Anggota Komisi IV DPR RI itu mengingatkan, keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih harus ditentukan oleh peningkatan pendapatan nelayan, pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, penguatan industri pengolahan, hingga akses pembiayaan yang lebih adil.
PELAKITA.ID — Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas fisik di darat. Di balik cold storage, pabrik es, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, tambatan kapal, dan berbagai sarana pendukung lainnya, terdapat persoalan mendasar yang harus diselesaikan: bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan tanpa merusak sumber daya ikan yang menjadi tumpuan hidup mereka.
Pesan itulah yang disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, ketika memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan program KNMP.
Ia menyambut baik tujuan program tersebut, tetapi mengingatkan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada ketepatan desain, perencanaan teknis, dan pengawasan implementasi.
Menurut Rokhmin, pembangunan fasilitas yang tidak disertai perhitungan kebutuhan armada, kapasitas sumber daya ikan, kemampuan produksi, dan kesiapan pasar justru berisiko tidak menyelesaikan persoalan utama nelayan.
“Tujuan utama KNMP adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Karena itu, pelaksanaannya harus dirancang lebih detail agar benar-benar menjawab persoalan nelayan,” demikian inti pesan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Jangan sampai fasilitas bertambah, tetapi ikan semakin sulit didapat
Salah satu catatan penting Rokhmin adalah perlunya menghubungkan pembangunan KNMP dengan kondisi sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa penambahan fasilitas dan kapasitas penangkapan tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan. Jika jumlah kapal terus bertambah di wilayah yang stok ikannya telah mengalami tekanan penangkapan berlebih (overfishing), nelayan justru berpotensi menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan ikan.
Dalam paparannya, Rokhmin menyebut sekitar 48 persen wilayah pengelolaan perikanan yang dirujuknya telah mengalami overfishing. Angka tersebut perlu dibaca sesuai periode dan sumber data yang digunakan, tetapi substansi peringatannya jelas: pembangunan kampung nelayan harus mempertimbangkan daya dukung ekologis setiap wilayah.
Artinya, kata Rokhmin, setiap lokasi KNMP membutuhkan perencanaan yang berbeda. Kebutuhan nelayan di wilayah yang masih memiliki potensi ikan melimpah tentu tidak selalu sama dengan kebutuhan masyarakat di daerah yang tekanan penangkapannya sudah tinggi.
“Di satu wilayah, dukungan terhadap armada dan teknologi penangkapan mungkin diperlukan. Di wilayah lain, prioritasnya bisa berupa peningkatan efisiensi operasi, perbaikan mutu hasil tangkapan, pengolahan ikan, diversifikasi mata pencaharian, atau pemulihan sumber daya,” sebut Menteri Kelautan dan Perikanan RI di masanya ini.
KNMP perlu berangkat dari pertanyaan mendasar: berapa banyak ikan yang dapat ditangkap secara berkelanjutan, berapa armada yang dibutuhkan, dan berapa pendapatan layak yang dapat diterima nelayan?
“Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak semata-mata mengejar jumlah fasilitas atau kapal, melainkan memastikan aktivitas ekonomi tetap produktif dalam batas kemampuan ekosistem,” tegasnya.
Mengubah produktivitas menjadi pendapatan yang layak
Rokhmin juga menyoroti rendahnya pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Dalam paparannya, ia membandingkan pendapatan nelayan dengan kelompok mata pencaharian lainnya dan menekankan perlunya kebijakan yang lebih serius untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Hanya saja, peningkatan pendapatan tidak cukup diukur dari bertambahnya volume ikan yang ditangkap.
Nelayan dapat bekerja lebih keras dan membawa pulang hasil tangkapan lebih banyak, tetapi tetap berpendapatan rendah apabila biaya bahan bakar, perbekalan, tenaga kerja, perawatan kapal, dan biaya operasional lainnya terlalu besar. Situasi semakin sulit ketika hasil tangkapan harus segera dijual karena tidak tersedia fasilitas penyimpanan yang memadai.
Olehnya itu, pembangunan KNMP perlu menghubungkan produktivitas dengan efisiensi biaya dan nilai jual hasil tangkapan.
“Cold storage dan pabrik es, misalnya, tidak cukup hanya tersedia secara fisik. Keduanya harus memiliki kapasitas sesuai kebutuhan, pasokan energi yang andal, biaya layanan yang terjangkau, pengelola yang kompeten, serta akses pasar yang jelas,” jelasnya.
