PELAKITA.ID – Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, terpilih mewakili daerah tersebut dalam penilaian 10 besar calon percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Penilaian lapangan berlangsung di Kantor Desa Topejawa, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan program Desa Antikorupsi yang ditindaklanjuti melalui Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor B/6821/DKM.01.02/80-84/10/2026.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Takalar, Drs. Rijal Mustamin, M.M., yang hadir mewakili Bupati Takalar, menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim penilai Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia berharap proses penilaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.
Rijal menjelaskan, Kabupaten Takalar memiliki 86 desa dan 24 kelurahan dengan dukungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
Dari keseluruhan desa tersebut, pemerintah kabupaten menetapkan Topejawa sebagai desa yang dinilai paling siap untuk mewakili Takalar dalam program Desa Antikorupsi tingkat provinsi.
“Kami menilai Desa Topejawa adalah yang terbaik dan paling siap mewakili Takalar. Harapan kami, desa ini dapat memperoleh hasil maksimal sekaligus menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya,” ujar Rijal.
Ia juga berharap Topejawa mampu menjadi contoh dalam membangun pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan anggaran serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Desa Antikorupsi menjelaskan bahwa Topejawa telah melalui sejumlah tahapan seleksi, termasuk pemeriksaan administrasi, sebelum memasuki tahap penilaian langsung di lapangan.
Menurutnya, pemenuhan dokumen administrasi merupakan salah satu persyaratan penting, tetapi keberhasilan sebuah desa dalam membangun budaya antikorupsi harus dibuktikan melalui praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
Aspek yang menjadi perhatian mencakup kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pengawasan, partisipasi masyarakat, hingga keterbukaan dalam memberikan pelayanan publik.
Ia mengingatkan bahwa besarnya alokasi anggaran yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi dengan sistem pengawasan dan pendampingan yang memadai. Dengan demikian, setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Melalui program Desa Antikorupsi, kita ingin menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk mengelola dana desa secara transparan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Dalam penilaian calon percontohan Desa Antikorupsi, terdapat lima komponen utama yang menjadi indikator evaluasi, yaitu:
- Tata Kelola, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, berintegritas, dan akuntabel.
- Pengawasan, mencakup mekanisme pengendalian serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran.
- Partisipasi Masyarakat, menekankan keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan pengawasan kebijakan desa.
- Keterbukaan Pelayanan Publik, memastikan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan secara transparan.
- Kearifan Lokal, mendorong pemanfaatan nilai-nilai dan tradisi masyarakat sebagai landasan membangun budaya antikorupsi.
Tim penilai berharap Desa Topejawa dapat memenuhi seluruh indikator tersebut dan melaju sebagai wakil Provinsi Sulawesi Selatan dalam penilaian Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Kegiatan penilaian turut dihadiri Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Humas Diskominfo Takalar, Inspektorat Kabupaten Takalar, Camat Mangarabombang, Kepala Desa Topejawa, Bhabinkamtibmas Topejawa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
Lebih dari sekadar kompetisi antardesa, program Desa Antikorupsi diharapkan menjadi instrumen untuk membangun pemerintahan desa yang terbuka, melibatkan masyarakat, dan bertanggung jawab dalam mengelola setiap rupiah anggaran publik.
