Seperti mimpi negara tentang Sekaya Maritim: Seribu Kampung Nelayan tahun 2015, atau SKPT Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di masa Jokowi, agenda KNMP tersebut menawarkan pendekatan pembangunan kawasan perikanan yang perlu dipahami bukan sekadar sebagai pembangunan infrastruktur, melainkan sebagai upaya membangun ekosistem usaha perikanan dari hulu ke hilir. Persiapan dan perencanaannya harus komprehensif dan mengadopsi azas keadilan sosial dan wilayah. Bagaimana semestinya beroperasi dari perencanaan ke implementasi?
PELAKITA.ID – Penulis ke Menara Kompas sesegara mungkin. Siang itu, sebuah Focus Group Discussion akan digelar. Tak tanggung-tanggung, yang hadir ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Ketua BRI Arif Satria, anggota DPR Komisi IV Rokhmin Dahuri, Ketua HAPPI Prof Dietrich G Bengen, hingga Ketua KNTI Dani Setiawan.
Dalam benak penulis, sudah terbayang pertanyaan: bagaimana jika kunci kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi Indonesia tidak hanya terletak di ladang-ladang pertanian, tetapi juga di sepanjang garis pantai dan desa-desa pesisir? Apa yang bisa dilakukan di tengah ketimpangan kapasitas aktor, disparitas infrastruktur Timur-Barat hingga akseptasi pemerintah daerah?
Bagi penulis, pertanyaan ini relevan ketika kita membicarakan masa depan sektor perikanan Indonesia.
Sebagai negara kepulauan, sebagai yang menyaksikan rezim berganti, kebijakan berubah, masih jelas bahwa Indonesia memiliki sumber daya laut yang berperan penting dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan penghidupan jutaan masyarakat pesisir. Namun, kekayaan sumber daya tersebut tidak serta-merta menjamin kesejahteraan nelayan.
Di banyak kawasan pesisir, persoalan nelayan bukan semata-mata kemampuan menangkap ikan.
Mereka juga menghadapi tingginya biaya operasional, keterbatasan fasilitas penyimpanan, lemahnya posisi tawar dalam pemasaran, terbatasnya akses pembiayaan, serta ketergantungan pada rantai perdagangan yang belum selalu menguntungkan produsen di tingkat lokal.
Dalam konteks inilah Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menarik untuk dicermati.
Program itu, hemat penulis yang telah ikut menjadi bagian mimpi negara tentang Seribu Kampung Nelayan tahun 2015, atau SKPT Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di masa Jokowi, agenda KNMP tersebut menawarkan pendekatan pembangunan kawasan perikanan yang perlu dipahami bukan sekadar sebagai pembangunan infrastruktur, melainkan sebagai upaya membangun ekosistem usaha perikanan dari hulu ke hilir. Persiapan dan perencanaannya harus komprehensif dan mengadopsi azas keadilan sosial dan wilayah.
Inilah salah satu gagasan penting yang mengemuka dalam diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) Kompas tentang KNMP: membangun kampung nelayan berarti membangun sistem yang membuat nelayan mampu bekerja lebih efisien, memperoleh nilai tambah, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup keluarganya.
Mengubah Paradigma: Dari Bantuan Fisik ke Ekosistem Usaha
Selama bertahun-tahun, pembangunan perikanan kerap diidentikkan dengan penyediaan kapal, alat tangkap, dermaga, dan berbagai sarana produksi. Bantuan semacam ini penting, tetapi tidak selalu cukup untuk mengatasi persoalan mendasar yang dihadapi nelayan.
Bayangkan sebuah mobil balap diberikan kepada seseorang yang tinggal di desa tanpa stasiun pengisian bahan bakar, bengkel, ataupun jalan yang memadai. Kendaraan itu mungkin canggih, tetapi manfaatnya akan terbatas karena tidak didukung sistem yang membuatnya berfungsi.
Situasi serupa dapat terjadi dalam pembangunan perikanan. Kapal tersedia, tetapi bahan bakar sulit diperoleh. Hasil tangkapan melimpah, tetapi tidak ada pabrik es atau fasilitas penyimpanan yang memadai. Ikan berhasil didaratkan, tetapi nelayan harus segera menjualnya dengan harga rendah karena tidak memiliki pilihan penyimpanan maupun akses pasar yang lebih baik.
Masalahnya bukan hanya kekurangan sarana, melainkan ketidakterhubungan antarsarana dan kegiatan ekonomi.
KNMP perlu ditempatkan dalam kerangka pemikiran yang lebih luas: kawasan nelayan sebagai ekosistem usaha yang saling terhubung. Infrastruktur, pelayanan produksi, pengelolaan hasil tangkapan, pemasaran, pembiayaan, dan kelembagaan ekonomi harus bekerja sebagai satu kesatuan.
