- Tiga pokok rekomendasi awal yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Pertama, penguatan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan industri dan perkembangan sektor kelautan, termasuk ekonomi biru, pendidikan biru (blue education), dan lapangan kerja biru (blue jobs).
- Kedua, penguatan peran asosiasi profesi, termasuk ISKINDO, sebagai penghubung antara perguruan tinggi, alumni, dan dunia kerja. Peran ini penting membantu lulusan memperoleh akses terhadap pengalaman profesional, kesempatan magang, dan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensinya.
- Ketiga, pembangunan jejaring kolaborasi yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga riset, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut perlu diarahkan pada isu prioritas yang jelas serta menghasilkan rekomendasi dan kegiatan yang dapat diterapkan.
PELAKITA.ID — Masa depan pembangunan kelautan Indonesia tidak cukup ditopang oleh kekayaan sumber daya laut dan jumlah perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana kelautan. Tantangan yang semakin mendesak adalah bagaimana memastikan ilmu pengetahuan, kompetensi lulusan, dan kepakaran para profesional benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri, kebijakan pemerintah, serta persoalan nyata masyarakat pesisir.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rangkaian diskusi Kongres IV Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) 2026 di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026 yang juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Para pembicara dari kalangan akademisi, peneliti, dan praktisi menyoroti sejumlah tantangan mendasar, mulai dari menurunnya minat generasi muda terhadap pendidikan kelautan, kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja, hingga belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab persoalan pembangunan maritim.
Diskusi yang dipandu Ketua Wilayah ISKINDO Kepri, Dr. Dony Apdillah tersebut memperlihatkan bahwa tantangan ISKINDO tidak berhenti pada konsolidasi organisasi dan jejaring alumni.
Organisasi profesi ini juga dituntut mengambil peran lebih nyata dalam membangun ekosistem pendidikan, riset terapan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan industri berbasis sumber daya laut.
Mengembalikan daya tarik ilmu kelautan bagi generasi muda
Salah satu perhatian utama dalam diskusi adalah menurunnya minat generasi muda untuk menempuh pendidikan ilmu kelautan.
Prof Endang Hilmi, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman Jawa Tenga, mewakili forum dekan menilai bahwa persoalan ini perlu dibaca secara lebih mendalam, terutama dengan melihat kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, serta gambaran karier yang ditawarkan kepada mahasiswa.
“Materi perkuliahan yang terlalu didominasi penguasaan dasar-dasar keilmuan, tanpa hubungan yang cukup jelas dengan teknologi, praktik lapangan, dan perkembangan dunia kerja, dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam menarik perhatian generasi Z. Kurikulum ilmu kelautan perlu tetap kokoh pada fondasi sains, tetapi juga harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat.” terangnya.
Generasi muda, kata Endang, mengharapkan pembelajaran yang berbasis praktik, terintegrasi dengan teknologi digital, berorientasi pada kebutuhan dunia kerja, serta memberikan ruang bagi kewirausahaan dan pengalaman internasional.
“Penguatan kompetensi dalam pengelolaan lingkungan, analisis dampak lingkungan, ekonomi dan bisnis kelautan, manajemen kebijakan, serta inovasi teknologi juga dinilai semakin penting,” sebutnya.
Program magang menjadi salah satu pendekatan yang dapat menjembatani kebutuhan tersebut. Pengalaman mahasiswa di dunia kerja tidak hanya memberikan kesempatan menerapkan teori, tetapi juga membangun keterampilan profesional, kemampuan beradaptasi, dan pemahaman terhadap kebutuhan industri.
Namun, perubahan kurikulum tidak boleh membuat sarjana kelautan kehilangan identitas keilmuannya. Dalam sesi tanggapan, peserta mengingatkan bahwa penguasaan teknologi digital dan sistem informasi seharusnya menjadi kompetensi tambahan, bukan pengganti pemahaman mendasar tentang ilmu kelautan.
Artinya, transformasi pendidikan perlu berjalan dalam dua arah sekaligus: memperkuat kompetensi inti kelautan dan memperluas kemampuan lulusan agar mampu menjawab tantangan baru.
Dari blue economy menuju industri yang menciptakan nilai tambah
Prof Endang juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi biru (blue economy) dan industri biru (blue industry) sebagai bagian dari orientasi baru pendidikan kelautan.
Selama ini, menurut dia, nilai ekonomi sumber daya pesisir dan laut sering kali belum mampu bersaing dengan kepentingan pemanfaatan ruang lainnya. Ekosistem mangrove, misalnya, dapat menghadapi tekanan konversi menjadi tambak, kawasan industri, hingga permukiman ketika manfaat ekonomi jangka pendek dari pemanfaatan alternatif dianggap lebih besar.
Bagi pendidikan tinggi, tantangannya adalah menyiapkan lulusan yang mampu bekerja pada persimpangan sains, teknologi, bisnis, dan keberlanjutan. Bagi ISKINDO, ruang kontribusinya terbuka melalui pengembangan kompetensi profesional, kolaborasi dengan industri, dan penguatan jejaring yang dapat mempertemukan keahlian dengan peluang usaha.
