Pertanyaan mendasarnya untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini adalah apakah keberhasilan KNMP cukup diukur dari jumlah dermaga, pabrik es, gudang beku, dan fasilitas yang dibangun? Ataukah harus diukur dari meningkatnya pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kualitas kehidupan nelayan?
Oleh: Baharuddin Solongi
(Pengamat Kebijakan Publik, Pengentasan Kemiskinan & Dosen Unanda)
PELAKITA.ID – Pagi belum sepenuhnya merekah ketika seorang nelayan di Kawasan Luwu Raya bersiap melaut. Perahunya sederhana, mesin penggeraknya mulai menua, sementara harga bahan bakar terus menjadi pertimbangan.
Ia tidak pernah tahu berapa kilogram ikan yang akan diperoleh hari itu. Jika laut bersahabat, ia pulang membawa hasil tangkapan. Namun, jika cuaca memburuk, ia mungkin kembali dengan perahu kosong.
Kalaupun memperoleh ikan, persoalan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan kualitasnya, memperoleh harga layak, dan menghindari ketergantungan kepada tengkulak.
Kisah tersebut menggambarkan paradoks pembangunan kelautan Indonesia. Negeri dengan kekayaan laut yang melimpah, tetapi sebagian masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut masih berhadapan dengan kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat jumlah nelayan perikanan tangkap di laut mencapai 2.819.994 orang pada 2024, meningkat dari 2.088.959 orang pada 2019.
Sementara itu, Renstra KKP 2025–2029 mengutip data BPS 2023 yang menunjukkan 17,1 persen nelayan Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut memperlihatkan bahwa besarnya potensi kelautan belum otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi pelaku utamanya.
Dalam konteks inilah Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memperoleh relevansi strategis.
Program ini bukan sekadar pembangunan kawasan pesisir, melainkan peluang melakukan transformasi ekonomi dan sosial masyarakat nelayan.
Jangan Terjebak Pembangunan Fisik
Skala KNMP cukup ambisius. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.369 lokasi sepanjang 2025–2026. Berdasarkan keterangan yang diberitakan pada 3 November 2026, sebanyak 100 lokasi telah dibangun, sedangkan 1.069 lokasi ditargetkan rampung pada 24 Desember 2026.
Program ini diproyeksikan menjangkau sekitar 563.600 nelayan dan memberikan dampak kepada 2,2 juta anggota keluarganya.
Perlu dibedakan antara bangunan yang selesai, fasilitas yang siap beroperasi, dan kawasan yang benar-benar produktif. Laporan KKP sendiri mencatat 100 lokasi pembangunan pada 2025, dengan 65 lokasi memasuki tahap uji coba operasional.
Perbedaan status tersebut penting dalam mengukur keberhasilan program secara objektif.
Pertanyaan mendasarnya untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini adalah apakah keberhasilan KNMP cukup diukur dari jumlah dermaga, pabrik es, gudang beku, dan fasilitas yang dibangun? Ataukah harus diukur dari meningkatnya pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kualitas kehidupan nelayan?
Secara ilmiah, pemberdayaan masyarakat (community empowerment) merupakan proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk mengakses sumber daya, mengambil keputusan, memperluas kesempatan ekonomi, dan menentukan masa depan secara mandiri.
Dalam perspektif Amartya Sen melalui capability approach, pembangunan tidak cukup diukur berdasarkan pendapatan, tetapi juga kemampuan manusia memperoleh kesempatan dan menjalani kehidupan yang bermartabat.
Karena itu, substansi KNMP harus melampaui pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koperasi, penguasaan teknologi, akses permodalan, perluasan pasar, serta partisipasi masyarakat harus menjadi satu kesatuan kebijakan.
Membongkar Persoalan Struktural Nelayan
Persoalan nelayan tidak berdiri sendiri. Renstra KKP 2025–2029 mengungkapkan bahwa hanya sekitar 25 persen nelayan yang telah terlindungi asuransi perikanan, sedangkan sekitar 71 persen belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Dokumen tersebut juga mengidentifikasi kesulitan akses BBM bersubsidi dan lemahnya infrastruktur rantai dingin sebagai persoalan strategis.
Artinya, kemiskinan nelayan bukan semata-mata akibat rendahnya produktivitas individu. Ada persoalan struktural berupa keterbatasan akses, ketimpangan distribusi, lemahnya kelembagaan ekonomi, dan rendahnya perlindungan sosial.