Pendekatan ini juga menuntut kepekaan terhadap karakteristik lokal. Kebutuhan kampung nelayan di pulau-pulau kecil tidak selalu sama dengan kebutuhan kawasan perikanan padat penduduk di pesisir utara Jawa. Jenis ikan, karakteristik perairan, pola musim, armada, budaya masyarakat, dan akses pasar perlu menjadi dasar dalam merancang intervensi.
Jadi, keberhasilan KNMP tidak semestinya hanya dihitung dari jumlah bangunan yang selesai. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana pembangunan tersebut mengurangi biaya usaha, meningkatkan kualitas hasil tangkapan, memperluas kesempatan ekonomi, dan memperbaiki kesejahteraan keluarga nelayan.
Di sinilah perlunya memastikan sebuah perencanaan yang partisipatoris, atau kombinasi antara teknokratik rezim dengan partisipasi aktor di daerah seperti perguruan tinggi, LSM, pelaku usaha hingga komunitas untuk ikut merencanakan bersama, bukan semata maunya Jakarta atau pemerintah pusat.
Infrastruktur Harus Bekerja sebagai Satu Sistem
Dalam ekosistem KNMP, infrastruktur bukanlah kumpulan bangunan yang berdiri sendiri. Setiap fasilitas harus memiliki fungsi yang jelas dan saling mendukung.
Pabrik es dan cold storage, misalnya, membantu menjaga mutu ikan sejak didaratkan hingga dipasarkan. Ketersediaan bahan bakar melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) dapat membantu memenuhi kebutuhan operasional melaut. Bengkel kapal mengurangi waktu yang hilang akibat kerusakan armada, sementara kios perbekalan memudahkan nelayan memperoleh kebutuhan produksi.
Ruang penyuluhan dan fasilitas pendukung ekonomi juga penting untuk mempertemukan nelayan dengan penyuluh, pengelola usaha, pendamping, dan pihak lain yang dapat memperkuat kapasitas mereka.
Keberadaan fasilitas saja tidak menjamin manfaat. Pabrik es membutuhkan pasokan listrik, air, perawatan, tenaga pengelola, dan pengguna yang memadai. Cold storage memerlukan manajemen persediaan, standar mutu, serta akses pasar. SPBUN membutuhkan tata kelola distribusi yang transparan dan sesuai ketentuan. Setiap fasilitas harus disertai perencanaan operasional, model bisnis, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pemeliharaan yang jelas.
Kedaulatan Pangan Tidak Bisa Dipisahkan dari Keberlanjutan Laut
Ada satu hal yang tidak boleh luput dalam pembangunan kawasan perikanan: kemampuan meningkatkan produksi harus berjalan seiring dengan kemampuan menjaga sumber daya ikan.
Penambahan kapal, peralatan, dan fasilitas pendukung dapat meningkatkan kapasitas penangkapan. Namun, jika kapasitas tersebut bertambah tanpa memperhitungkan ketersediaan stok ikan, persaingan antarnelayan dapat meningkat dan tekanan terhadap ekosistem laut menjadi lebih besar.
Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, peningkatan kemampuan menangkap ikan tidak selalu menghasilkan peningkatan pendapatan. Nelayan justru dapat mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh hasil tangkapan yang sama atau bahkan lebih sedikit. Pembangunan KNMP perlu terhubung dengan pengelolaan perikanan berbasis data ilmiah.
Kajian stok ikan (stock assessment) diperlukan untuk memahami kondisi sumber daya dan menjadi salah satu dasar penentuan kebijakan penangkapan. Sistem pemantauan kapal, termasuk Vessel Monitoring System (VMS), dapat mendukung pengawasan aktivitas penangkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pendekatan tersebut penting karena perairan tropis Indonesia memiliki keragaman jenis ikan dan karakteristik perikanan yang kompleks. Kebijakan pengelolaan tidak dapat hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi harus memperhitungkan daya dukung ekosistem dan kondisi sumber daya di setiap wilayah.
Pesan pentingnya adalah bahwa kedaulatan pangan tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan ikan sebanyak-banyaknya. Kedaulatan pangan juga menyangkut kemampuan menjaga sumber daya, memastikan keberlanjutan produksi, dan memberikan manfaat ekonomi yang adil kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut.
Industrialisasi di Daerah Asal: Siapa Menikmati Nilai Tambah?
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah distribusi nilai tambah dalam rantai usaha perikanan.
Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Namun, potensi tersebut tidak otomatis membuat masyarakat di wilayah penghasil ikan menikmati manfaat ekonomi secara optimal. Sebagian kawasan pesisir masih menghadapi keterbatasan fasilitas pengolahan, logistik, akses pasar, dan kemampuan mempertahankan mutu produk. Akibatnya, hasil tangkapan dapat meninggalkan daerah asal sebagai bahan mentah, sementara sebagian aktivitas pengolahan, perdagangan, dan penciptaan nilai tambah berlangsung di wilayah lain.
KNMP dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat industri pengolahan berbasis potensi lokal. Pengembangan tersebut dapat mencakup penanganan ikan yang memenuhi standar mutu, penyimpanan berpendingin, pengolahan hasil perikanan, pengemasan, dan pengembangan jaringan pemasaran.
Tujuannya bukan sekadar memindahkan kegiatan industri ke desa, melainkan membangun kemampuan ekonomi lokal agar masyarakat memperoleh manfaat lebih besar dari sumber daya yang mereka hasilkan.
Tentu, industrialisasi tidak dapat dipaksakan dengan pola seragam. Jenis industri perlu disesuaikan dengan volume dan kontinuitas pasokan ikan, keterampilan tenaga kerja, ketersediaan energi, teknologi, kebutuhan pasar, serta kelayakan usaha. Di kawasan tertentu, pengolahan sederhana dan pemasaran produk segar mungkin lebih sesuai. Di lokasi lain, fasilitas pengolahan yang lebih maju dapat menjadi pilihan apabila pasokan dan pasarnya mendukung.
Koperasi dan Pembiayaan sebagai Penggerak Ekonomi
Ekosistem usaha yang baik membutuhkan kelembagaan yang mampu menghubungkan produksi, kebutuhan operasional, pembiayaan, dan pemasaran. Koperasi nelayan memiliki peluang strategis untuk menjalankan fungsi tersebut. Koperasi dapat mengorganisasi pembelian bahan bakar dan perbekalan, menyediakan es, mengelola fasilitas tertentu, serta membantu pemasaran hasil tangkapan secara kolektif.
Jika dikelola secara profesional, koperasi berpotensi memperkuat posisi tawar nelayan. Pembelian kebutuhan usaha secara bersama-sama dapat meningkatkan efisiensi, sedangkan pemasaran kolektif dapat memperluas pilihan pembeli.
Akan tetapi, koperasi tidak cukup dibentuk melalui keputusan administratif atau pengesahan badan hukum. Koperasi membutuhkan pengurus yang kompeten, pencatatan keuangan yang tertib, transparansi, sistem pengawasan, dan model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya.
Koperasi juga harus mampu membangun kepercayaan. Nelayan perlu melihat manfaat nyata dari keikutsertaan mereka, baik dalam bentuk layanan yang lebih baik, penghematan biaya, akses pasar, maupun pembagian manfaat usaha yang jelas.
Persoalan pembiayaan sama pentingnya. Siklus usaha nelayan sangat dipengaruhi musim, cuaca, biaya bahan bakar, lama perjalanan, hasil tangkapan, dan waktu pembayaran dari pembeli. Skema pembiayaan yang tidak mempertimbangkan karakteristik tersebut berisiko menambah beban keuangan nelayan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan pembiayaan yang sesuai dengan arus kas usaha perikanan, disertai penilaian risiko yang memadai dan pendampingan usaha.
Jika koperasi dan pembiayaan dirancang secara tepat, keduanya dapat membantu nelayan mengurangi ketergantungan pada sumber modal yang mengikat penjualan hasil tangkapan. Namun, manfaat tersebut tidak terjadi secara otomatis. Kualitas tata kelola, kelayakan usaha, dan perlindungan kepentingan anggota tetap menjadi penentu.
Kampung Nelayan Bukan Hanya Tempat Bekerja, tetapi Ruang Hidup
Pembangunan pesisir juga perlu melihat kehidupan nelayan di luar aktivitas melaut.
Keluarga nelayan membutuhkan air bersih, sanitasi yang layak, pelayanan kesehatan, lingkungan yang sehat, serta akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi. Kondisi permukiman memengaruhi kualitas hidup keluarga sekaligus kemampuan masyarakat untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi dan lingkungan.
Sehingga, penataan kawasan KNMP perlu dihubungkan dengan pengelolaan sampah, perbaikan sanitasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan masalah gizi dan stunting pada anak.
Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan yang lebih luas daripada peningkatan hasil produksi.
Kampung nelayan yang produktif tetapi memiliki lingkungan yang tidak sehat belum dapat disebut berhasil secara menyeluruh. Sebaliknya, perbaikan permukiman yang tidak disertai penguatan sumber penghidupan juga berisiko menghasilkan perubahan yang tidak bertahan lama.
