- Dalam kerangka Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, KNMP diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir. Komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam menyiapkan perencanaan 2027, dengan dukungan perguruan tinggi, NGO, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan lainnya, menjadi bagian dari upaya membangun proses yang lebih kolaboratif dan berbasis kebutuhan.
- Hari ini, 27 Oktober 2026, 3.500 peserta di 37 provinsi mengikuti pelatihan serentak tenaga penilai dan mitra persiapan serta perencanaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Ketua Satgas Mohammad Abdi Suhufan menekankan pentingnya pendampingan calon lokasi, kolaborasi lintas sektor, penguatan ekonomi lokal, dan asesmen digital agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat nelayan.
PELAKITA.ID – Persiapan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 memasuki tahapan strategis dengan melibatkan ribuan tenaga penilai dan mitra pembangunan di seluruh Indonesia.
Tidak kurang 3.500 peserta yang tersebar di 37 provinsi mengikuti pelatihan pembekalan secara serentak pada 26–30 Oktober 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas asesmen dan perencanaan calon lokasi pembangunan.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lotharia Latif. Dalam rangkaian pelatihan tersebut, Ketua Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Mohammad Abdi Suhufan, menyampaikan arah kerja yang menempatkan kesiapan lokasi, kolaborasi pemerintah, dan kebutuhan nyata masyarakat sebagai fondasi pembangunan.
Inisiatif KNMP merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, yang diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong penyiapan program ini melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah atau NGO, untuk mendukung asesmen calon lokasi di 37 provinsi.
Bagi Abdi, pekerjaan besar ini tidak cukup diselesaikan dengan mendata lokasi dan menentukan titik pembangunan.
“Diperlukan proses pendampingan, penyelesaian kendala, penguatan kelembagaan, serta identifikasi potensi ekonomi agar setiap lokasi yang direkomendasikan memiliki kesiapan yang memadai dan peluang keberlanjutan,” sebutnya.
Pendampingan mengubah lokasi belum siap menjadi siap
Salah satu pesan penting Abdi adalah perlunya pendekatan pendampingan terhadap calon lokasi yang belum memenuhi seluruh persyaratan.
Lokasi yang belum siap tidak harus langsung ditinggalkan, terutama apabila kekurangannya masih dapat diatasi melalui kolaborasi dan intervensi yang tepat.
Ia mencontohkan persoalan ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas penanganan pascapanen, pengolahan, dan kegiatan pendukung lainnya.
“Dalam situasi seperti ini, fasilitator diminta berkomunikasi kembali dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk mencari alternatif pemenuhan lahan, termasuk kemungkinan hibah masyarakat atau dukungan anggaran pemerintah kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya
Hal serupa berlaku bagi kelembagaan ekonomi masyarakat. Jika koperasi belum tersedia atau belum cukup kuat untuk menjalankan fungsi pengelolaan, fasilitator perlu mendampingi masyarakat mengidentifikasi kebutuhan dan menyiapkan langkah pembentukan atau penguatan kelembagaan.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa asesmen KNMP bukan sekadar mekanisme untuk menerima atau menolak calon lokasi. Proses tersebut juga menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi kesenjangan kesiapan dan merumuskan tindakan korektif agar lokasi yang berpotensi dapat memenuhi persyaratan pembangunan.
Pemerintah daerah harus menjadi bagian dari solusi
Abdi juga menekankan pentingnya komunikasi aktif dengan pemerintah kabupaten dan berbagai perangkat daerah. Menurutnya, persoalan yang ditemukan dalam penyiapan lokasi tidak selalu berada dalam kewenangan dinas perikanan sehingga penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Dikatakan Abdi, dukungan dapat dijajaki melalui perangkat daerah yang menangani koperasi, pertanahan, pekerjaan umum, penanaman modal, serta urusan lain yang relevan dengan kebutuhan lokasi.
“Pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan para pemangku kepentingan setempat perlu dilibatkan untuk mencari solusi berdasarkan kewenangan dan kemampuan masing-masing,” sebut tenaga ahli MKP Trenggono bidang perlindungan nelayan dan awak kapal perikanan ini.
Potensi ekonomi lokal menjadi dasar intervensi
Pesan ketiga berkaitan dengan pentingnya memahami potensi ekonomi setiap kampung sebelum menentukan bentuk intervensi. Abdi mengingatkan bahwa kampung nelayan memiliki karakteristik dan kegiatan ekonomi yang beragam sehingga pembangunan tidak seharusnya menggunakan pendekatan seragam.
Selain perikanan tangkap dan kegiatan pascapanen, tim diminta mengidentifikasi aktivitas ekonomi lain yang telah tumbuh di masyarakat. Potensi budaya, kerajinan, kuliner, dan kegiatan berbasis komunitas dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi apabila memiliki pelaku usaha, basis kegiatan yang jelas, serta peluang pasar.
