Tanpa pengendalian biaya produksi dan perlindungan terhadap daya beli rumah tangga, kenaikan harga ikan belum tentu membuat nelayan lebih sejahtera. Sebaliknya, angka indeks yang tampak membaik dapat menyembunyikan tekanan ekonomi yang sesungguhnya terjadi di dapur keluarga pesisir.
Mengukur Kesejahteraan, Bukan Sekadar Mengejar Indeks
PELAKITA.ID – Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) selama ini menjadi dua indikator penting dalam membaca tingkat kesejahteraan masyarakat perikanan. Ketika kedua indeks tersebut berada di atas angka 100, kondisi itu sering ditafsirkan sebagai sinyal bahwa pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan lebih baik dibandingkan pengeluaran mereka.
Tidak jarang, angka tersebut kemudian dijadikan salah satu ukuran keberhasilan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Persoalannya, apakah angka di atas 100 benar-benar menggambarkan peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan secara nyata?
Pertanyaan ini penting karena indeks agregat tidak selalu mampu menjelaskan kompleksitas kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.
Di balik angka NTN dan NTPi, terdapat dinamika harga ikan, biaya operasional, harga pakan, bahan bakar, kebutuhan rumah tangga, hingga persoalan distribusi barang di wilayah kepulauan. Jika seluruh komponen tersebut tidak dibaca secara utuh, kebijakan yang dihasilkan berisiko keliru dalam menentukan sasaran intervensi.
Secara metodologis, Nilai Tukar merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima produsen atau It dengan indeks harga yang dibayar produsen atau Ib.
Dalam konteks nelayan, It menggambarkan perkembangan harga hasil tangkapan, sedangkan Ib mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang harus dibeli untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi rumah tangga.
Indeks Ib sendiri mencakup dua kelompok besar, yakni Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) serta Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT). Kedua komponen ini memiliki karakteristik berbeda, tetapi sama-sama menentukan daya beli dan kemampuan ekonomi keluarga nelayan.
Dengan demikian, perubahan NTN dan NTPi tidak selalu identik dengan peningkatan atau penurunan keuntungan usaha. Kenaikan harga ikan, misalnya, dapat meningkatkan It, tetapi manfaatnya bisa tergerus oleh kenaikan harga solar, es, pakan, transportasi, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.
Angka NTN di Atas 100, tetapi Tekanan Biaya Terus Meningkat
Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari hingga Oktober 2026 dengan tahun dasar 2018=100 memperlihatkan dinamika yang menarik. NTN memang masih bertahan di atas 100, tetapi perkembangan komponen biaya menunjukkan tekanan yang semakin besar terhadap ekonomi nelayan.
Pada Januari 2026, NTN tercatat sebesar 107,96. Angka ini meningkat menjadi 109,05 pada Maret, kemudian bergerak fluktuatif dan mencapai 109,04 pada Agustus. Setelah itu, NTN mengalami penurunan menjadi 108,85 pada September dan kembali terkoreksi ke 107,78 pada Oktober 2026.
Di sisi lain, indeks harga yang diterima nelayan (It) meningkat dari 132,37 pada Januari menjadi 137,22 pada Oktober. Artinya, secara agregat harga yang diterima nelayan masih mengalami peningkatan. Namun, kenaikan indeks harga yang dibayar (Ib) berlangsung lebih cepat, dari 122,60 menjadi 127,32 dalam periode yang sama.
Pergerakan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan nelayan belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga.
Pada Oktober 2026, NTN sebesar 107,78 memang masih menunjukkan posisi indeks yang lebih tinggi dibandingkan periode dasar. Namun, angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa seluruh nelayan telah menikmati peningkatan kesejahteraan. Kondisi setiap kelompok nelayan sangat dipengaruhi jenis alat tangkap, skala usaha, lokasi penangkapan, akses pasar, serta struktur pengeluaran rumah tangganya.
