- Data aktual menjadi salah satu perhatian utama dalam pembekalan. Kondisi geografis, aktivitas usaha kelautan dan perikanan, ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas, kelembagaan masyarakat, serta kesiapan pemerintah daerah perlu diperiksa secara cermat agar keputusan yang diambil sesuai dengan realitas lapangan.
- FGD menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan bersama, memetakan permasalahan, mengenali potensi lokal, dan memahami prioritas yang dianggap penting oleh masyarakat. Itulah mengapa proses fasilitasi berlangsung hingga dua bulan supaya data lebih valid, dapat justifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan karena telah melalui proses konsultasi yang dalam.
PELAKITA.ID – Satgas Persiapan dan Perencanaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pelatihan pembekalan bagi mitra pembangunan yang melibatkan surveyor dari perguruan tinggi dan organisasi nonpemerintah atau non-governmental organization (NGO) di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sebanyak 197 peserta mengikuti pelaksanaan hari pertama pembekalan pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan untuk mendukung penyiapan dan perencanaan calon lokasi KNMP tahun 2027. Pembekalan dirancang untuk membangun kesamaan pemahaman di antara tim penilai, surveyor, dan mitra pembangunan mengenai kebijakan, mekanisme kerja, metodologi survei, serta pendekatan penilaian yang akan digunakan dalam mengidentifikasi kesiapan calon lokasi.
Keterlibatan perguruan tinggi dan NGO menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas proses persiapan.
Perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik, metodologi penelitian, dan kemampuan analisis, sementara NGO dapat berkontribusi melalui pengalaman pendampingan masyarakat, pemahaman terhadap dinamika lokal, serta fasilitasi komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Tiga orang trainer sekaligus narasumber bertugas di Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk memperkuat kapasitas mitra yang berjumlah sebanyak 197 orang. Mereka, sekaligus surveyor dan fasilitator proses dan akan bekerja selama dua bulan. Ketiganya adalah Shari Novita dari Pusluh KKP, Kamaruddin Azis serta M. Rusman Madjulekka dari tim pendukung Satgas KNMP 2027.
Pada sesi pemaparan materi, Kamaruddin Azis, menjelaskan alur kegiatan dan menguraikan pentingnya pembangunan KNMP, keterlibatan kampus dan NGO, serta peran data dan informasi aktual dalam keseluruhan proses penilaian.
Ia juga menekankan pentingnya fasilitasi para pihak, terutama nelayan, sebagai kelompok masyarakat yang menjadi bagian utama dari sasaran pembangunan kawasan.
Memahami KNMP dan Peran Mitra Pembangunan
Pemahaman mengenai KNMP perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas daripada sekadar pembangunan fasilitas fisik di kawasan pesisir.
“Penyiapan kampung nelayan membutuhkan pembacaan terhadap kondisi perikanan, aktivitas ekonomi masyarakat, kelembagaan lokal, ketersediaan infrastruktur, aksesibilitas, serta peluang pengembangan usaha yang dapat menopang keberlanjutan kawasan,” ujar Kamaruddin.
Karena itu, proses persiapan dan perencanaan perlu memastikan bahwa calon lokasi memiliki dasar yang memadai untuk dikembangkan sebagai kawasan perikanan terpadu.
“Keberadaan sarana dan prasarana memang penting, tetapi kesiapan masyarakat, dukungan pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan, dan prospek usaha juga perlu diperhatikan dalam penilaian,” sebutnya.
Kamaruddin menekankan bahwa perguruan tinggi dan NGO tidak semata-mata berperan sebagai penyedia tenaga survei, tetapi juga diharapkan menghadirkan kapasitas akademik, pengalaman pendampingan, dan perspektif yang membantu membaca kondisi sosial ekonomi wilayah pesisir secara lebih menyeluruh.
Data Aktual sebagai Dasar Penilaian
Data aktual menjadi salah satu perhatian utama dalam pembekalan. Kondisi geografis, aktivitas usaha kelautan dan perikanan, ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas, kelembagaan masyarakat, serta kesiapan pemerintah daerah perlu diperiksa secara cermat agar keputusan yang diambil sesuai dengan realitas lapangan.
Dikatakan Kamaruddin, surveyor perlu mengenali sumber data, menentukan responden yang tepat, mengidentifikasi informan kunci, serta menerapkan teknik wawancara dan pendalaman informasi atau probing.
