Kawasan konservasi harus menjadi ruang yang benar-benar terlindungi, bukan hanya peta di atas kertas.
MKP, Sakti Wahyu Trenggono
PELAKITA.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Salah satu wujud konkret dari langkah tersebut adalah penandatanganan Komitmen Bersama Mitra Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Mendukung Kebijakan Ekonomi Biru, yang digelar di Bali pada 6 Oktober 2025.
Dokumen ini ditandatangani oleh sejumlah organisasi yang bergerak di bidang konservasi, perikanan berkelanjutan, dan pembangunan kelautan di Indonesia.
Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap upaya KKP dalam mendorong terwujudnya sistem pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, adil, modern, dan selaras dengan arah pembangunan Ekonomi Biru Indonesia.
Mereka bersepakat untuk bersama-sama; pertama, mMendorong penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan strategi pemanfaatan sumber daya ikan yang adil serta menjaga kelestarian sumber daya ikan.
Kedua, mendukung peningkatan kapasitas nelayan, perbaikan tata kelola, dan sistem pemantauan perikanan yang transparan dan akuntabel.
Ketiga, meningkatkan penerapan inovasi dan teknologi ramah lingkungan serta memperkuat infrastruktur perikanan tangkap modern.
Keempat, memfasilitasi kerja sama dan investasi berkelanjutan yang memberi manfaat ekonomi bagi nelayan sekaligus menjaga ekosistem laut.
Kelima, mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih melalui pendampingan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pemasaran hasil perikanan.
Lembaga yang menandatangani komitmen tersebut antara lain Indonesia Tuna Consortium, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yayasan IPNLF Indonesia (International Pole and Line Foundation),.
Kamudian ada juga Yayasan Rekam Nusantara, Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia, Konservasi Indonesia, GEF-6 CFI Indonesia, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, WWF Indonesia, dan Environmental Defense Fund (EDF) Indonesia.
Dokumen ini menjadi simbol penting dari sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan mitra non-pemerintah untuk membangun tata kelola laut yang inklusif dan berbasis ilmu pengetahuan.
Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan Ekonomi Biru KKP serta memastikan bahwa pembangunan sektor kelautan Indonesia berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan.
Trenggono menantang kolaborasi
Dalam pertemuan bersama para pekerja dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Bali pada 6 Oktober 2025, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pesan tegas sekaligus reflektif mengenai arah baru pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia.
Ia menegaskan bahwa LSM memiliki peran strategis sebagai mitra kritis pemerintah, bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi laut.
“Kalau kebijakan pemerintah sudah benar, seharusnya kita dukung bersama. Lawan kita bukan sesama warga negara, tapi ancaman terhadap keberlanjutan,” ujarnya di hadapan peserta pertemuan.
Trenggono meminta agar organisasi masyarakat sipil lebih aktif mendukung kebijakan penting yang kerap mendapat penolakan di lapangan, seperti pemasangan sistem pemantauan kapal (VMS) dan e-logbook.
Ia menyesalkan masih minimnya dukungan LSM dalam menjelaskan pentingnya kebijakan tersebut kepada masyarakat nelayan, padahal kebijakan ini bertujuan memastikan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya ikan.
“Klaim ketersediaan stok tidak akan valid tanpa data yang akurat,” tegasnya sambil menekankan pentingnya basis data laut terpadu atau ocean big data sebagai landasan kebijakan berbasis sains.
Dalam konteks konservasi dan tata kelola ekosistem laut, Trenggono juga meminta seluruh NGO berperan aktif mendukung kebijakan perlindungan kawasan konservasi yang nyata, bukan sekadar formalitas.
Ia mencontohkan kawasan Teluk Cendrawasih yang menjadi habitat penyu dan memerlukan perlindungan total agar tidak kehilangan keanekaragaman hayati yang tak tergantikan.
“Kawasan konservasi harus menjadi ruang yang benar-benar terlindungi, bukan hanya peta di atas kertas,” ujarnya.
Selain itu, ia mengajak semua pihak memastikan praktik penangkapan ikan berkelanjutan, seperti handline fishing untuk tuna, serta mendukung pengembangan budidaya yang ramah lingkungan agar tidak menciptakan tekanan baru terhadap laut.
Trenggono juga menyinggung berbagai isu strategis seperti pencemaran laut akibat tambang, limbah plastik, hingga perdagangan ilegal benih bening lobster (BBL).
Ia meminta dukungan LSM untuk mengawal kebijakan pengawasan tambang pesisir, kampanye pengurangan plastik di laut, dan pemberdayaan nelayan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.
“Ini bagian dari ekonomi biru—menyeimbangkan ekologi dan ekonomi. Manusia butuh penghidupan, tapi pertumbuhan ekonomi tidak boleh menghancurkan ekosistem,” tegasnya.
Menutup pertemuan, ia meluncurkan E-Logbook Versi 3 sebagai langkah menuju sistem pengelolaan perikanan yang transparan, berbasis data, dan berkeadilan.