Sebaliknya, meneliti pemerkosaan atau jaringan kriminal di kota sendiri sering dipersepsikan sebagai langkah yang berisiko menghambat promosi, hibah riset, bahkan keberlanjutan karier akademik. Dengan kata lain, sistem akademik secara struktural tidak dirancang untuk nyaman menghadapi kenyataan yang mengganggu.
PELAKITA.ID – Penelitian tentang pemerkosaan, kekerasan seksual, dan kriminalitas sesungguhnya merupakan salah satu bidang kajian yang paling mendesak secara sosial.
Ironisnya, justru bidang-bidang inilah yang paling sering dihindari, ditinggalkan, atau dilunakkan—terutama ketika fenomena tersebut terjadi di lingkungan sosial, budaya, dan politik yang dekat dengan kehidupan penelitinya sendiri. Pola ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari tumpukan hambatan struktural, institusional, dan psikologis yang saling berkaitan.
Dalam tradisi ilmu sosial klasik, kedekatan dengan objek penelitian sering dianggap sebagai keunggulan karena diyakini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam.
Kenyataannya, ketika menyangkut isu sensitif seperti pemerkosaan dan kekerasan kriminal, kedekatan justru menciptakan risiko yang jauh lebih besar.
Meneliti kasus di wilayah yang jauh memungkinkan peneliti menjaga jarak emosional dan sosial. Sebaliknya, meneliti kasus pemerkosaan di kota sendiri—di mana pelaku bisa merupakan figur yang dikenal, institusi bisa terlibat, dan jejaring komunitas sangat rapat—dapat dengan cepat mengubah kerja akademik menjadi ancaman personal.
Dalam konteks semacam ini, peneliti berhadapan dengan berbagai konsekuensi yang tidak tertulis: penolakan sosial dari keluarga atau kelompok keagamaan, intimidasi dan pelecehan, pencemaran nama baik, hingga peminggiran diam-diam dari institusi lokal.
Tidak jarang pula mereka kehilangan kepercayaan dari komunitasnya sendiri. Di banyak masyarakat, pemerkosaan tidak hanya dipahami sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai aib moral.
Mengungkapnya kerap dianggap merusak citra kolektif, bukan sebagai upaya melindungi korban dan mencegah kejahatan berulang.
Situasi ini diperparah oleh disinsentif yang mengakar kuat dalam dunia akademik. Secara normatif, universitas dan lembaga riset sering mengklaim mendukung kajian kritis dan keberpihakan pada keadilan. Namun dalam praktiknya, institusi lebih menghargai keamanan daripada konfrontasi.
Penelitian tentang kriminalitas dan kekerasan seksual sering tersandung penolakan komite etik dengan dalih risiko, kesulitan memperoleh pendanaan karena dianggap terlalu sensitif, keraguan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan temuan yang berpotensi menimbulkan polemik lokal, serta kecenderungan universitas mengutamakan manajemen reputasi dibandingkan kebenaran ilmiah.
Dalam kondisi demikian, para peneliti belajar sejak dini bahwa memilih topik yang “aman” adalah strategi bertahan hidup.
Sebaliknya, meneliti pemerkosaan atau jaringan kriminal di kota sendiri sering dipersepsikan sebagai langkah yang berisiko menghambat promosi, hibah riset, bahkan keberlanjutan karier akademik. Dengan kata lain, sistem akademik secara struktural tidak dirancang untuk nyaman menghadapi kenyataan yang mengganggu.
Kerentanan ini juga bersifat politis dan legal. Di banyak negara, termasuk negara yang mengklaim demokratis, penelitian tentang kriminalitas hampir selalu bersinggungan dengan kekuasaan.
Kasus-kasus pemerkosaan dan kejahatan serius dapat melibatkan kegagalan aparat penegak hukum, pejabat lokal, keluarga berpengaruh, atau jejaring bisnis dan keagamaan.