Gudang beku dapat berdiri megah, tetapi tidak produktif apabila listrik tidak stabil, biaya operasional mahal, dan pengelolanya tidak kompeten. Pabrik es pun tidak otomatis meningkatkan pendapatan jika distribusinya tidak transparan.
Karena itu, pembangunan infrastruktur harus disertai rencana bisnis, pengelola profesional, pembiayaan operasional, standar pelayanan, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat.
Akselerasi Pemberdayaan dan Keadilan Sosial
Ada lima langkah strategis yang perlu diprioritaskan.
Pertama, pemetaan sosial-ekonomi secara partisipatif. Pemerintah harus mengetahui jumlah nelayan, karakteristik armada, jenis tangkapan, tingkat pendapatan, kebutuhan perempuan pesisir, dan potensi pasar. Intervensi harus berbasis kebutuhan lokal, bukan menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh wilayah pesisir.
Kedua, penguatan koperasi nelayan sebagai pusat konsolidasi ekonomi. Koperasi harus mampu menghimpun hasil tangkapan, menyediakan kebutuhan produksi, mengelola fasilitas penyimpanan, dan membangun jaringan pemasaran.
Pengelolaannya wajib transparan, profesional, dan akuntabel.
Ketiga, membangun rantai nilai (value chain development). Nelayan harus terhubung dengan industri pengolahan, pasar modern, hotel, restoran, dan jaringan distribusi.
Dengan demikian, mereka tidak hanya menjual ikan mentah, tetapi juga menikmati nilai tambah melalui pengolahan, pengemasan, dan pemasaran.
Keempat, menghadirkan pendamping profesional secara berkelanjutan. Perguruan tinggi dapat menjadi pusat inovasi teknologi tepat guna, pelatihan kewirausahaan, dan riset pengolahan hasil laut.
Dunia usaha dilibatkan untuk membuka akses investasi, pasar, dan transfer pengetahuan.
Kelima, memperkuat perlindungan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Asuransi nelayan, jaminan sosial, akses BBM bersubsidi, keselamatan pelayaran, konservasi mangrove, serta praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab harus menjadi bagian integral program.
Keberpihakan terhadap kelompok rentan juga mutlak diperlukan. Buruh nelayan, perempuan pengolah ikan, pedagang kecil, pemuda pesisir, dan keluarga miskin harus memperoleh kesempatan yang setara.
Jangan sampai pembangunan yang dimaksudkan mengentaskan kemiskinan justru memperbesar kesenjangan karena manfaat ekonominya terkonsentrasi pada pemilik modal.
Regulasi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Secara normatif, pemberdayaan nelayan memiliki landasan kuat melalui UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Pasal 44 menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya. Pasal 45 mengamanatkan perhatian terhadap keterlibatan dan peran perempuan. Pasal 46 mengatur kewajiban penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan beserta keluarganya.
Landasan lainnya adalah PP Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil. Sementara itu, pelaksanaan bantuan KNMP mengacu pada Kepmen KP Nomor 5 Tahun 2026 sebagaimana diubah dengan Kepmen KP Nomor 41 Tahun 2026.
Regulasi tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan berbasis kinerja, dengan indikator peningkatan pendapatan riil, penurunan biaya produksi, perluasan akses pasar, peningkatan perlindungan sosial, dan keberlanjutan operasional infrastruktur.
Pembangunan sebagai Pekerjaan Peradaban
Kampung Nelayan Merah Putih harus menjadi investasi pembangunan manusia dan ekonomi pesisir jangka panjang. Pemerintah perlu mengubah orientasi keberhasilan dari sekadar penyerapan anggaran dan penyelesaian konstruksi menjadi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Negara jangan hanya hadir ketika membangun dermaga, tetapi juga harus hadir ketika nelayan kesulitan memperoleh modal, menghadapi ketidakpastian harga, kehilangan mata pencaharian, dan membutuhkan perlindungan sosial.
Ukuran keberhasilan bukan seberapa megah dermaganya, seberapa besar gudang bekunya, atau seberapa modern fasilitasnya.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah nelayan memperoleh pendapatan lebih baik, keluarganya hidup lebih sejahtera, anak-anaknya memiliki masa depan lebih cerah, dan sumber daya laut tetap lestari.
Kampung Nelayan Merah Putih seharusnya menjadi ruang tumbuhnya kemandirian ekonomi, bukan sekadar monumen pembangunan fisik.
Membangun kampungnya adalah pekerjaan konstruksi. Memberdayakan nelayannya adalah pekerjaan peradaban.
___
Editor Denun
