PELAKITA.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono merilis kinerja KKP yang sukses membukukan PNBP 1,79 triliun. Sementara nilai ekspor perikanan tumbuh 10,66 pernah pada periode Januari – November 2022 dibanding periode yang sama tahun lalu.
Nilai dan jenis komoditi
Adapun nilai ekspor perikanan periode Januari-November 2022 mencapai USD5,71 miliar. Sementara nilai impor di periode yang sama hanya USD0,64 miliar.
“Alhamdulillah, artinya masih surplus neraca perdagangan hasil perikanan sebesar USD5,07 miliar,” terang Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Ishartini melalui keterangan tertulisnya, Kamis (29/12/2022)
Adapun komoditas utama ekspor Indonesia meliputi udang dengan nilai USD1.997,49 juta, Tuna-Cakalang-Tongkol senilai USD865,73 juta.
Lalu, Cumi-Sotong-Gurita sebesar USD657,71 juta, Rumput Laut sebesar USD554,96 juta dan Rajungan-Kepiting sebesar USD450,55 juta.
Komoditas-komoditas ini dikirim ke negara tujuan ekspor utama seperti Amerika Serikat senilai USD2,15 miliar (37,63 persen), Tiongkok USD1,02 miliar (17,90 persen), Jepang USD678,13 juta (11,89 persen).
Asean USD651,66 juta (11,42 persen) serta 27 negara Uni Eropa senilai USD357,12 juta (6,26 persen).
Tanggapan
Pengamat ekonomi Kelautan dan Perikanan Dr Suhana, yang juga akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta, menyebut peroleh PNPB KKP yang mencapai 1,79 triliun itu nilai yang cukup baik dan masih bisa terus dioptimalkan.
“Mengapa? Karena ada faktor perubahan tarif. Tapi masih jauh dari target 12 triliun yang telah dijanjikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan,” kata Suhana.
“Dengan capaian seperti itu, baiknya Menteri Kelautan dan Perikanan perlu meninjau ulang target PNBP 12 triliun pada tahun 2024 ke depan,” ujarnya.
Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Unhas yang juga Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Darwis Ismail, mengapresiasi pencapaian itu sekaligus mengajak untuk memaksimalkan potensi yang masih belum tergarap.
“KKP masih punya potensi tiga kali lipat potensi untuk mengembangkan penerimaannya trutama dari sektor budidaya dan perikanan tangkap,” ujarnya alumni Kelautan Unhas yang juga CEO Teknocorp itu.
“Budidaya udang jika 40 persen tambak tradisionalnya ditingkatkan skala usaha menjadi semi intensif saja maka produktivitas nasionalnya akan meningkat tajam,” ucapnya.
Dia juga berharap ke depan sektor perikanan tangkap bisa dimaksimalkan. “Sektor perikanan tangkap pun bisa maksimal jika nelayan kecilnya ditingkatkan skala usahanya, kapal dan alat tangkapnya jadi lebih moderen pasti akan memacu penerimaan dan produktivitas nelayannya,” katanya.
Untuk sektor pengolahan hasil laut, politisi PPP asal Sulawesi Selatan itu juga berharap ada terobosan.
“Sangat perlu dibantu pembiayaan dan pasokan bahan baku dari lautnya agar sektor ini berdaya guna dan mesin produksinya kembali maksimal. Menteri Kelautan dan Perikanan sekarang seorang pengusaha nasional pasti beliau akan menemukan formula terbaik untuk memacu KKP ke depannya,” ucapnya.
Darwis berharap kontributor ekonomi nasional seperti Sulsel bisa menerapkan formula di atas.
“Saya optimis pertumbuhan bisa 8 plus jika diseriusi. KKP, daerah perlu juga punya BUMN dudidaya sperti rekomendasi kami ISLA Unhas saat audiensi dengan Pak Menteri beberapa waktu lalu,” tutup pengurus pusat Partai Persatuan Pembangunan ini.
Sementara itu, Moh Abdi Suhufan dari Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyebut perlu ada penjelasan lebih rinci dari KKP.
“apakah peningkatan ini berkorelasi dengan tumbuhnya dunia usaha kelautan dan perikanan dengan indikator peningkatan investasi tangkap, budidaya dan pemanfaatan ruang laut, serapan tenaga kerja dan tumbuhnya UKM,” tanggapnya.
“KKP perlu menjamin penggunaan PNBP tersebut dipastikan dapat kembali ke masyarakat Kelautan dan Perikanan secara adil. Pendistribusian kembali PNBP tersebut penting utk misalnya menambah bantalan perlindungan sosial nelayan yang selama ini agak terabaikan,” ujarnya.
Sementara pencapaian nilai ekspor yang naik 10,66 persen, Abdi berharap KKP tidak boleh hanya puas pada capaian tersebut tapi menjamin bahwa peningkatannya akan memberikan efek positif bagi pelaku usaha, nelayan dan pembudidaya serta mendorong munculnya partisipasi daerah dalam usaha kelautan dan perikanan.
“Kinerja KKP sangat ditentukan kontribusi daerah, bukan semata pemasukan melalui PNBP yang sifatnya pungutan tetapi tumbuhnya ekonomi daerah. Beri daerah keleluasaan mengelola secara arif dan berkelanjutan,” pungkas Abdi.
Editor: K. Azis
