- Indikator seperti Nilai Tukar Nelayan (NTN) akan menjadi salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan nelayan. Karena itu, tim perencana KNMP 2027 perlu memiliki data awal yang kuat dan terukur dari setiap lokasi.
- Data tersebut mencakup harga jual hasil tangkapan, biaya melaut, pendapatan nelayan, utang keluarga nelayan, volume transaksi, omzet koperasi, serta fasilitas yang telah dimiliki masyarakat.
- Dalam arahannya, Wamen Irwan menyampaikan tiga mandat utama yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kepadanya, yakni mempercepat pelaksanaan program, meningkatkan kualitas, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.
PELAKITA.ID — Silaturahmi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Irwan Meilano bersama anggota Satgas Persiapan dan Perencanaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 serta Tenaga Ahli Satgas menjadi ruang untuk memperkuat komitmen, menyampaikan arahan strategis, sekaligus mendengarkan aspirasi tim yang tengah bekerja menyiapkan program tersebut, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Pertemuan yang dipandu Ketua Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Mohammad Abdi Suhufan, berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka. Hadir pula Dr Irwan Muliawan dari PPSDMKP serta Dr Ilham dari DJPT KKP.
Abdi melaporkan progress seperti output tahapan persiapan dan perencanaan KNMP 2027 yang telah memobilisasi surveyor di 37 provinsi, telah dilaksanakan pelatihan pembekalan surveyor serentak dan saat ini tim mitra yang terdiri dari perguruan tinggi dan LSM telah berada di titik-titik yang telah ditunjuk oleh Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027.
Silaturahmi ini menjadi bagian dari komitmen Wamen KKP untuk mengawal proses persiapan dan perencanaan KNMP 2027, agar program prioritas pemerintah tersebut tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga memiliki kualitas perencanaan dan dampak ekonomi yang kuat bagi masyarakat nelayan.
Dalam arahannya, Wamen Irwan menyampaikan tiga mandat utama yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan kepadanya, yakni mempercepat pelaksanaan program, meningkatkan kualitas, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Ia juga mengapresiasi kerja keras anggota Satgas dan Tenaga Ahli yang telah bekerja sejak penugasan pada September.
Menurutnya, pengalaman pelaksanaan program pada tahun sebelumnya menjadi pembelajaran penting untuk memperbaiki proses perencanaan KNMP ke depan.
“Terima kasih untuk seluruh kerja kerasnya dan salut bahwa ini pasti tidak mudah. Kita punya kesempatan untuk belajar dari tahun yang awal dan saya optimis bahwa yang sekarang jauh lebih baik,” ujarnya.
Perencanaan Berbasis Data dan Kondisi Lapangan
Irwan menekankan bahwa persiapan KNMP 2027 perlu dibangun melalui pendekatan yang lebih terukur.
Ia menyebut tiga kekuatan utama dalam perencanaan, yakni penggunaan data sebagai dasar pemilihan lokasi, kondisi lapangan sebagai penentu prioritas, serta model ekonomi sebagai dasar untuk menentukan apa yang perlu dibangun.
Menurutnya, pembangunan kampung nelayan tidak boleh hanya berorientasi pada kesiapan fisik dan penyediaan sarana-prasarana.
Perencanaan harus dimulai dengan memahami kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, karakteristik lokasi, serta model usaha yang memungkinkan kampung nelayan tumbuh secara berkelanjutan.
Ia juga memberikan perhatian terhadap enam kriteria dan 15 indikator yang digunakan dalam proses penilaian lokasi. Kebutuhan dan potensi, yang disebut memiliki bobot paling besar, harus benar-benar menjadi faktor penentu dalam menetapkan prioritas.
Irwan mengingatkan pentingnya konsistensi penilaian, kejelasan antara persyaratan dan fasilitas pendukung, serta evaluasi terhadap tahapan yang berpotensi tumpang tindih.
Dalam program dengan skala besar, konsistensi metodologi menjadi penting agar proses pemeringkatan dan penetapan lokasi dapat dipertanggungjawabkan.
Mengukur Dampak, Bukan Sekadar Pembangunan
Salah satu pesan utama Wamen KKP adalah bahwa keberhasilan KNMP harus diukur melalui dampak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
Ia menyampaikan bahwa evaluasi eksternal terhadap program KNMP 2025–2026 sedang dipersiapkan, terutama untuk mengukur dampak ekonomi dari program yang telah berjalan. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan perencanaan KNMP tahun 2027.
“Di akhir, itu mau tidak mau pertanyaannya adalah apakah nelayan kita sejahtera atau enggak,” katanya.
Menurut Irwan, indikator seperti Nilai Tukar Nelayan (NTN) akan menjadi salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan nelayan. Karena itu, tim perencana perlu memiliki data awal yang kuat dan terukur dari setiap lokasi.
Data tersebut mencakup harga jual hasil tangkapan, biaya melaut, pendapatan nelayan, utang keluarga nelayan, volume transaksi, omzet koperasi, serta fasilitas yang telah dimiliki masyarakat.
Data dasar ini menjadi penting agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat dibandingkan setelah KNMP dibangun dan beroperasi.
“Ini kesempatan yang baik untuk kita merekam kondisi awal setiap lokasi. Jadi mohon nanti tim mudah-mudahan sudah dilakukan untuk mencatat berapa sih harga jual, berapa harga biaya melaut,” ujarnya.