Dengan pendekatan tersebut, sektor kelautan diharapkan tidak lagi semata-mata dipersepsikan sebagai sektor tradisional yang identik dengan keterbatasan ekonomi, melainkan sebagai ruang tumbuhnya inovasi, pekerjaan profesional, dan usaha berbasis teknologi.
Giant sea wall dan peluang kontribusi sarjana kelautan
Dimensi lain yang mengemuka dalam diskusi adalah peluang keterlibatan insan kelautan dalam agenda perlindungan pesisir, khususnya rencana pembangunan giant sea wall di Pantai Utara Jawa.
Dr. Lukiyanto, yang bertugas di Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa, memaparkan bahwa agenda tersebut bukan semata-mata pembangunan infrastruktur. Perlindungan Pantura berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kawasan yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional.
Dalam paparannya, ia menyebut kontribusi Pantura sebesar 27,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa sebagai gambaran pentingnya kawasan tersebut.
Karena itu, intervensi pembangunan harus mempertimbangkan karakteristik setiap segmen pantai, bukan sekadar menerapkan satu desain tanggul secara seragam sepanjang pesisir.
Pendekatan yang disiapkan mencakup pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut, breakwater, pendekatan hibrida, serta solusi berbasis alam (nature-based solutions), sesuai kondisi dan kebutuhan kawasan.
Luki juga menjelaskan bahwa perencanaan perlindungan Pantura membuka peluang kontribusi bagi berbagai disiplin ilmu, termasuk survei kelautan, hidrodinamika, geoteknik, kualitas air, pengelolaan lingkungan, serta kajian lingkungan seperti UKL-UPL dan AMDAL.
Bagi ISKINDO, agenda tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat kolaborasi antara organisasi profesi, perguruan tinggi, dan asosiasi teknis lainnya. Keterlibatan sarjana kelautan dapat dimulai dari riset, penyediaan data, kajian lingkungan, hingga pengujian teknologi yang diperlukan dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan pesisir.
Dengan demikian, proyek strategis nasional dapat menjadi ruang pembuktian relevansi ilmu kelautan, sekaligus sumber pembelajaran terapan bagi mahasiswa dan peneliti.
Menjahit sumber daya alumni dan kepakaran nasional
Muhammad Nasir, alumni Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin angkatan 2008 yang menyampaikan pesan Sekretaris Jenderal ISKINDO, menyoroti perlunya mengonsolidasikan sumber daya alumni yang kini tersebar di berbagai sektor.
Para sarjana kelautan telah bekerja di kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi profesi. Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, serta jaringan yang berpotensi menjadi kekuatan kolektif apabila dikelola dalam kerangka kerja sama yang terarah.
Menurut Nasir, persoalannya bukan semata-mata kekurangan kepakaran, melainkan bagaimana berbagai sumber daya tersebut dapat dipertemukan dan diorkestrasi agar memberikan kontribusi lebih kuat bagi pembangunan bangsa.
Ia mengusulkan perlunya format komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, termasuk kemungkinan pertemuan rutin yang melibatkan perwakilan kampus, pemerintah, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum semacam itu dapat menjadi tempat merumuskan rekomendasi berdasarkan persoalan nyata dan kebutuhan pengguna.
Banjir rob, abrasi, dan berbagai persoalan pesisir menjadi contoh tantangan yang menuntut respons berbasis ilmu pengetahuan. Ketika masyarakat menghadapi ancaman tersebut, para sarjana kelautan diharapkan mampu memberikan penjelasan, rekomendasi mitigasi, dan alternatif penanganan yang dapat digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
Nasir menekankan pentingnya menghadirkan kepakaran kelautan di ruang-ruang pengambilan keputusan. Tanpa kontribusi yang nyata dalam menjawab persoalan publik, keilmuan kelautan berisiko dipandang tidak cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Riset, data, dan kolaborasi lintas sektor
Prof. A. Anugrah Wahyudi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menyampaikan perspektif terkait tantangan kelautan nasional dan pesan dari Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI), menyoroti keterbatasan data, kebutuhan observasi laut berkelanjutan, serta pentingnya menghubungkan hasil penelitian dengan penerapan.
Ia menilai Indonesia masih membutuhkan penguatan sistem data dan observasi laut nasional. Ketersediaan data yang terintegrasi menjadi penting untuk mendukung pengelolaan sumber daya, ketahanan pangan, energi, air, serta pembangunan infrastruktur pesisir.
Dalam konteks pembangunan giant sea wall, misalnya, pengamatan laut tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan. Observasi perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga pembangunan selesai dan infrastruktur beroperasi, sehingga perubahan kondisi laut dan risiko yang menyertainya dapat dipantau.
Wahyudi juga menekankan perlunya pengujian teknologi dan model secara bersama-sama antara pengembang, peneliti, dan pengguna. Teknologi tanggul, breakwater, maupun solusi berbasis alam perlu diuji sesuai kondisi lingkungan dan kebutuhan penerapannya.
Kolaborasi yang dibutuhkan, menurutnya, harus melampaui hubungan pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi.
