PELAKITA.ID – Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat MIPA Universitas Hasanuddin Cabang Makassar Timur bersama HMI Komisariat Perikanan Unhas Cabang Makassar Timur menggelar Dialog Kemahasiswaan bertajuk “Status Quo Kebijakan Sosial: PBB-P2 Jadi Luka Rakyat”, Kamis (28/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung di pelataran Danau Unhas ini dihadiri kader dan pengurus dari kedua komisariat, berlangsung intens, hangat, dan penuh antusiasme.
Isu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang kini ramai diperdebatkan menjadi pokok bahasan utama. Diskusi mengupas berbagai sisi kebijakan tersebut, mulai dari aspek sosial hingga politik yang melatarbelakanginya.
Muhammad Anugrah, Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat Perikanan Unhas sekaligus penanggung jawab kegiatan, menyampaikan bahwa dialog ini merupakan kerja nyata kader dalam merespons isu kontemporer.
“Forum seperti ini penting sebagai ruang aktualisasi gagasan. Era sekarang adalah era kolaborasi, sehingga mahasiswa perlu bergandengan tangan untuk memperkuat teori, gagasan, hingga solusi yang bisa diwujudkan dalam aksi sosial,” ujarnya.
Senada dengan itu, Adrian Hidayat, Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat MIPA Unhas, menegaskan bahwa dialog ini bukan sekadar forum akademik. “Ini adalah representasi kualitas kajian HMI dalam membaca realitas sosial.
Melalui forum seperti ini, kader dilatih peka terhadap problematika masyarakat sekaligus membangun kesadaran kritis terhadap kebijakan publik,” katanya.
Dalam diskusi, peserta menilai kebijakan PBB-P2 masih problematis. Mekanisme klusterisasi pajak dinilai belum adil karena kurang memperhatikan kondisi ekonomi rakyat kecil. Ironisnya, kelompok usaha besar juga ikut mendorong penolakan terhadap kebijakan tersebut, lantaran pajak yang dikenakan juga menyentuh kepentingan mereka.
Salah satu contoh nyata datang dari Kabupaten Bone, yang akhirnya menunda penerapan PBB-P2 dengan alasan perlunya kajian lebih mendalam.
Forum juga menyoroti peran pemerintah pusat. Instruksi Kementerian Keuangan memangkas transfer ke daerah disebut sebagai salah satu faktor yang mendorong pemerintah daerah mencari alternatif pendapatan dengan menaikkan pajak.
Kebijakan ini mendapat legitimasi dari Kementerian Dalam Negeri, namun berdampak langsung pada rakyat kecil yang harus membayar beban tambahan atas tanah mereka.
Peserta diskusi menilai langkah tersebut tidak adil, dan seharusnya pemerintah pusat lebih dahulu melakukan efisiensi internal, misalnya dengan memangkas pos anggaran kementerian yang gemuk dan jabatan wakil menteri yang berlapis.
Pada akhirnya, dialog ini menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi pemikiran mahasiswa.
HMI Komisariat MIPA dan HMI Komisariat Perikanan menegaskan perlunya melanjutkan kajian-kajian serupa, tidak hanya sebagai wacana intelektual, tetapi juga sebagai dasar untuk sikap kritis, advokasi, dan gerakan sosial yang konstruktif.
Diskusi di pelataran Danau Unhas itu ditutup dengan penegasan bahwa HMI, sebagai organisasi mahasiswa Islam, memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik agar tidak merugikan rakyat, serta memperjuangkan lahirnya kebijakan yang adil, rasional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Penulis: Adrian Hidayat, Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat MIPA Unhas,