Keduanya harus berjalan beriringan.
Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Nelayan dan warga setempat perlu dilibatkan sejak identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, perencanaan, hingga pengelolaan fasilitas. Pelibatan ini bukan hanya untuk memenuhi prosedur, melainkan untuk memastikan bahwa aset yang dibangun benar-benar dibutuhkan dan memiliki peluang untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Dukungan penelitian, inovasi, dan perguruan tinggi juga dapat membantu memperkuat proses tersebut, mulai dari pemahaman potensi perikanan, efisiensi operasional, hingga pengembangan teknologi dan model usaha lokal.
Dari Target Pembangunan ke Target Manfaat
Program berskala nasional seperti KNMP membutuhkan peta jalan yang jelas. Dalam materi diskusi yang menjadi dasar tulisan ini, tahapan yang disebutkan mencakup 100 lokasi pada tahap awal, target 136 lokasi hingga akhir 2026, operasional penuh pada Juli 2027, serta identifikasi lokasi tambahan pada 2027–2028.
Angka dan jadwal tersebut perlu dipahami sebagai target pelaksanaan yang perlu dipantau dan diverifikasi melalui informasi resmi terbaru. Namun, lebih penting daripada angka itu sendiri adalah bagaimana setiap tahap dihubungkan dengan kesiapan operasional dan manfaat yang dihasilkan.
Sebuah lokasi dapat dinyatakan selesai secara fisik, tetapi belum tentu seluruh fasilitasnya berfungsi. Bangunan dapat berdiri, tetapi belum tentu memiliki pengelola, anggaran pemeliharaan, pasokan energi, pengguna, dan model bisnis yang memadai.
Makanya, evaluasi KNMP perlu membedakan antara keluaran pembangunan (output) dan hasil yang dirasakan masyarakat (outcome).
Keluaran dapat berupa fasilitas yang selesai dibangun atau koperasi yang terbentuk. Hasil yang lebih bermakna mencakup penurunan biaya operasional, berkurangnya kehilangan hasil tangkapan, meningkatnya kualitas produk, terbukanya lapangan kerja, membaiknya pendapatan rumah tangga, dan berfungsinya kelembagaan ekonomi.
Evaluasi juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan, transparansi pengelolaan aset, dan kualitas permukiman.
Pendekatan ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat mengetahui apakah pembangunan benar-benar menyelesaikan persoalan yang ingin diatasi. Jika hasilnya belum sesuai harapan, perbaikan dapat dilakukan berdasarkan bukti, bukan hanya berdasarkan capaian administratif.
Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Membangun Kampung
Memahami KNMP berarti memahami bahwa persoalan perikanan tidak berdiri sendiri. Kegiatan menangkap ikan berhubungan dengan ketersediaan sumber daya, biaya operasional, teknologi penanganan hasil, industri pengolahan, pembiayaan, pemasaran, kelembagaan, dan kualitas kehidupan masyarakat pesisir.
Tidak ada satu fasilitas atau kebijakan yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan tersebut secara terpisah.
Oleh sebab itu, tantangan KNMP bukan semata-mata membangun kampung nelayan dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan bahwa setiap kawasan memiliki ekosistem usaha yang sesuai dengan karakteristik lokal, sumber daya ikan yang dikelola secara bertanggung jawab, koperasi yang berfungsi, akses pasar yang lebih baik, serta lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni.
Bagi saya, inilah pelajaran utama dari diskusi Kompas tentang KNMP: pembangunan pesisir perlu bergerak dari pendekatan berbasis proyek menuju pendekatan berbasis sistem.
Infrastruktur tetap penting, tetapi manfaatnya bergantung pada keterhubungan dengan kegiatan ekonomi, tata kelola, kapasitas masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Target pembangunan perlu dicapai, tetapi kualitas operasional dan perubahan nyata dalam kehidupan nelayan harus menjadi ukuran keberhasilannya.
Pembaca sekalian, KNMP akan menemukan maknanya ketika kampung nelayan bukan hanya menjadi tempat kapal bersandar dan ikan didaratkan, melainkan juga tempat nilai tambah diciptakan, ekonomi lokal tumbuh, sumber daya laut terjaga, dan keluarga nelayan hidup lebih sejahtera.
Rasa-rasanya, di situlah hakikat pembangunan pesisir yang perlu terus kita dorong: bukan sekadar membangun fasilitas, tetapi membangun masa depan masyarakat yang hidup bersama laut.
___
Cikini, 21 Oktober 2026
