PELAKITA.ID – Pagi itu, Jumat 17 April 2026. Kampung Tengah belum juga terisi sejak turun dari bus Sinar Muda rute Sorowako.
Semalaman di atas kursi yang tak sepenuhnya ramah bagi punggung, tubuh tiba di Makassar sekitar pukul delapan.
Kota belum sepenuhnya riuh, tetapi denyutnya sudah terasa. Ada yang selalu memanggil dari Makassar: aroma makanan, percakapan jalanan, dan geliat ekonomi yang nyaris tak pernah tidur.
Setelah menempuh sekitar tiga puluh menit perjalanan dari Daya, pilihan pun jatuh pada seporsi coto di Warung Coto Daeng Aso, di poros Samata—sebuah titik yang secara administratif berada di bilah batas antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.
Waktu menunjukkan sekitar pukul sepuluh pagi ketika mobil perlahan berhenti, dituntun oleh seorang pria berompi parkir.
Di tangannya tergenggam lembaran karcis, wajahnya tenang, geraknya sigap. Namanya, dari yang sempat terdengar, Jufri.
Di sela hiruk pikuk kendaraan, dan suara pesanan yang bersahutan dari dalam warung, percakapan kecil pun terjadi.
Jufri, dengan nada datar namun jujur, mengungkapkan bahwa dalam sehari ia bisa menyetor antara Rp400 ribu hingga Rp500 ribu kepada seseorang yang ia sebut sebagai koordinator.
Ia tidak bekerja sendiri—dua orang bertugas bergantian menjaga area parkir di depan warung tersebut.
Angka itu mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang. Namun jika ditarik sedikit lebih jauh, ia menyimpan potensi yang tak kecil.
Dari satu titik parkir saja, jika diasumsikan setoran rata-rata Rp400 ribu per hari, maka dalam sebulan nilainya mencapai sekitar Rp12 juta.
Bayangkan jika terdapat seribu titik parkir serupa di seluruh penjuru kota—angka itu menjelma menjadi Rp1,2 miliar per bulan.
Dalam setahun, potensi itu bisa menyentuh sekitar Rp14,4 miliar.
Angka-angka tersebut bukan sekadar hitungan di atas kertas. Ia adalah potret nyata dari ekonomi mikro yang berjalan setiap hari di bawah bayang-bayang sistem yang belum sepenuhnya tertata.
Di sana ada kerja-kerja informal, ada relasi kuasa antara petugas lapangan dan koordinator, juga ada celah besar bagi pemerintah kota untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menariknya, Jufri sendiri mengaku menyambut baik upaya pengaturan perparkiran oleh Pemerintah Kota Makassar.
Baginya, keteraturan bukan ancaman, melainkan harapan akan kepastian.
Sebab di balik rompi parkir yang ia kenakan, ada kebutuhan hidup yang harus terus berjalan—dan sistem yang jelas bisa memberi rasa aman bagi mereka yang selama ini berada di sektor paling bawah.
Di titik ini, parkir bukan lagi sekadar urusan kendaraan berhenti dan berjalan. Ia adalah simpul ekonomi yang jika dikelola dengan transparan dan terintegrasi, mampu menjadi salah satu tulang punggung PAD kota.
Digitalisasi karcis, pengawasan yang konsisten, serta skema pembagian yang adil antara petugas dan pemerintah bisa menjadi jalan menuju optimalisasi tersebut.
Makassar, dengan segala dinamika dan pertumbuhannya, menyimpan potensi besar dari hal-hal yang sering dianggap sepele.
Dari asap coto yang mengepul di pagi hari, hingga tangan-tangan yang mengatur kendaraan di tepi jalan—semuanya adalah bagian dari ekosistem ekonomi kota.
Pertanyaannya sederhana: apakah potensi ini akan terus menguap seperti uap panas dari mangkuk coto, atau justru ditangkap dan diolah menjadi kekuatan fiskal yang nyata?
Di tengah lalu lintas yang tak pernah benar-benar sepi, jawabannya mungkin sedang menunggu untuk ditata.
Sebelum meninggalkan Coto Daeng Aso, penulis bertanya ke Jufri, siapa gerangan teman yang satunya lagi sebagai juru parkir di tempat itu.
“Daeng Nuntung, katte arengna,” jawabnya.
Idende!
_
Denun di Tamarunang, 21 Aprul 2026