BPPBM: Biaya Produksi yang Menggerus Pendapatan
Salah satu sumber tekanan terhadap ekonomi nelayan berasal dari kenaikan Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Data BPS menunjukkan subindeks BPPBM meningkat dari 117,19 pada Januari menjadi 121,58 pada Oktober 2026.
Kelompok transportasi dan komunikasi menjadi salah satu komponen yang mengalami kenaikan cukup tinggi, dari 121,79 menjadi 129,85 atau sekitar 6,62 persen. Kenaikan ini perlu mendapat perhatian karena aktivitas penangkapan ikan sangat bergantung pada mobilitas armada, distribusi logistik, dan akses terhadap berbagai kebutuhan operasional.
Dalam usaha penangkapan ikan di laut, bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu komponen biaya yang sangat menentukan. Pada sejumlah jenis usaha penangkapan, terutama yang menggunakan kapal bermotor dan melakukan perjalanan lebih jauh, pengeluaran bahan bakar dapat mengambil porsi besar dari total biaya operasional.
Ketika distribusi solar bersubsidi tidak lancar, akses terhadap SPBU Nelayan (SPBUN) terbatas, atau mekanisme rekomendasi pembelian BBM tidak berjalan efektif, nelayan berpotensi membeli bahan bakar melalui saluran informal dengan harga lebih tinggi. Selisih harga yang mencapai 20–30 persen dari harga resmi, sebagaimana dilaporkan dalam sejumlah kasus di lapangan, tentu dapat menggerus margin usaha.
Persoalan serupa juga dihadapi pembudidaya ikan. Ketergantungan terhadap pakan komersial, bahan baku pakan, benih berkualitas, energi, dan sarana produksi lainnya membuat biaya usaha budidaya sangat sensitif terhadap perubahan harga. Ketika harga pakan meningkat sementara harga jual ikan tidak bergerak sebanding, keuntungan pembudidaya akan semakin tertekan.
Karena itu, pengendalian BPPBM tidak dapat hanya dibebankan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP memang memiliki kewenangan teknis dalam penyediaan sarana perikanan tangkap, pengembangan budidaya, penyediaan benih, penguatan pakan mandiri melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari), serta pengembangan kawasan perikanan terintegrasi. Namun, persoalan energi, pembiayaan, distribusi, dan kelembagaan ekonomi membutuhkan keterlibatan kementerian serta lembaga lainnya.
Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT Pertamina memiliki peran penting dalam memastikan alokasi serta distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Pembangunan dan penguatan SPBUN di sekitar pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan juga perlu dipercepat agar nelayan memperoleh bahan bakar dengan harga yang terjangkau.
Pada sisi pembiayaan, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), perbankan Himbara, serta program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu diarahkan untuk memperkuat modal kerja dan investasi nelayan maupun pembudidaya.
Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkuat kelembagaan ekonomi melalui koperasi nelayan dan pembudidaya agar pengadaan sarana produksi dapat dilakukan secara kolektif dengan harga lebih kompetitif.
Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab penting melalui pengelolaan pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, penyediaan es, fasilitas tambat labuh, serta fasilitasi rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.
Dengan kata lain, menurunkan biaya produksi membutuhkan orkestrasi kebijakan yang menghubungkan sektor energi, perikanan, pembiayaan, perdagangan, dan kelembagaan ekonomi masyarakat.
IKRT: Ketika Keluarga Nelayan Menghadapi Beban Ganda
Tekanan terhadap kesejahteraan nelayan tidak berhenti pada biaya operasional. Persoalan yang tidak kalah penting adalah meningkatnya pengeluaran rumah tangga melalui Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT).
Data BPS menunjukkan IKRT nelayan meningkat dari 127,46 pada Januari menjadi 132,43 pada Oktober 2026. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama, dengan indeks meningkat dari 132,88 menjadi 139,12.
Kenaikan ini memiliki konsekuensi besar bagi keluarga nelayan, terutama yang tinggal di pulau-pulau kecil, kawasan pesisir terpencil, dan wilayah dengan keterbatasan akses transportasi.