“Keterampilan ini dibutuhkan untuk memperoleh penjelasan yang tidak hanya bersifat umum, tetapi juga membantu mengungkap persoalan, kebutuhan, dan potensi yang benar-benar dihadapi masyarakat,” jelasnya.
Disebutkan, observasi lapangan juga menjadi instrumen penting untuk memeriksa kondisi lokasi, aktivitas usaha kelautan dan perikanan, ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas, serta berbagai aspek pendukung lainnya. Dokumentasi yang sistematis diperlukan untuk memperkuat hasil pengamatan dan memudahkan proses verifikasi maupun analisis berikutnya.
Informasi melalui wawancara, observasi, dokumen, dan keterangan para pemangku kepentingan perlu dibaca secara saling melengkapi.
Dengan pendekatan tersebut, penilaian diharapkan tidak bergantung pada satu sumber informasi saja, melainkan mempertimbangkan kesesuaian berbagai bukti yang tersedia.
Shari Novita: Penguatan Kapasitas dan Pemahaman Teknis
Pada sesi setelah istirahat, makan, dan ibadah, materi disampaikan oleh Shari Novita dari Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh) KKP. Sesi ini menjadi bagian dari penguatan pemahaman peserta terhadap pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan teknis yang harus diperhatikan dalam mendukung persiapan calon lokasi KNMP.
“Pembekalan ini penting untuk menyamakan pemahaman para mitra pembangunan mengenai tahapan kerja dan tanggung jawab masing-masing. Dengan pemahaman yang sama, proses pengumpulan informasi di lapangan diharapkan berjalan lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan penyiapan calon lokasi KNMP 2027,” jelas Shari.
Penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar para peserta memahami bahwa pekerjaan lapangan bukan hanya kegiatan mengumpulkan data, tetapi juga proses memastikan informasi yang diperoleh relevan dengan kebutuhan perencanaan.
“Ketelitian dalam mengikuti metodologi dan kesesuaian antara temuan lapangan dengan dokumen pendukung menjadi bagian penting dari kualitas hasil survei,” tegas Shari.
M. Rusman Madjulekka: Menjaga Kualitas Pelaksanaan Survei
Secara paralel, M. Rusman Madjulekka menyampaikan materi kepada peserta di kelas lainnya. Pembagian kelas merupakan bagian dari pelaksanaan pembekalan untuk mendukung penyampaian materi kepada peserta dan memperkuat kesiapan mitra dalam menjalankan tugas penilaian.
“Survei calon lokasi harus dilaksanakan secara cermat dengan mengutamakan fakta dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Setiap informasi perlu diperiksa dan didokumentasikan dengan baik agar hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi dasar yang kuat bagi proses perencanaan KNMP,” terang Rusman.
Kualitas survei sangat menentukan kegunaan informasi yang dihasilkan.
Data yang tidak lengkap, tidak mutakhir, atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan berisiko menghasilkan gambaran yang kurang akurat mengenai kesiapan suatu lokasi. Karena itu, kemampuan melakukan observasi, wawancara, verifikasi, dan dokumentasi secara terstruktur menjadi bekal penting bagi seluruh peserta.
Menempatkan Nelayan dalam Proses Perencanaan
Sebelumnya, pada sesi pembukaan pembekalan, Ketua Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Mohammad Abdi menyatakan, bahwa selain aspek teknis, fasilitasi masyarakat menjadi perhatian utama dalam pembekalan.
“Nelayan dan masyarakat pesisir perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan, persoalan, potensi, serta prioritas pembangunan di wilayah mereka,” ucap Abdi.
Kata dia, masyarakat setempat memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi lingkungan, pola aktivitas perikanan, hambatan usaha, dan dinamika sosial di kawasan pesisir. Pengetahuan tersebut dapat melengkapi data administratif maupun hasil observasi yang dikumpulkan oleh surveyor.
Pada sesi pendalaman metode fasilitasi, Kamaruddin Azis menjelaskan bahwa melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), mitra pembangunan diharapkan dapat menggali pandangan masyarakat secara lebih terstruktur.
“FGD menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan bersama, memetakan permasalahan, mengenali potensi lokal, dan memahami prioritas yang dianggap penting oleh masyarakat. Itulah mengapa proses fasilitasi berlangsung hingga dua bulan supaya data lebih valid, dapat justifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan karena melalui proses konsultasi yang dalam,” jelasnya.