Peneliti yang berani mengungkap pola kekerasan seksual, kelalaian institusional, atau impunitas sistemik berisiko menghadapi ancaman hukum, pemanggilan aparat, pengawasan, atau peringatan informal dari pihak berwenang.
Berbeda dengan jurnalis, peneliti sering tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, dan universitas jarang berdiri di garis depan untuk membela akademisinya.
Di sisi lain, beban etis dan emosional dari penelitian tentang pemerkosaan sering kali diabaikan. Menggali kesaksian penyintas, mendengar detail kekerasan, dan berhadapan dengan kegagalan institusi yang berulang bukan hanya menuntut ketajaman intelektual, tetapi juga daya tahan psikologis yang tinggi.
Tanpa dukungan kesehatan mental yang memadai, banyak peneliti mengalami trauma sekunder, kelelahan kronis, dan luka moral—perasaan mengetahui kebenaran tetapi tidak memiliki cukup ruang atau kekuatan untuk mengubah keadaan.
Dalam situasi seperti ini, menarik diri sering kali menjadi pilihan bertahan hidup, bukan tanda ketidakpedulian.
Ketakutan serupa juga dialami para ahli ketika harus berbicara di ruang publik. Dunia akademik masih memelihara anggapan keliru bahwa penelitian harus sepenuhnya terpisah dari advokasi.
Pakar yang bersuara tentang pemerkosaan dan kriminalitas kerap dicap terlalu emosional, bias, atau lebih layak disebut aktivis ketimbang akademisi.
Akibatnya, banyak ahli memilih bersembunyi di balik bahasa teknis, jurnal yang sulit diakses publik, atau bahkan diam sama sekali karena khawatir keterlibatan publik akan merusak kredibilitas profesional mereka. Ironisnya, kekosongan ini justru diisi oleh politisi, media sensasional, dan narasi kepanikan moral yang miskin bukti.
Advokasi terhadap isu pemerkosaan juga berarti menantang relasi kuasa yang mengakar, seperti patriarki, maskulinitas toksik, dan tabu budaya.
Para ahli yang berani bersuara berisiko menghadapi tuduhan membawa nilai asing, mengkhianati budaya lokal, atau memiliki motif tersembunyi.
Kampanye pembunuhan karakter dan pengucilan sosial bukanlah ancaman abstrak, terutama di kota-kota dengan jejaring sosial yang rapat, di mana reputasi menjadi penentu keberlangsungan karier dan kehidupan sosial.
Ketiadaan perlindungan kolektif semakin memperparah keadaan. Keberanian lebih mudah tumbuh ketika bersifat bersama, namun peneliti dan pakar sering bekerja dalam lingkungan yang terfragmentasi dan kompetitif.
Minimnya serikat akademik yang kuat, jaringan solidaritas lintas disiplin, serta koalisi intelektual publik membuat keberanian terasa seperti tindakan individual yang berhadapan langsung dengan sistem yang besar dan kompleks.
Pada akhirnya, keheningan para peneliti dan ahli dalam isu pemerkosaan dan kriminalitas di komunitasnya sendiri tidak boleh dipahami sebagai kegagalan moral personal. Keheningan tersebut bersifat struktural.
Ia lahir dari kepengecutan institusional, risiko politik dan hukum, stigma kultural, beban emosional, serta ketiadaan perlindungan dan solidaritas.
Jika masyarakat sungguh-sungguh menginginkan para akademisi dan pakar menghadapi kebenaran yang tidak nyaman, maka mengatakan kebenaran harus dibuat lebih aman daripada berdiam diri.
Ini menuntut universitas yang melindungi riset kritis, jaminan hukum atas kebebasan akademik, pendanaan bagi penelitian sosial sensitif, dukungan kesehatan mental bagi peneliti yang terpapar trauma, serta aliansi yang kuat antara akademisi, jurnalis, dan masyarakat sipil.
Tanpa perubahan tersebut, banyak orang akan terus memilih jarak daripada bahaya—bukan karena kebenaran tidak penting, melainkan karena harga untuk menyampaikannya masih terlalu mahal.