Distribusi bahan pangan ke wilayah tersebut sering kali membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan. Panjangnya rantai pasok, keterbatasan transportasi laut, kondisi cuaca, dan ketergantungan terhadap pasokan dari daratan menyebabkan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen dapat lebih mahal.
Dalam situasi cuaca ekstrem, persoalan menjadi semakin kompleks. Ketika gelombang tinggi membatasi aktivitas melaut, pendapatan nelayan menurun.
Pada saat yang sama, keluarga mereka tetap harus membeli beras, minyak goreng, telur, LPG, dan kebutuhan sehari-hari lainnya dengan harga yang belum tentu stabil.
Inilah yang dapat disebut sebagai beban ganda ekonomi rumah tangga nelayan: penerimaan usaha berkurang ketika aktivitas penangkapan terganggu, sementara pengeluaran konsumsi tetap berjalan bahkan berpotensi meningkat.
Karena itu, pengendalian IKRT membutuhkan intervensi lintas sektor yang lebih konkret. Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG perlu memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjangkau sentra nelayan, terutama ketika musim paceklik dan gelombang tinggi.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Kementerian Perdagangan juga perlu memperkuat pemantauan disparitas harga serta kelancaran distribusi logistik. Operasi pasar murah di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya tidak hanya bersifat insidental, tetapi dirancang berdasarkan pola kerentanan pasokan dan kalender musim penangkapan ikan.
Intervensi perlindungan sosial juga tidak boleh diabaikan. Kementerian Sosial perlu memastikan keluarga nelayan miskin memperoleh akses terhadap Program Keluarga Harapan dan Program Sembako sesuai kriteria penerima. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Pekerjaan Umum perlu memperkuat kualitas permukiman pesisir melalui perbaikan rumah, sanitasi, drainase, dan akses air minum aman.
Pada saat yang sama, keterjangkauan energi rumah tangga perlu dijaga melalui pengawasan distribusi LPG 3 kilogram dan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik bagi rumah tangga yang memenuhi persyaratan.
Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki peran penting dalam melindungi keluarga nelayan dari risiko kesehatan dan kecelakaan kerja yang dapat mengguncang ekonomi rumah tangga.
Artinya, kesejahteraan nelayan tidak hanya ditentukan oleh harga ikan yang mereka jual, tetapi juga oleh harga pangan yang mereka beli, kualitas tempat tinggal, akses kesehatan, serta perlindungan sosial yang mereka terima.
Mengapa Pendekatan Sektoral Tidak Lagi Memadai?
Dinamika NTN Oktober 2026 memberikan pelajaran bahwa persoalan kesejahteraan nelayan jauh lebih kompleks daripada sekadar meningkatkan produksi atau harga jual ikan. Ketika indeks harga yang dibayar meningkat lebih cepat dibandingkan indeks harga yang diterima, daya beli nelayan akan mengalami tekanan.
Menyerahkan seluruh tanggung jawab peningkatan NTN dan NTPi kepada KKP merupakan kekeliruan dalam memahami struktur persoalan. KKP tidak memiliki kendali penuh atas kebijakan alokasi BBM bersubsidi, stabilitas harga pangan, biaya transportasi antarpulau, kebijakan perdagangan bahan baku pakan, maupun perlindungan sosial rumah tangga nelayan.
Karena itu, diperlukan kerangka kerja lintas sektor yang dipimpin melalui koordinasi perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan Bappenas, kementerian koordinator terkait, pemerintah daerah, dan seluruh institusi yang memiliki instrumen kebijakan terhadap komponen pembentuk Ib.
Setidaknya terdapat tiga agenda strategis yang perlu segera dikonsolidasikan.
Pertama, konvergensi kebijakan energi dan logistik perikanan. Pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi BBM bersubsidi melalui digitalisasi rekomendasi pembelian yang terintegrasi dengan SPBUN. Sistem tersebut harus memastikan nelayan yang berhak memperoleh BBM sesuai kuota dan harga yang ditetapkan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada perantara informal. Perbaikan rantai dingin, fasilitas penyimpanan, dan distribusi hasil tangkapan juga perlu menjadi bagian dari agenda pengurangan biaya usaha.
