PELAKITA.ID – Kabupaten Berau memiliki posisi strategis dalam bentang laut Sulu-Sulawesi yang merupakan bagian dari kawasan Segitiga Terumbu Karang dunia.
Selain dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, wilayah ini juga menjadi salah satu habitat utama penyu hijau (Chelonia mydas) terbesar di Indonesia serta jalur migrasi berbagai spesies laut yang memiliki nilai ekologis penting.
Kekayaan ekosistem pesisir dan laut Berau tercermin dari keberadaan terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, serta beragam biota laut yang saling terhubung. Dengan kondisi tersebut, upaya pelestarian penyu tidak bisa hanya berfokus pada perlindungan satwanya, tetapi harus mencakup pemeliharaan habitat dan ekosistem yang mendukung keberlangsungan hidup berbagai spesies laut.
Di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS), Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, keberlanjutan populasi penyu sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan perairan sekaligus pantai yang menjadi lokasi peneluran.
Dalam konteks ini, masyarakat pesisir mempunyai posisi penting karena berinteraksi langsung dengan kawasan pantai dan perairan yang menjadi habitat penyu.
Untuk memperkuat peran tersebut, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), dengan dukungan Program Solutions for Marine and Coastal Resilience in the Coral Triangle (SOMACORE), bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait, menggelar sosialisasi perlindungan penyu sekaligus memperkenalkan Unit Konservasi Penyu (UKP).
Kegiatan ini dilaksanakan pada 27–30 Oktober 2026 di Kampung Balikukup, Kampung Teluk Sulaiman, dan Kampung Teluk Sumbang.
UKP dirancang bukan semata-mata sebagai wadah perlindungan penyu, melainkan juga sebagai sarana untuk memperluas perhatian masyarakat terhadap kelestarian pantai peneluran dan habitat pesisir serta perairan di sekitarnya. Dengan demikian, perlindungan penyu diharapkan berjalan seiring dengan upaya menjaga ekosistem yang menjadi tempat hidup berbagai biota laut.
Sosialisasi tersebut menjadi tahap awal untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus menjajaki pembentukan UKP di tingkat kampung. Kehadiran kelembagaan ini diharapkan dapat memberikan ruang partisipasi yang lebih terorganisasi bagi kelompok masyarakat dalam mendukung pengelolaan dan perlindungan penyu, melalui kerja sama dengan pemerintah dan pengelola kawasan.
Kepala DKP Provinsi Kalimantan Timur, Irhan Hukmaidy, menegaskan bahwa pantai peneluran dan kawasan perairan di sekitarnya merupakan bagian penting dari siklus kehidupan penyu. Karena itu, keberadaannya perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
“Pengelolaan kawasan pesisir perlu memperhatikan keberadaan habitat penting penyu, terutama pantai yang menjadi lokasi peneluran. Perlindungan tidak hanya ditujukan pada penyu sebagai satwa, tetapi juga pada lingkungan tempat penyu berkembang biak. Karena itu, pengelolaan kawasan perlu mempertimbangkan aktivitas manusia agar tidak mengganggu keberadaan dan keberlangsungan habitat penyu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie, menjelaskan bahwa pembentukan UKP merupakan bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperkuat kemitraan formal dengan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan spesies yang dilindungi, khususnya penyu.
Melalui kelembagaan UKP, masyarakat yang selama ini telah berinisiatif melakukan perlindungan penyu secara mandiri dapat memperoleh pembinaan dan pendampingan dari pemerintah.
Kejelasan mengenai fungsi, peran, serta tanggung jawab kelompok juga diperlukan agar kegiatan konservasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan terhindar dari kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Selama ini, ada masyarakat yang secara sukarela melakukan upaya perlindungan penyu karena kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya. Melalui UKP, KKP ingin membangun kemitraan yang lebih jelas dan formal, sehingga kelompok-kelompok tersebut dapat menjadi binaan pemerintah, memperoleh pendampingan, serta memahami batasan dan tata cara kegiatan konservasi yang sesuai dengan ketentuan. Dengan begitu, masyarakat dapat menjalankan peran perlindungan penyu secara lebih aman dan terarah,” jelas Syarif.
Kepala BLUD UPTD KKP3K KDPS, Didik Riyanto, menambahkan bahwa pengenalan UKP merupakan langkah awal untuk membangun koordinasi antara masyarakat dan para pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan. Proses pembentukan kelembagaan tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan kesiapan serta komitmen masyarakat setempat.
“Melalui sosialisasi ini, masyarakat mulai diperkenalkan dengan fungsi dan tanggung jawab UKP. Selanjutnya, perlu dibangun koordinasi antara kelompok masyarakat, pemerintah kampung, dan pengelola kawasan agar upaya pemantauan dan perlindungan penyu dapat berjalan dengan baik,” kata Didik.
Menjaga Pantai, Menjamin Keberlangsungan Habitat
Perlindungan penyu berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan pantai yang menjadi tempat satwa tersebut bertelur. Keberadaan sampah, terutama limbah plastik, dapat mencemari kawasan pesisir sekaligus mengancam kehidupan biota laut.
Di sisi lain, aktivitas manusia yang tidak terkendali berpotensi mengganggu lokasi peneluran dan proses reproduksi penyu.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan di Kampung Teluk Sumbang, para pihak juga melaksanakan aksi bersih pantai. Sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilah berdasarkan jenisnya untuk memudahkan proses penanganan berikutnya.
Perwakilan masyarakat Kampung Teluk Sumbang, Pudi Marthen, menyampaikan bahwa pengetahuan mengenai perlindungan penyu perlu terus diperluas agar semakin banyak warga memahami pentingnya menjaga satwa tersebut beserta habitatnya.
“Pantai dan laut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kami perlu memahami bagaimana menjaga penyu, termasuk ketika menemukan penyu yang naik ke pantai untuk bertelur. Harapannya, dengan adanya sosialisasi ini, semakin banyak warga yang peduli dan bersedia terlibat dalam upaya perlindungan penyu,” ungkapnya.
Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, menekankan bahwa keberhasilan konservasi sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan pengetahuan dan kapasitas. Sosialisasi perlindungan penyu dan pengenalan UKP menjadi bagian dari upaya membangun fondasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi di tingkat tapak.
“Konservasi akan lebih kuat ketika masyarakat memiliki pemahaman dan kesempatan untuk terlibat. Melalui sosialisasi perlindungan penyu dan pengenalan UKP, kami ingin mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat dalam melindungi penyu, mulai dari memahami ancaman, mengenali aktivitas penyu, hingga mengetahui cara melakukan pemantauan dan pelaporan.
Proses ini membutuhkan kerja sama dengan pemerintah dan pengelola kawasan agar dapat berkembang secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui penguatan peran masyarakat dan pembentukan UKP, perlindungan penyu di Berau diharapkan berkembang menjadi gerakan konservasi berbasis kampung.
Upaya tersebut tidak hanya menjaga keberlangsungan populasi penyu, tetapi juga memperkuat kesadaran bersama untuk merawat pantai, perairan, dan keanekaragaman hayati yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pesisir.
