PELAKITA.ID – Pakar Ilmu Politik Unhas, Adi Suryadi Culla yang juga Kordinator Forum Dosen, Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan menilai Keputusan PN Jakarta Pusat untuk menunda Pemilu itu aneh.
“Dari segi politik merusak sistem demokrasi, serta tidak masuk akal dari segi konstitusi,” ucapnya.
“Kenapa, karena jika berlaku berarti akan berdampak buruk terhadap ketentuan Pemilihan Presiden sebagai prosesi demokrasi yang telah ditetapkan sebagai event lima tahunan,” ucapnya.
“Masak sih putusan itu meminta Pemilu ditunda hingga 2025. Padahal kita semua tahu saat sekarang ini justeru tahapan proses menuju Pemilu sesuai perintah perundang-undangan harus digelar 2024,” sebutnya.
Adi menyatakan bahwa dengan keputusan itu berarti dari segi politik putusan itu melampaui batas, bahkan meruntuhkan prinsip konstitusi dan regulasi.
“Secara sederhana bisa dibayangkan, jika pemilu ditunda ke 2025 berarti ada perpanjangan pada saat yang juga dengan masa jabatan Presiden. Itu mengingatkan isu yang sudah menimbilkan pro kontra selama ini produktif, dan tidak produktif,” tegasnya.
“Konsekuensinya pun bisa kemana-mana, bukan sekadar berdampak pada aturan dan teknis kepemiluan, jadi bukan sekadar untuk akomodasi kepentingan politik tertentu tapi merusak bangunan politik demokrasi secara keseluruhan,” jelasnya.
Dia berharap agar keputusan itu tidak perlu ditanggapi dan diperdebatkan. “Karena pasti akan melahirkan reaksi penolakan publik. Putusan itu bias di dalam teks dan konteks,” terangnya.
“Tidak hanya pada level tekstualnya yang melabrak, tetapi terutama karena nampaknya akan bermasalah untuk diterapkan secara kontekstual atau penerapan,” lanjutnya.
“Artinya, teks tersebut secara konteks akan bermasalah besar jika berlaku. Tidak mungkin jika berdampak sampai Pemilu tertunda pada 2024,” pungkasnya.
Editor: K. Azis
