pemadaman, dan penindakan terhadap pelaku pembakaran. Diperlukan pembenahan tata kelola yang mampu menjangkau akar persoalan hingga tingkat tapak.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV di Hotel Swiss-Bel Panakkukang, Makassar, Senin (9/11/2026).
Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Muhammad Alif K. Sahide, M.Si., tampil sebagai pemapar dengan materi bertajuk Dari Kebijakan ke Tapak.
Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif untuk memastikan hutan tidak hanya lestari secara ekologis, tetapi juga produktif secara ekonomi dan mampu menopang kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
FGD tersebut diikuti 33 peserta yang terdiri atas pengurus dan anggota MKTI, akademisi, kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), lembaga swadaya masyarakat pemerhati kehutanan, serta media pendukung, termasuk Pelakita.ID.
Tiga Tujuan yang Harus Berjalan Bersama
Prof. Alif menjelaskan bahwa pengelolaan hutan lestari setidaknya harus menjawab tiga tujuan utama, yakni menjaga produktivitas hutan, memperkuat ketangguhan ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga tujuan tersebut tidak semestinya ditempatkan sebagai agenda yang berjalan sendiri-sendiri. Produktivitas tanpa keberlanjutan ekologis berisiko merusak sumber daya, sementara konservasi yang mengabaikan kebutuhan masyarakat dapat memunculkan persoalan sosial baru.
Sebaliknya, pengelolaan yang menghubungkan kepentingan ekologis, ekonomi, dan sosial membuka peluang bagi terbentuknya sistem kehutanan yang lebih berkelanjutan.
Persoalan mendasar justru muncul ketika kebijakan di tingkat atas tidak sepenuhnya terhubung dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kawasan hutan.
Membaca Akar Konflik di Balik Kebakaran
Menurut Prof. Alif, pembicaraan mengenai kebakaran hutan selama ini cenderung berpusat pada aspek yang mudah diamati, seperti titik panas, asap, lahan dan tegakan yang terbakar, dugaan pelaku, patroli, serta operasi pemadaman.
Padahal, terdapat dimensi lain yang tidak kalah penting untuk dipahami, yakni sejarah penguasaan lahan, konflik masyarakat dengan tanaman kehutanan, ketimpangan akses dan distribusi manfaat, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola hutan.
“Kita bisa mengetahui di mana api muncul, tetapi belum tentu memahami mengapa api itu muncul,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan kebakaran perlu bergerak melampaui pendekatan teknis. Identifikasi penyebab sosial, ekonomi, dan kelembagaan harus menjadi bagian dari strategi pencegahan.
Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan hutan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan api, tetapi juga oleh kapasitas institusi dan masyarakat dalam mencegah konflik serta membangun kesepakatan pengelolaan sumber daya.
Belajar dari Pengetahuan Lokal Dayak Tunjung
Untuk memperlihatkan pentingnya pengetahuan lokal dalam pengelolaan hutan, Prof. Alif mengangkat pengalaman masyarakat Dayak Tunjung di Kalimantan Timur berdasarkan penelitian Rijal dkk. (2025) yang dipublikasikan dalam jurnal Forest and Society.
Masyarakat Dayak Tunjung mengenal tahapan pemanfaatan lahan yang menggambarkan pemahaman mereka terhadap siklus regenerasi lingkungan.
Tahapan tersebut meliputi umaq taont sebagai lahan budidaya, uraat sebagai lahan bera selama 2–3 tahun, batangk pelgaq sebagai lahan bera selama 5–10 tahun, serta hemaaq sebagai lahan bera selama 20 tahun atau lebih.
Terminologi tersebut bukan sekadar penamaan lahan, melainkan menyimpan pengetahuan ekologis mengenai regenerasi vegetasi, siklus pemanfaatan, dan pengaturan ruang hidup masyarakat. Namun, ketika ruang kelola semakin menyempit, siklus bera turut mengalami perubahan. Sebagian lahan kembali diolah setelah masa istirahat hanya 2–3 tahun.
Pada saat bersamaan, orientasi penghidupan mulai bergeser menuju komoditas komersial dan pekerjaan nonpertanian, sementara pengetahuan generasi muda mengenai tahapan bera semakin berkurang.
Prof. Alif mengingatkan bahwa perubahan tersebut perlu dibaca sebagai dinamika sosial-ekologis. Temuan itu bukan pengukuran langsung tingkat risiko kebakaran, tetapi memberikan gambaran mengenai perubahan hubungan masyarakat dengan ruang kelola dan sumber daya hutan.
