- Menteri Trenggono tidak sekadar berbicara tentang kebijakan, tetapi tentang paradigma baru pengelolaan laut Indonesia: ilmiah, kolaboratif, dan berkeadilan ekologis.
- Ia berharap LSM aktif menjelaskan pentingnya kebijakan ini kepada masyarakat nelayan agar sistem pemantauan real-time berjalan efektif dan diterima luas.
- Ia meminta LSM ikut memperkuat sistem data nasional, riset sumber daya ikan, dan pengembangan ocean big data. Setiap program lapangan perlu berbasis bukti ilmiah, bukan asumsi atau tekanan politik sesaat.
PELAKITA.ID – Dalam pertemuan dengan para aktivis LSM Kelautan dan Perikanan di Bali, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan serangkaian pesan yang tegas, reflektif, sekaligus penuh harapan.
Ia tidak sekadar berbicara tentang kebijakan, tetapi tentang paradigma baru pengelolaan laut Indonesia: ilmiah, kolaboratif, dan berkeadilan ekologis.
Berikut adalah tiga belas poin strategis dan mendesak disarikan Pelkita.ID yang menggambarkan harapan, permintaan, dan ajakan Menteri Trenggono kepada LSM Kelautan dan Perikanan di Indonesia, sebagaimana tersirat dan tersurat dalam pidatonya.
1. Membangun Perspektif Global dan Ilmiah dalam Advokasi LSM
Menteri Trenggono mengingatkan bahwa advokasi LSM tidak boleh berhenti pada isu lokal seperti pemberdayaan nelayan kecil. Dunia sedang berubah cepat — populasi meningkat, kebutuhan protein melonjak, dan tekanan terhadap alam kian berat.
Karena itu, LSM diharapkan menjembatani isu lokal dengan perubahan global agar kebijakan perikanan nasional sejalan dengan sains dan tantangan masa depan.
2. Menjadi Mitra Kritis dan Konstruktif bagi Pemerintah
“Kalau kebijakan pemerintah sudah benar, seharusnya kita dukung bersama,” tegasnya.
Ia menilai, energi gerakan LSM sebaiknya diarahkan untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada konservasi dan keberlanjutan, bukan untuk memperuncing jarak antara negara dan masyarakat.
Lawan utama bukanlah sesama warga, melainkan ancaman terhadap laut dan sumber daya alam.
3. Mendukung Kebijakan Pengawasan dan Digitalisasi Perikanan
Trenggono menyoroti lemahnya dukungan terhadap sistem pengawasan kapal (VMS) dan e-logbook yang justru menjadi kunci transparansi. Banyak kebijakan pengawasan mendapat perlawanan karena disalahpahami.
Ia berharap LSM aktif menjelaskan pentingnya kebijakan ini kepada masyarakat nelayan agar sistem pemantauan real-time berjalan efektif dan diterima luas.
4. Mendorong Validasi Data dan Ilmu Pengetahuan sebagai Dasar Kebijakan
“Klaim ketersediaan stok tidak akan valid tanpa data yang akurat,” ujarnya. Ia meminta LSM ikut memperkuat sistem data nasional, riset sumber daya ikan, dan pengembangan ocean big data. Setiap program lapangan perlu berbasis bukti ilmiah, bukan asumsi atau tekanan politik sesaat.
5. Menguatkan Advokasi Konservasi Laut yang Berbasis Solusi
“Saya mengajak semua NGO mendukung kebijakan konservasi yang benar—bukan hanya mengkritik tanpa solusi,” ajak Trenggono.
Ia menekankan pentingnya memastikan target konservasi 30% wilayah laut benar-benar terlindungi. LSM diharapkan aktif dalam pengawasan lapangan, pemulihan habitat penting seperti penyu di Teluk Cenderawasih, dan mencegah eksploitasi berlebihan.
6. Kolaborasi untuk Pengembangan Budidaya Berkelanjutan
Budidaya perikanan, kata Trenggono, tak boleh menjadi sumber tekanan baru bagi laut. “Satu kilogram udang hasil budidaya tidak boleh merusak ratusan kilogram ikan liar.” Ia mengajak LSM mendorong riset pakan nabati, mendampingi petambak, dan menegakkan praktik budidaya yang ramah ekosistem.
7. Edukasi Publik tentang Alat Tangkap dan Praktik Perikanan Beretika
Trenggono menekankan pentingnya peran LSM dalam menumbuhkan kesadaran bahwa alat tangkap destruktif harus ditinggalkan.
Penangkapan selektif seperti handline fishing perlu dipromosikan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan membuka peluang sertifikasi ramah lingkungan yang memperkuat posisi Indonesia di pasar dunia.
8. Mengawal Isu Keamanan Pangan dan Kualitas Produk Laut Indonesia
Isu seperti kontaminasi cesium-137 pada udang menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan sertifikasi.
LSM diharapkan ikut mengawal mutu dan keamanan pangan laut agar reputasi produk Indonesia tetap kuat dan ekspor tidak terguncang oleh isu negatif di pasar global.
9. Advokasi terhadap Aktivitas Pertambangan dan Pencemaran Laut
“Limbah tambang seharusnya disimpan di kedalaman minimal 200 meter,” tegasnya. Ia menuntut peran LSM untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik pertambangan laut dan pembuangan tailing.
LSM diharapkan menjadi pengawas independen yang mencegah kerusakan ekologis dan memperjuangkan keadilan lingkungan.
10. Gerakan Bersama Mengatasi Sampah Plastik Laut
Indonesia masih menjadi penyumbang plastik laut terbesar kedua di dunia. Trenggono mengajak LSM terlibat dalam edukasi, kampanye, dan monitoring, termasuk dalam budidaya rumput laut yang sering menggunakan pelampung plastik.
Kebijakan KKP yang memberi insentif kepada nelayan pengumpul plastik bisa menjadi ruang kolaborasi konkret antara pemerintah dan NGO.
11. Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Ilegal (BBL dan IUU Fishing)
Lebih dari 500 juta benih lobster diekspor ilegal setiap tahun. Trenggono meminta dukungan LSM dalam menegakkan hukum terhadap perdagangan ilegal benih bening lobster dan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. LSM dapat membantu mengawal implementasi Perpres yang sedang diusulkan untuk memberantas kejahatan sumber daya laut ini.
12. Membangun Model Kolaboratif Pemberdayaan Nelayan
Trenggono mencontohkan Kampung Nelayan Merah Putih di Biak sebagai model pemberdayaan terpadu berbasis budidaya dan ekonomi lokal.
Ia mengajak LSM menjadi mitra pendamping dalam memperluas model serupa di berbagai daerah, memperkuat inklusivitas dan kemandirian masyarakat pesisir.
13. Mengawal Transparansi dan Tata Kelola Data Nasional
Melalui peluncuran E-Logbook Versi 3, KKP membuka era baru tata kelola data penangkapan ikan secara real-time.
Trenggono berharap LSM menjadi bagian dari sistem ini untuk memastikan kebijakan perikanan berjalan transparan, adil, dan berkelanjutan—demi masa depan laut Indonesia yang lestari.
Pidato Menteri Trenggono di Bali bukan sekadar seruan birokratis, tetapi panggilan moral untuk membangun kembali hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan laut.
Di tengah krisis ekologi global, kolaborasi dengan LSM menjadi kunci menjaga laut sebagai sumber kehidupan, bukan ladang eksploitasi.
___
Nusa Dua, 6 September 2025
Penulis K. Azis – Founder Pelakita.ID