PELAKITA.ID — Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur perikanan.
Desain pembangunan juga perlu mengantisipasi berbagai dampak yang muncul di lapangan agar keberadaan kawasan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan nelayan.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam diskusi dan makan siang antara Mohammad Abdi Suhufan, Ketua Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan II, Prof. Dr. Irwan Meilano, S.T., M.Sc., pada Kamis (5/11/2026) di Hotel Aryaduta, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Abdi menyampaikan perkembangan kerja Satgas KNMP 2027 sekaligus mendiskusikan sejumlah aspek strategis yang perlu diperhatikan dalam persiapan dan perencanaan pembangunan.
Wamen II KKP memberikan arahan mengenai desain pembangunan yang mampu mengantisipasi dampak program terhadap kehidupan nelayan, terutama dalam memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dari pelaksanaannya.
Pertemuan yang juga dihadiri oleh sejumlah anggota tim Satgas KNMP 2027, seperti Dr Irwan Muliawan (PPSDMKP), Dr Ilham (PPN DJPT KKP) hingga sejumlah tenaga ahli KNMP 2027 ini menjadi ruang untuk memperkuat perspektif bahwa pembangunan KNMP harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat nelayan, kondisi sosial ekonomi setempat, serta keberlanjutan manfaat yang dihasilkan.
Jadi, pembangunan tidak berhenti pada penyelesaian sarana dan prasarana, tetapi berlanjut pada penguatan aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat pesisir.
Menguatkan Orientasi Pembangunan KNMP
KNMP merupakan salah satu program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diarahkan untuk membangun kawasan perikanan terpadu di berbagai wilayah Indonesia.
Program ini mencakup pengembangan infrastruktur, penguatan aktivitas perikanan, serta upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
Dalam konteks persiapan KNMP 2027, perencanaan menjadi tahap penting untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokasi. Aspek kesiapan lahan, kelembagaan masyarakat, infrastruktur pendukung, utilitas, potensi usaha, serta komitmen pemerintah dan masyarakat perlu diperhatikan secara menyeluruh.
Arahan Wamen II KKP mengenai antisipasi dampak pembangunan mempertegas pentingnya pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada fisik.
Perencanaan juga perlu memperhitungkan bagaimana pembangunan memengaruhi pola usaha nelayan, akses terhadap sumber daya, rantai pemasaran hasil perikanan, serta peluang ekonomi yang dapat tumbuh di kawasan tersebut.
Perspektif ini penting agar KNMP tidak hanya menjadi pusat aktivitas perikanan yang baru, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi usaha masyarakat, kelembagaan nelayan, dan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Irwan Meilano, Akademisi dengan Keahlian Geospasial
Prof. Dr. Irwan Meilano, S.T., M.Sc. merupakan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan II yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026. Sebelum dipercaya mengemban jabatan tersebut, Irwan merupakan Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) Institut Teknologi Bandung (ITB), serta menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB periode 2025–2030.
Irwan menyelesaikan pendidikan sarjana teknik di ITB pada 1997, kemudian meraih gelar magister pada 2003 dan doktor pada 2006 dari Nagoya University, Jepang. Bidang keahliannya mencakup geodesi, kebencanaan, serta pengembangan sistem informasi spasial untuk mitigasi risiko bencana.
Dalam pernyataan awalnya setelah dilantik, Irwan menekankan pentingnya integrasi data, pengukuran manfaat bagi masyarakat, dan penyelesaian masalah secara kolaboratif sebagai prinsip dalam tata kelola KKP.
Dari Infrastruktur Menuju Kesejahteraan
Diskusi antara Satgas KNMP 2027 dan Wamen II KKP menunjukkan bahwa pembangunan kawasan nelayan membutuhkan desain yang mampu menjembatani kepentingan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.
Ketersediaan fasilitas perikanan memang menjadi fondasi penting. Namun, manfaat pembangunan akan lebih bermakna apabila nelayan memiliki akses yang lebih baik terhadap sarana produksi, layanan usaha, pasar, penguatan kelembagaan, dan peluang peningkatan pendapatan.
Karena itu, antisipasi dampak pembangunan perlu menjadi bagian dari proses perencanaan sejak awal.
Pendekatan tersebut dapat membantu memastikan bahwa KNMP tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, melainkan memperkuat kapasitas nelayan dalam mengelola usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Bagi Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, arahan tersebut menjadi salah satu masukan penting dalam mengawal desain pembangunan kawasan nelayan ke depan. Tantangannya adalah memastikan setiap kawasan yang direncanakan memiliki fondasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang kuat, sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
