Transformasi Digital dan Penguatan Tata Kelola: Capaian Strategis Direktorat PSDI Tahun 2025

  • Whatsapp

Salah satu tonggak penting transformasi digital perikanan adalah peluncuran E-Logbook V3 pada 6 Oktober 2025 di Bali oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

Syahril Abd Raup, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, DJPT

PELAKITA.ID – Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) mencatat sejumlah capaian strategis sepanjang tahun 2025 yang menandai penguatan tata kelola perikanan nasional berbasis sains, teknologi, dan keberlanjutan.

Dalam pemaparan yang disampaikan pada 2 Januari 2026, Direktur PSDI, Syahril Abd Raup, menegaskan bahwa berbagai langkah modernisasi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya ikan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan perikanan regional dan global.

“Salah satu tonggak penting transformasi digital perikanan adalah peluncuran E-Logbook V3 pada 6 Oktober 2025 di Bali oleh Menteri Kelautan dan Perikanan,” ucap Syahril.

Sistem terbaru ini, sebut Syahril, tidak lagi sekadar mencatat data hasil tangkapan secara manual, melainkan telah dilengkapi dengan kemampuan identifikasi jenis ikan serta perekaman posisi kapal secara otomatis.

“Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data perikanan tangkap sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti,” kata dia.

Selain inovasi teknologi, Direktorat PSDI juga melakukan terobosan signifikan dalam tata kelola observer on board. Mulai Juli 2025, skema pendanaan pengamat kapal dialihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke skema non-APBN.

Kebijakan ini terbukti memberikan dampak nyata dengan penghematan anggaran negara sebesar Rp35,5 miliar, sekaligus memastikan keberlanjutan program pengamatan di laut.

“Dalam rangka mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, pemerintah mulai menerapkan sistem kuota penangkapan pada komoditas strategis seperti Benih Bening Lobster (BBL) dan Tuna Sirip Biru Selatan,” jelas Syahril.

Dikatakan, penerapan ini menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk memperkuat sistem kuota secara menyeluruh di masa mendatang, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia terhadap pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

Penguatan kelembagaan

Penguatan kelembagaan pengelola perikanan juga menjadi fokus penting Direktorat PSDI sepanjang 2025. Hal ini diwujudkan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) dan Unit Pelaksana Perikanan (UPP) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), termasuk penetapan pengelola dan panel ilmiah baru serta penyelenggaraan pertemuan tahunan di 10 UPP WPPNRI.

Di sisi lain, Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) diperkuat melalui optimalisasi sekretariat, dukungan sidang tahunan, pengembangan situs web, serta penyusunan protokol pengkajian stok.

Upaya ini menghasilkan rekomendasi stok untuk komoditas ikan Kakap dan Kerapu.

Direktorat PSDI juga mendorong integrasi data perikanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) guna memperkuat sistem pendataan nasional.

“Inovasi serupa turut merambah sektor perairan darat melalui pengembangan Dashboard SidatApp, penyusunan E-Logbook khusus perairan darat, serta perumusan protokol pendataan yang lebih sistematis dan terstandar untuk wilayah sungai dan danau,” tambah Syahril.

Dari sisi kinerja keuangan, Direktorat PSDI menunjukkan performa yang sangat solid dengan realisasi anggaran mencapai 99,47 persen.

Total dana yang dikelola mencakup pagu reguler sebesar Rp3,17 miliar serta hibah GEF-6 CFI Indonesia senilai Rp25 miliar. Dana hibah tersebut dialokasikan secara strategis untuk penguatan LPP WPPNRI, Komnas KAJISKAN, serta penerapan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) di perairan laut Indonesia.

Di tingkat regional dan internasional, Indonesia terus memainkan peran aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya tuna.

Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum pengelolaan perikanan regional seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), dan Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) menjadi bukti komitmen tersebut.

Seluruh capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan Direktorat PSDI dalam membangun sistem pengelolaan perikanan yang modern, transparan, dan berkelanjutan.

Transformasi digital, penguatan kelembagaan, serta konsistensi diplomasi perikanan menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya ikan Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.