Kedua, pengamanan daya beli masyarakat pesisir. Sentra nelayan dan permukiman pembudidaya perlu menjadi bagian dari prioritas distribusi pangan bersubsidi, terutama pada musim paceklik dan ketika kondisi cuaca menghambat pasokan. Program SPHP BULOG, operasi pasar TPID, dan dukungan logistik antarpulau perlu disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat pesisir, bukan semata-mata mengikuti pendekatan administratif wilayah.
Ketiga, korporatisasi nelayan dan pembudidaya berbasis koperasi. Koperasi Mina dan kelembagaan ekonomi perikanan lainnya perlu didorong menjadi agregator pengadaan sarana produksi, mulai dari BBM melalui mekanisme yang sesuai ketentuan, es, alat tangkap, pakan, hingga kebutuhan budidaya.
Pembelian secara kolektif dapat memperkuat posisi tawar anggota dalam memperoleh harga lebih kompetitif. Koperasi juga dapat berperan dalam pengelolaan fasilitas rantai dingin, pemasaran bersama, dan akses pembiayaan sehingga ketergantungan terhadap tengkulak maupun praktik ijon dapat dikurangi.
Mengukur Kesejahteraan, Bukan Sekadar Mengejar Indeks
Pembaca sekalian, NTN dan NTPi tetap penting sebagai instrumen statistik untuk membaca perkembangan daya beli pelaku usaha perikanan. Namun, kedua indikator tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan.
Pemerintah perlu membaca indeks tersebut bersama indikator lain, seperti pendapatan bersih nelayan, biaya operasional per trip, keuntungan usaha budidaya, stabilitas harga pangan di wilayah pesisir, tingkat kemiskinan, akses perlindungan sosial, serta ketahanan ekonomi rumah tangga.
Pembedaan karakteristik nelayan dan pembudidaya juga menjadi penting. Nelayan kecil, nelayan dengan kapal bermotor, nelayan tanpa kapal, pembudidaya tambak, pembudidaya air tawar, dan pembudidaya laut memiliki struktur biaya serta risiko usaha yang berbeda. Kebijakan yang seragam berpotensi menghasilkan manfaat yang tidak merata.
Peningkatan NTN dan NTPi seharusnya menjadi konsekuensi dari membaiknya kondisi ekonomi masyarakat perikanan, bukan sekadar target administratif yang dikejar melalui program sektoral.
Tanpa pengendalian biaya produksi dan perlindungan terhadap daya beli rumah tangga, kenaikan harga ikan belum tentu membuat nelayan lebih sejahtera. Sebaliknya, angka indeks yang tampak membaik dapat menyembunyikan tekanan ekonomi yang sesungguhnya terjadi di dapur keluarga pesisir.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan perikanan harus dikembalikan pada pertanyaan mendasar: apakah nelayan memperoleh pendapatan bersih yang lebih baik, apakah pembudidaya mendapatkan keuntungan yang layak, apakah kebutuhan pokok keluarga semakin terjangkau, dan apakah mereka memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko usaha?
Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum terjawab, maka angka NTN dan NTPi di atas 100 belum cukup untuk menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat perikanan telah membaik.
Kesejahteraan nelayan tidak dibangun oleh satu kementerian, tidak ditentukan oleh satu indeks, dan tidak selesai melalui peningkatan produksi.
Ia membutuhkan kebijakan lintas sektor yang mampu menekan biaya usaha, menjaga daya beli keluarga, memperkuat kelembagaan ekonomi, dan memastikan manfaat pembangunan benar-benar sampai ke rumah tangga nelayan di seluruh pesisir Nusantara.
___
Penulis adalah wakil Rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta dan pemerhati Kelautan dan Perikanan
Editor K.Azis