Kelayakan Usaha dan Kepastian Pasar
Irwan juga meminta agar setiap lokasi KNMP menjalani uji kelayakan ekonomi secara serius. Menurutnya, keberadaan fasilitas fisik harus diikuti dengan kepastian pasar, keberlanjutan pasokan komoditas, serta kemampuan masyarakat menjalankan kegiatan usaha.
Ia mencontohkan pengamatannya di salah satu kawasan yang telah dikunjunginya, ketika fasilitas kampung nelayan berhadapan dengan persoalan akses pasar.
Di seberang sungai terdapat tempat pelelangan ikan yang ramai, sementara fasilitas di lokasi KNMP belum sepenuhnya terhubung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran agar pembangunan KNMP tidak menciptakan fasilitas yang justru terpisah dari kebutuhan dan kebiasaan ekonomi masyarakat setempat.
“Pembelinya, pasarnya harus jelas. Jadi yang diuji itu pastikan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Irwan menekankan pentingnya pemetaan rantai pasok, jalur logistik, akses pasar, serta hubungan antara lokasi pusat dan kawasan penyangga. Model KNMP berbasis perikanan tangkap, budidaya, maupun rumput laut harus memiliki keterkaitan dengan sistem ekonomi yang lebih besar.
Dengan demikian, setiap lokasi tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan produksi, distribusi, dan pemasaran yang saling mendukung.
Membuka Akses Pembiayaan bagi Nelayan
Persoalan pembiayaan turut menjadi perhatian Irwan Meilano. Ia menilai bahwa pembangunan fisik KNMP tidak akan optimal apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap modal usaha untuk mengembangkan aktivitas ekonominya.
Ia menyinggung pentingnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pembiayaan yang dapat mendukung keberlanjutan usaha di kampung nelayan. Menurutnya, peluang akses pembiayaan perlu dipersiapkan sejak tahap perencanaan, bukan setelah fasilitas selesai dibangun.
Irwan menyampaikan bahwa KKP akan memberikan perhatian terhadap pengembangan skema KUR bagi 100 KNMP yang telah dibangun, sekaligus mendorong agar kampung nelayan yang direncanakan pada 2027 memiliki kelayakan ekonomi untuk memperoleh pembiayaan.
“Jangan sampai kemudian fisiknya dibangun, terus mereka enggak punya modal,” ujarnya.
Ia juga membuka ruang bagi anggota Satgas dan Tenaga Ahli untuk memberikan saran mengenai model pembiayaan yang lebih baik dan sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat nelayan.
Memastikan Kesiapan Lokasi dan Keamanan Investasi
Aspek lain yang mendapat perhatian adalah kesiapan lokasi dari sisi tata ruang, daya dukung lingkungan, ketersediaan air tawar, pasokan bahan bakar, serta kepastian pemanfaatan ruang laut.
Irwan mengingatkan bahwa pembangunan harus mempertimbangkan kesesuaian tata ruang dan perizinan, termasuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Persoalan yang tidak diselesaikan sejak awal berpotensi menjadi kendala ketika fasilitas telah dibangun dan mulai beroperasi.
Karena itu, pengamanan investasi harus dilakukan melalui proses perencanaan yang matang, dengan memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar dan aspek legalitas telah diperhatikan.
Ia juga meminta agar pemodelan ekonomi dilakukan sejak data awal masuk. Pendekatan ini memungkinkan tim mengidentifikasi potensi usaha, kebutuhan infrastruktur, peluang pasar, serta risiko keberlanjutan secara lebih dini.
Irwan membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan unit terkait di lingkungan KKP untuk memperkuat proses pemodelan ekonomi tersebut.
Mengawal KNMP sebagai Tanggung Jawab Bersama
Silaturahmi ini sekaligus memperlihatkan pentingnya komunikasi antara pimpinan kementerian, anggota Satgas, dan Tenaga Ahli dalam menjalankan program prioritas.
Arahan strategis perlu berjalan beriringan dengan aspirasi, pengalaman lapangan, serta masukan teknis dari mereka yang terlibat langsung dalam proses persiapan dan perencanaan.
Irwan mengingatkan bahwa KNMP merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil nyata. Ukuran keberhasilan program tidak cukup dilihat dari jumlah lokasi yang dibangun atau fasilitas yang tersedia, tetapi juga dari perubahan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Pada akhirnya, kepercayaan yang diberikan, program prioritas yang menjadi mandat dari pemerintah, mandat dari Presiden, pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan. Pertanyaan paling gampang tiga, empat, lima tahun ke depan, apakah nelayan kita semakin sejahtera atau tidak?” ujar Wamen Irwan.
Ia menutup arahannya dengan menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh anggota Satgas dan Tenaga Ahli, sekaligus mengingatkan bahwa mereka merupakan bagian dari proses pembangunan sejarah baru bagi Indonesia.
Bagi persiapan KNMP 2027, silaturahmi ini menegaskan bahwa perencanaan bukan sekadar menyiapkan lokasi dan bangunan. Lebih dari itu, perencanaan harus mampu menjembatani potensi perikanan, kebutuhan masyarakat, kepastian investasi, dan keberlanjutan ekonomi agar kampung nelayan benar-benar menjadi ruang tumbuhnya kesejahteraan masyarakat pesisir.