Dengan dukungan tersebut, nelayan diharapkan tidak selalu berada dalam posisi harus menjual ikan secepat mungkin, termasuk ketika harga sedang rendah. Mutu ikan yang terjaga juga membuka peluang bagi hasil tangkapan untuk memasuki pasar yang lebih baik.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan KNMP bukan sekadar berapa banyak ikan yang didaratkan, melainkan berapa besar nilai ekonomi yang dapat dipertahankan dan dinikmati nelayan.
Menjaga laut sekaligus memperkuat kedaulatan perikanan
Catatan Rokhmin berikutnya menyangkut pengawasan laut dan penanganan penangkapan ikan ilegal.
Ia menilai persoalan ini perlu dijawab melalui dua pendekatan yang berjalan beriringan. Pertama, memperkuat armada perikanan nasional yang modern dan mampu beroperasi secara efektif di wilayah penangkapan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan Indonesia.
Kedua, meningkatkan pengawasan melalui sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (monitoring, control, and surveillance), termasuk pemanfaatan teknologi digital serta penguatan kapasitas aparat yang berwenang.
Menurutnya, penguatan armada nasional dan pengawasan harus dirancang sebagai bagian dari strategi yang saling melengkapi. Pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan Indonesia perlu didukung perlindungan terhadap wilayah perairan dari aktivitas penangkapan ilegal.
Akan tetapi, penguatan armada juga harus tetap mempertimbangkan daya dukung stok ikan. Kedaulatan perikanan tidak hanya berarti kemampuan menangkap ikan di wilayah sendiri, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut agar terus memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.
Di sinilah KNMP dapat dihubungkan dengan agenda yang lebih luas: memperkuat ekonomi nelayan, meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab, dan mendorong pemerataan pembangunan di kawasan pesisir serta pulau-pulau terdepan.
Industri pengolahan harus tumbuh dekat dengan sumber ikan
Bagi Rokhmin, pembangunan kawasan nelayan juga perlu terhubung dengan industri pengolahan hasil perikanan.
Selama ini, potensi produksi perikanan yang besar belum otomatis menghasilkan nilai tambah yang sebanding. Tanpa fasilitas pengolahan yang memadai, ikan berisiko dijual sebagai bahan mentah dengan nilai ekonomi terbatas. Sebaliknya, pengolahan yang memenuhi standar mutu dapat membuka peluang untuk menghasilkan produk bernilai tambah dan memperluas akses pasar.
Karena itu, ia mendorong pengembangan industri pengolahan di daerah-daerah yang dekat dengan sumber produksi, termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan.
Pendekatan ini berpotensi mengurangi kebutuhan mengirim seluruh hasil tangkapan ke pusat-pusat ekonomi yang jauh dari lokasi produksi. Sebagian nilai tambah dapat tinggal di daerah asal ikan melalui kegiatan penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Namun, pembangunan industri tidak bisa dilakukan hanya dengan mendirikan bangunan. Ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, listrik, air bersih, transportasi, tenaga terampil, standar keamanan pangan, kepastian pasar, dan kelayakan usaha harus menjadi bagian dari perencanaan.
Bagi kampung nelayan, tumbuhnya industri pengolahan dapat membuka kesempatan bagi keluarga nelayan untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan, termasuk melalui usaha pengolahan skala kecil dan menengah.
Dengan demikian, KNMP berpeluang berkembang dari kawasan pendaratan ikan menjadi pusat kegiatan ekonomi pesisir yang menghubungkan nelayan, pelaku usaha, tenaga kerja, koperasi, dan pasar.
Pembiayaan: jangan biarkan nelayan kaya potensi, tetapi miskin modal
Persoalan lain yang disoroti Rokhmin adalah keterbatasan akses pembiayaan bagi sektor kelautan dan perikanan.
Ia menyebut alokasi kredit untuk sektor tersebut masih sangat kecil, sekitar 0,5 persen dalam data yang dirujuknya. Angka dan periode statistik ini perlu diverifikasi sebelum digunakan sebagai data resmi, tetapi persoalan akses modal merupakan isu penting dalam pengembangan usaha perikanan.
