Integrasi kebijakan yang kuat antara program lama yang efektif dengan inovasi baru adalah kunci untuk mencapai tujuan masyarakat yang lebih sehat.
Prof Sukri Palutturi, S.K.M, M.Sc.PH, Ph.D, Dekan FKM Unhas
PELAKITA.ID – Dinamika kesehatan di kota besar seperti Makassar bukan sekadar urusan rumah sakit atau puskesmas. Membangun kota yang sehat memerlukan sinergi lintas sektor yang mencakup penataan infrastruktur hingga pengelolaan fenomena sosial di jalanan.
Demikian dikatakan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Palutturi, S.K.M, M.Sc.PH, Ph.D pada diskusi yang digelar Pelakita.ID dan FKM Unhas berkaitan rencana penyusunan buku diskusi yang digelar Pelakita.ID dan FKM Unhas berkaitan rencana penyusunan buku “Problematika Kesehatan Warga Urban Makassar: Data, Kebijakan dan Catatan Warga” di Cafe Red Corner, Makassar, 15 Februari 2026. di Cafe Red Corner, Makassar, 15 Februari 2026.
Pada diskusi bertajuk ’Ngopi Bareng Judy Rahardjo dan Sudirman Nasir’ itu, Prof Sukri, menekankan bahwa kesehatan perkotaan adalah “bisnis” berbagai kepentingan, bukan hanya tanggung jawab insan kesehatan semata.
Menurutnya, ada dua pilar utama yang menentukan kualitas kesehatan sebuah kota: Lingkungan Fisik dan Lingkungan Sosial.
Terkait tantangan lingkungan fisik meliputi infrastruktur dan sanitasi. ”Kesehatan fisik sebuah kota sangat bergantung pada kualitas infrastrukturnya,” ujar Prof Sukri.
Dia pun menyoroti masalah drainase dan genangan air yang masih menjadi pemandangan umum di Makassar, terutama saat musim hujan.
“Kualitas infrastruktur, terutama drainase untuk mengatasi genangan air, adalah pekerjaan rumah yang penting. Kita ingin melihat Makassar sebagai kota yang bersih dan nyaman dihuni oleh warganya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Makassar perlu belajar dari negara-negara lain—termasuk sesama negara berkembang—dalam mengelola sanitasi lingkungan dan sistem pencegahan banjir demi menciptakan potret kota yang sehat secara estetika dan higienitas.
Yang kedua adalah tantangan lingkungan sosial. Ini berkaitan bagaimana menata wajah jalanan.
“Hal yang sering luput dari definisi “kesehatan” adalah kondisi sosial di ruang publik. Fenomena menjamurnya peminta-minta, pengatur lalu lintas liar (ogah), hingga pemusik jalanan di persimpangan kota menjadi catatan kritis,” sebut Sukri.
Meskipun secara jangka pendek aktivitas tersebut membantu sebagian individu, namun bagi sebuah “Kota Dunia” yang modern, fenomena ini dianggap tidak menguntungkan.
Prof Sukri menyarankan perlunya desain ulang dan penataan agar warga yang bekerja di jalanan tersebut mendapatkan pembinaan atau pekerjaan alternatif yang lebih layak.
“Kita perlu menata ini dengan baik agar Makassar benar-benar mencerminkan kota yang aman, nyaman, dan sehat bagi siapa saja, termasuk tamu dari luar negeri,” tambahnya.
Integrasi Kebijakan Kesehatan: Membangun Tanpa Harus dari Nol
Menanggapi transisi kepemimpinan di Kota Makassar yang masih relatif baru, Prof Sukri menegaskan pentingnya kontinuitas kebijakan. Ia memandang bahwa pembangunan Makassar tidak dimulai dari titik nol.
Menurut Sukri, meski mengaku belum mengetahui detil kebijakan lama yang dimaksud, namaun keberhasilan di periode kepemimpinan sebelumnya harusnya bisa dijadikan pondasi untuk memperkuat good governance saat ini.
“Integrasi kebijakan yang kuat antara program lama yang efektif dengan inovasi baru adalah kunci untuk mencapai tujuan masyarakat yang lebih sehat,” sebutnya.
Bagi Prof Sukri, posisi wali kota Makassar dianggap sangat sentral dalam menggerakkan perubahan ini.
Oleh karena itu, ujar Prof Sukri, dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi seperti AFKM (Asosiasi Fakultas Kesehatan Masyarakat), menjadi krusial untuk mengawal visi Makassar sebagai kota sehat.
”Kesehatan perkotaan adalah sebuah ekosistem. Ketika drainase lancar, lingkungan bersih, dan tatanan sosial di jalanan tertata rapi, barulah sebuah kota bisa benar-benar dikatakan sehat secara utuh—fisik maupun mental,” pungkasnya.