“Lembaga riset, industri, perusahaan swasta, organisasi nonpemerintah, komunitas, nelayan, dan masyarakat pesisir perlu dilibatkan karena merekalah yang turut menentukan keberhasilan dan menerima dampak dari kebijakan kelautan,” jelasnya.
Ia mengusulkan tiga langkah yang dapat ditindaklanjuti: memilih satu isu prioritas lintas sektor, membentuk tim kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta merancang kegiatan bersama dengan keluaran dan pengguna yang jelas. Hasilnya dapat berupa rekomendasi kebijakan, policy brief, atau pengujian solusi yang dapat diterapkan.
Mempertemukan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja
Sesi diskusi dan tanggapan peserta mempertegas bahwa persoalan pendidikan kelautan berkaitan erat dengan ketersediaan lapangan kerja dan struktur industri.
Nur Alamsyah dari DPW ISKINDO Sulawesi Selatan mengusulkan sinkronisasi silabus ant perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan ilmu kelautan.
Dikatakan, keseragaman kompetensi dasar penting agar lulusan dari berbagai kampus memiliki bekal yang relevan untuk memasuki dunia kerja, termasuk dalam bidang yang mungkin belum mendapat porsi memadai di kampus asalnya.
Ia juga mengangkat gagasan mengenai penguatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan urusan kelautan dan perikanan. Menurut pandangannya, kedekatan pemerintah daerah dengan persoalan lokal dapat membuka ruang lebih besar bagi penyerapan tenaga profesional kelautan.
Peserta lainnya mengingatkan bahwa pembaruan kurikulum harus tetap menjaga penguasaan ilmu inti, sekaligus memperkuat hubungan dengan dunia usaha. Perguruan tinggi perlu mengembangkan inkubator bisnis dan teknologi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari kelautan, teknik mesin, teknik sipil, ekonomi, hingga hukum.
Pendekatan lintas disiplin tersebut diperlukan agar inovasi tidak berhenti pada produk sederhana, tetapi dapat berkembang menjadi solusi teknologi dan usaha yang memiliki pasar serta nilai tambah lebih tinggi.
Dalam diskusi juga muncul perhatian terhadap keterbatasan tempat magang, terutama bagi mahasiswa dari perguruan tinggi di luar pusat-pusat pendidikan utama. Organisasi profesi, lembaga riset, pemerintah, dan industri dipandang dapat mengambil peran lebih besar dalam menyediakan pengalaman kerja terapan.
Prof. A. Anugrah Wahyudi turut menyinggung peluang pengembangan perusahaan rintisan berbasis sains dan teknologi kelautan. Ia menyebut adanya peluang pembinaan startup teknologi berbasis laut melalui skema BRIN yang bekerja sama dengan Asia Ocean Fund, yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong lulusan memasuki bidang usaha di luar jalur karier konvensional.
Peluang tersebut memperluas gambaran karier sarjana kelautan, dari yang selama ini banyak diasosiasikan dengan pekerjaan sebagai aparatur pemerintah, dosen, peneliti, atau pekerja organisasi nonpemerintah, menuju wirausaha dan pengembangan teknologi kelautan.
ISKINDO dan agenda tindak lanjut
Pada bagian akhir diskusi, moderator merangkum tiga pokok rekomendasi awal yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pertama, penguatan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan industri dan perkembangan sektor kelautan, termasuk ekonomi biru, pendidikan biru (blue education), dan lapangan kerja biru (blue jobs).
Kedua, penguatan peran asosiasi profesi, termasuk ISKINDO, sebagai penghubung antara perguruan tinggi, alumni, dan dunia kerja. Peran ini penting untuk membantu lulusan memperoleh akses terhadap pengalaman profesional, kesempatan magang, dan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensinya.
Ketiga, pembangunan jejaring kolaborasi yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga riset, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut perlu diarahkan pada isu prioritas yang jelas serta menghasilkan rekomendasi dan kegiatan yang dapat diterapkan.
Ketiga pokok tersebut merupakan rumusan awal yang muncul dalam diskusi dan memerlukan pengembangan lebih lanjut melalui forum-forum berikutnya.
Bagi ISKINDO, tantangan ke depan adalah menerjemahkan gagasan tersebut menjadi agenda kerja yang terukur. Sinkronisasi kurikulum, pengembangan kompetensi, perluasan tempat magang, konsolidasi alumni, serta keterlibatan dalam riset dan kebijakan pesisir dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat relevansi organisasi.
Kongres ini memperlihatkan bahwa masa depan ilmu kelautan tidak hanya ditentukan oleh apa yang diajarkan di ruang kuliah, tetapi juga oleh kemampuan para sarjana menghubungkan pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan ekonomi.
Ketika persoalan pesisir semakin kompleks, kepakaran kelautan perlu hadir bukan hanya sebagai pengetahuan akademik, melainkan sebagai sumber solusi yang dapat diuji, digunakan, dan dirasakan manfaatnya. Di situlah ISKINDO memiliki kesempatan untuk memperkuat posisi sebagai rumah profesi sekaligus simpul kolaborasi pembangunan kelautan Indonesia.