Pelajaran pentingnya, kebijakan kehutanan perlu mempertimbangkan pengetahuan lokal sebagai bagian dari sistem pengelolaan, bukan menempatkannya sekadar sebagai pelengkap program pemerintah.
Akses, Manfaat, dan Kepercayaan
Dalam menjelaskan faktor yang memengaruhi kesediaan masyarakat menjaga hutan, Prof. Alif menggarisbawahi tiga aspek utama, yaitu akses, manfaat, dan kepercayaan.
Akses berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memiliki ruang yang sah dan memadai untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya hutan.
Manfaat menyangkut kontribusi nyata hutan terhadap penghidupan masyarakat. Sementara kepercayaan berkaitan dengan posisi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, apakah mereka benar-benar dilibatkan atau hanya diminta menjalankan kewajiban menjaga kawasan.
“Sulit meminta masyarakat menjaga sesuatu yang mereka anggap telah mengambil ruang penghidupan mereka,” katanya.
Ketiga aspek tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui sosialisasi dan imbauan. Partisipasi membutuhkan hubungan yang adil, pengakuan terhadap hak dan kepentingan, serta mekanisme pembagian manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks ini, masyarakat bukan sekadar objek kebijakan konservasi, melainkan aktor penting yang memiliki pengetahuan, kepentingan, dan kapasitas untuk menentukan keberhasilan pengelolaan hutan.
KPH sebagai Penghubung Kolaborasi di Tingkat Tapak
Untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata, Prof. Alif menempatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai salah satu simpul penting dalam tata kelola kolaboratif.
KPH diharapkan berperan sebagai penghubung berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap kawasan hutan. Masyarakat berkontribusi melalui pengetahuan lokal, praktik pengelolaan, dan pemantauan. Pelaku usaha menyediakan sumber daya sekaligus menjalankan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan.
Sementara itu, BPHL dan pemerintah daerah berperan memberikan dukungan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan.
Meski demikian, kolaborasi tidak cukup dibangun melalui pertemuan dan kesepakatan formal. Diperlukan kejelasan kewenangan, pembagian peran, dukungan pendanaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem akuntabilitas yang memungkinkan setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya.
Dengan posisi tersebut, KPH tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi kehutanan, tetapi juga sebagai institusi yang menjembatani kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha di tingkat tapak.
Agenda Bertahap untuk Sulawesi Selatan
Untuk mendorong implementasi gagasan tersebut di Sulawesi Selatan, Prof. Alif menawarkan agenda kerja bertahap dalam rentang waktu satu tahun.
Pada tiga bulan pertama, prioritas diarahkan pada pemilihan satu hingga dua lanskap kehutanan sebagai lokasi percontohan, disertai pemetaan aktor, potensi konflik, dan risiko secara partisipatif.
Memasuki bulan ketiga hingga keenam, agenda berlanjut pada penyusunan kesepakatan mengenai pembagian peran, prosedur respons terhadap persoalan di lapangan, serta dukungan terhadap alternatif penghidupan masyarakat.
Selanjutnya, pada bulan keenam hingga kedua belas, para pihak diharapkan mulai menjalankan program percontohan dan mengukur hasilnya berdasarkan indikator sosial, ekonomi, dan ekologis.
Pendekatan bertahap ini memungkinkan kebijakan diuji dalam konteks nyata, sekaligus memberikan ruang bagi evaluasi dan perbaikan sebelum diperluas ke lanskap lainnya.
Menutup paparannya, Prof. Alif menekankan tiga pesan utama: memahami akar persoalan yang berkaitan dengan konflik lahan, akses, dan perbedaan kepentingan; membangun kesepakatan konkret mengenai kewenangan, manfaat, dan tanggung jawab; serta mengukur perubahan nyata di tingkat tapak.
Ukuran keberhasilan, menurut pendekatan tersebut, tidak semestinya berhenti pada jumlah patroli atau luas kawasan yang diawasi. Berkurangnya konflik, membaiknya hubungan antarpihak, meningkatnya manfaat bagi masyarakat, serta menurunnya risiko kerusakan ekosistem harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan pengelolaan hutan.
Hutan yang lestari tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat api dapat dipadamkan, tetapi juga oleh seberapa baik manusia dan institusi membangun tata kelola yang membuat api tidak mudah menemukan alasan untuk kembali menyala.
___
Editor Denun