Fasilitasi juga memerlukan kemampuan membangun komunikasi dengan beragam pihak, mulai dari nelayan, kelompok usaha, pengelola kelembagaan lokal, pemerintah desa, hingga pemerintah daerah. Setiap pihak dapat memiliki kepentingan dan perspektif berbeda, sehingga pengumpulan informasi perlu dilakukan secara terbuka, cermat, dan proporsional.
Dengan cara tersebut, persiapan KNMP diharapkan tidak hanya menghasilkan gambaran mengenai kelayakan teknis lokasi, tetapi juga informasi mengenai dukungan sosial dan kesiapan para pihak.
Aspek-aspek dimaksud penting untuk membantu memastikan bahwa perencanaan pembangunan memiliki hubungan kuat dengan kebutuhan masyarakat yang akan menjadi bagian dari kawasan tersebut.
Membangun Standar Kerja Bersama
Rangkaian hari pertama pembekalan mencakup arahan mengenai kebijakan dan arah pembangunan KNMP 2027, kerangka penyiapan dan perencanaan calon lokasi, serta peran Satgas dan mitra pembangunan.
Kegiatan dilanjutkan dengan materi teknis mengenai ruang lingkup pekerjaan, alur survei, verifikasi, penilaian, analisis hasil, dan fasilitasi kesiapan calon lokasi.
Materi metodologi survei dan pengumpulan data juga mencakup teknik wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, serta pelaksanaan FGD. Seluruh materi tersebut diarahkan untuk membantu peserta mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, potensi, dan prioritas masyarakat di lokasi sasaran.
Dengan melibatkan 197 peserta dari unsur perguruan tinggi dan NGO, Satgas KNMP 2027 berupaya memperkuat dukungan lintas lembaga dalam proses persiapan dan perencanaan.
Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan informasi yang akurat, penilaian yang objektif, serta perencanaan calon lokasi yang memperhatikan kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat nelayan.
Mutu persiapan KNMP tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi dan tersedianya data, tetapi juga oleh kemampuan para pelaksana memahami realitas lapangan. Melalui pembekalan ini, mitra pembangunan diharapkan mampu menjalankan peran secara profesional, menjaga kualitas informasi, dan memastikan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam proses perencanaan kawasan nelayan.
Respon peserta
Rasul, peserta dari Universitas Alkhairat — Validitas dan jumlah responden. “Dalam pelaksanaan survei nanti kita akan menggunakan aplikasi. Yang ingin saya tanyakan, berapa jumlah responden yang dianggap valid dalam survei KNMP ini? Apakah sudah ada ketentuan mengenai jumlah responden yang harus diwawancarai?
Selain jumlahnya, bagaimana pembagian kategori responden yang dibutuhkan, misalnya dari unsur kelembagaan dan masyarakat? Informasi ini penting agar data yang kita peroleh di lapangan dapat divalidasi dengan baik dan hasil survei benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.”
Erik Marwatio, peserta dari Kabupaten Parigi Moutong — Pemahaman program dan kriteria kelayakan lokasi
“Sejak awal saya mengikuti kegiatan ini, tema pembekalannya adalah penyiapan dan perencanaan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Karena program ini masih baru bagi sebagian masyarakat, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu KNMP dan seperti apa bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan.
“Ketika kita turun ke lapangan, masyarakat tentu membutuhkan penjelasan mengenai program ini, termasuk apa yang akan dibangun dan bagaimana manfaatnya bagi mereka. Persoalan yang ditemukan melalui survei juga perlu dicatat dengan baik agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penilaian calon lokasi.”
Ia turut menyoroti pentingnya koordinasi antara lembaga yang terlibat, terutama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Saya menyarankan agar lembaga-lembaga yang terlibat dapat berkoordinasi dan turun bersama dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai masing-masing datang sendiri-sendiri sehingga masyarakat justru bingung karena menerima penjelasan yang berbeda. Sebaiknya informasi disiapkan secara bersama agar pesan yang disampaikan jelas, konsisten, dan dapat dipahami masyarakat.”
Peserta juga mengangkat pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program, terutama terkait kebutuhan pendanaan pendamping dan penyediaan lahan.
“Selain memahami bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan, kita juga perlu memperjelas bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap program ini. Jika ada kebutuhan pendanaan pendamping melalui APBD, bagaimana kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhinya? Begitu pula dengan persoalan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, perlu ada koordinasi dan kejelasan sejak awal agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.”
Redaksi
