PELAKITA.ID – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan mulai mempercepat konsolidasi organisasi dengan memperluas jaringan kepengurusan hingga ke seluruh kabupaten dan kota.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat gerakan perlindungan anak sekaligus mendekatkan layanan dan pendampingan kepada masyarakat di berbagai wilayah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan syukuran kantor baru LPA Sulsel yang berlangsung di lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Ketua LPA Sulsel, Andi Yudha Yunus, bersama jajaran pengurus.
Syukuran kantor baru tersebut bukan sekadar penanda penggunaan ruang kerja baru, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat soliditas internal dan menata langkah organisasi ke depan. Dengan dukungan sekretariat yang lebih representatif, LPA Sulsel diharapkan semakin optimal menjalankan peran dalam mendorong perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
Andi Yudha Yunus mengatakan, kepengurusan baru berupaya bergerak cepat membangun jaringan organisasi yang lebih luas. Salah satu prioritasnya adalah membentuk kepengurusan LPA di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, penguatan struktur organisasi hingga tingkat daerah penting agar gerakan perlindungan anak tidak hanya terpusat di tingkat provinsi, tetapi dapat menjangkau masyarakat secara lebih dekat.
Dengan jaringan yang tersebar, berbagai persoalan anak di daerah diharapkan dapat dikenali dan direspons secara lebih cepat.
“Semoga ini menjadi awal yang baik untuk menciptakan perlindungan bagi anak-anak Indonesia, khususnya di Sulsel,” ujar Andi Yudha.
Ia berharap keberadaan pengurus LPA di setiap daerah dapat memperbesar ruang partisipasi masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak, sekaligus memperkuat upaya pemenuhan hak anak sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Perlindungan Anak Membutuhkan Kolaborasi
Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau pemerintah. Dalam konteks tersebut, LPA hadir sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil yang mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak.
Lembaga ini juga memiliki peran sebagai mitra masyarakat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan perlindungan anak serta mendorong negara dan seluruh pemangku kepentingan menjalankan tanggung jawabnya.
Urgensi kerja-kerja perlindungan anak semakin penting mengingat anak merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dan masih rentan menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran hingga berbagai bentuk perlakuan salah.
Di Indonesia, landasan hukum perlindungan anak telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari berbagai tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan masa depannya.
Hak-hak mendasar tersebut mencakup identitas dan kewarganegaraan, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Anak juga berhak menyampaikan pendapat, memperoleh waktu untuk beristirahat dan bermain, serta berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya.
Pemenuhan hak anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam pengasuhan, tetapi peran tersebut harus diperkuat oleh pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta elemen bangsa lainnya.
Memperluas Gerakan hingga Tingkat Daerah
Dalam kerangka tersebut, pembentukan kepengurusan LPA di seluruh kabupaten dan kota menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan gerakan perlindungan anak di Sulawesi Selatan.
Kehadiran organisasi di tingkat daerah diharapkan membuka ruang koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah setempat, komunitas, lembaga pendidikan, keluarga, serta berbagai kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu anak.
Tantangannya bukan hanya membentuk struktur kepengurusan, melainkan memastikan setiap pengurus memiliki kapasitas, komitmen, dan program kerja yang mampu menjawab persoalan perlindungan anak di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, keberadaan kantor baru LPA Sulsel dan percepatan pembentukan kepengurusan di daerah diharapkan menjadi fondasi bagi gerakan perlindungan anak yang lebih terorganisasi, responsif, dan berkelanjutan.
Lebih dari sekadar penguatan kelembagaan, langkah ini membawa harapan agar semakin banyak anak di Sulawesi Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan meraih masa depan.