Nelayan membutuhkan pembiayaan untuk membeli sarana produksi, memperbaiki kapal, menyediakan perbekalan, mempertahankan mutu hasil tangkapan, serta mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran. Tanpa modal yang memadai, kesempatan meningkatkan skala usaha dan nilai tambah akan sulit diwujudkan.
Rokhmin mendorong agar pemerintah mempertimbangkan skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha nelayan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang menghadapi keterbatasan agunan, pendapatan musiman, risiko cuaca, dan biaya pinjaman.
Skema bunga rendah, persyaratan yang proporsional, pendampingan usaha, dan pembiayaan yang disesuaikan dengan siklus produksi dapat menjadi bagian dari pilihan kebijakan yang dikaji.
Tentu, kemudahan pembiayaan perlu disertai tata kelola yang baik, penilaian kelayakan usaha, dan pendampingan agar modal benar-benar digunakan untuk memperkuat produktivitas serta meningkatkan pendapatan.
KNMP akan sulit berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang hidup apabila nelayan hanya memperoleh fasilitas, tetapi tidak mempunyai kemampuan finansial untuk memanfaatkannya.
Mengukur keberhasilan dari kehidupan nelayan
Catatan Rokhmin membawa perhatian kembali pada pertanyaan tentang bagaimana keberhasilan KNMP seharusnya diukur.
Jumlah bangunan yang selesai, fasilitas yang tersedia, atau lokasi yang diresmikan memang penting untuk memantau pelaksanaan proyek. Namun, indikator tersebut belum cukup untuk menggambarkan dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat.
Program ini perlu memiliki ukuran hasil yang dapat dipantau, antara lain perubahan pendapatan bersih nelayan, biaya operasi penangkapan, stabilitas harga ikan, tingkat pemanfaatan fasilitas, pertumbuhan usaha pengolahan, akses pembiayaan, kesempatan kerja lokal, serta kondisi stok ikan di wilayah terkait.
Pengukuran juga perlu memperhatikan siapa yang menikmati manfaat pembangunan. Peningkatan aktivitas ekonomi di sebuah kampung belum tentu berarti seluruh keluarga nelayan mengalami perbaikan kesejahteraan apabila akses terhadap fasilitas, pasar, dan modal hanya dinikmati kelompok tertentu.
Oleh sebab itu, evaluasi berkala dan keterlibatan nelayan dalam pengelolaan menjadi bagian penting dari pelaksanaan program.
KNMP harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat sejak perencanaan, pengoperasian fasilitas, pengembangan usaha, hingga pengawasan hasil pembangunan. Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai kebutuhan lokal dan memiliki model pengelolaan yang jelas setelah proyek selesai.
Dari proyek pembangunan menjadi ekosistem kesejahteraan
Pandangan Rokhmin Dahuri pada dasarnya mengarahkan KNMP pada agenda yang lebih luas daripada pembangunan infrastruktur. Program ini perlu menyatukan aspek produksi, ekologi, ekonomi, industri, keamanan laut, pembiayaan, dan kualitas hidup masyarakat pesisir.
Fasilitas darat tetap penting. Cold storage, pabrik es, SPBN, tambatan kapal, dan sarana pendukung lainnya dapat menjadi fondasi untuk memperbaiki rantai usaha perikanan.
Meski demikian, fasilitas tersebut baru akan menghasilkan dampak optimal jika terhubung dengan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, teknologi yang tepat, pasar yang terbuka, industri pengolahan yang berkembang, dan pembiayaan yang dapat dijangkau nelayan.
Tantangan pemerintah bukan hanya memastikan bangunan selesai tepat waktu. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa fasilitas itu digunakan, usaha di dalamnya tumbuh, pendapatan nelayan meningkat, dan laut tidak kehilangan kemampuan untuk menopang kehidupan masyarakat.
Keberhasilan KNMP tidak semestinya diukur dari seberapa megah kampung nelayan dibangun, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan keluarga nelayan: penghasilan yang lebih layak, usaha yang lebih kuat, masa depan yang lebih pasti, serta sumber daya laut yang tetap terjaga.
Baginya, kampung nelayan yang maju bukanlah kampung yang sekadar memiliki fasilitas baru. Kampung nelayan yang maju adalah kampung yang mampu mengubah potensi laut menjadi kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya yang menjadi sandaran hidup mereka.