Menurut arah yang disampaikan Abdi, penilaian juga perlu mempertimbangkan hubungan antara produksi dan pasar. Hasil usaha masyarakat tidak cukup hanya meningkat apabila tidak tersedia jalur pemasaran yang mampu menyerap produk secara berkelanjutan.
Karena itu, ujar Abdi, tim perlu mengidentifikasi pasar lokal dan peluang pengiriman ke wilayah lain, termasuk antarpulau, berdasarkan potensi serta kapasitas usaha masyarakat.
“Apabila dibutuhkan dukungan pengembangan usaha atau fasilitasi pemasaran, rekomendasi dapat diarahkan kepada lembaga dan kementerian terkait sesuai kewenangannya,” kata dia.
Infrastruktur harus terhubung dengan kegiatan usaha
Pesan berikutnya adalah pentingnya menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan konkret di lapangan. Abdi menjelaskan bahwa temuan dan rekomendasi hasil penilaian akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan bersama pihak terkait.
Perencanaan itu dapat mencakup kebutuhan fasilitas perikanan, dermaga, aksesibilitas, serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai kondisi setiap lokasi. Kebutuhan yang berkaitan dengan kewenangan instansi lain juga perlu diidentifikasi agar dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait.
“Infrastruktur tidak boleh dipandang sebagai bangunan yang berdiri sendiri. Fasilitas harus terhubung dengan aktivitas ekonomi, memiliki pengguna yang jelas, dan dapat dioperasikan serta dipelihara setelah pembangunan selesai,” tegas Abdi.
Asesmen digital untuk memperkuat akuntabilitas
Abdi juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas tenaga penilai dan mitra pembangunan. Data dan laporan lapangan diharapkan disusun secara digital dengan dukungan dokumentasi koordinat, foto, video, serta dokumen administrasi yang relevan.
Dokumentasi tersebut berfungsi menggambarkan kondisi nyata calon lokasi dan menyediakan bukti yang dapat diperiksa kembali dalam proses verifikasi maupun perencanaan lanjutan. Dengan data yang lebih tertata, hasil asesmen diharapkan lebih mudah ditelusuri dan dimanfaatkan oleh tim perencana serta instansi yang membutuhkan informasi perkembangan program.
Ia turut mengingatkan bahwa kualitas pekerjaan harus berjalan seiring dengan ketertiban administrasi. Sebagai program yang menggunakan anggaran negara, setiap usulan dan rekomendasi harus memiliki dasar yang jelas, sesuai dengan kondisi lapangan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembagian tugas Satgas memperjelas tahapan kerja
Untuk mendukung pelaksanaan di berbagai wilayah, Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027 bekerja melalui pembagian bidang dan tahapan yang saling berkaitan. Dalam pemaparannya, Abdi menjelaskan empat bidang utama, yaitu verifikasi dan penataan calon lokasi, survei dan verifikasi lapangan, fasilitasi kesiapan lokasi, serta perencanaan kapasitas kampung nelayan.
Pembagian tugas ini dimaksudkan untuk memperjelas alur kerja sejak pengumpulan dan penataan usulan lokasi, pelaksanaan survei, penanganan kekurangan persyaratan, hingga penyusunan perencanaan pembangunan. Setiap tahap menjadi landasan bagi tahap berikutnya sehingga proses dapat berjalan lebih sistematis.
“Di tingkat regional, tim juga menjalankan fungsi pemantauan, pendampingan, dan asistensi kepada daerah. Pendekatan tersebut diperlukan karena tantangan geografis, kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan pembangunan di berbagai kawasan Indonesia tidak selalu sama,” terang Abdi.
Pesan paling mendasar dari arah kerja KNMP yang disampaikan Abdi adalah pentingnya menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar. Di sejumlah kampung nelayan dan pulau-pulau, keterbatasan anggaran daerah dan kapasitas pembangunan membuat kebutuhan masyarakat tidak selalu dapat dipenuhi secara optimal.
Bagi masyarakat pulau-pulau, kehadiran program semacam ini memiliki arti penting karena tantangan geografis sering kali membuat penyediaan fasilitas dan layanan membutuhkan perencanaan khusus. Karena itu, asesmen perlu menangkap kondisi riil, tingkat keterisolasian, potensi ekonomi, serta kebutuhan masyarakat agar rekomendasi pembangunan benar-benar relevan.
Dalam kerangka Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, KNMP diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir. Komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam menyiapkan perencanaan 2027, dengan dukungan perguruan tinggi, NGO, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan lainnya, menjadi bagian dari upaya membangun proses yang lebih kolaboratif dan berbasis kebutuhan.
Dengan sekitar 3.000 peserta yang mengikuti pembekalan di 37 provinsi, tahap persiapan ini memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pembangunan selanjutnya.
Pendampingan lokasi yang belum siap, koordinasi lintas sektor, penguatan ekonomi lokal, perencanaan infrastruktur terpadu, digitalisasi data, pembagian tugas yang jelas, serta perhatian kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau menjadi bekal penting untuk memastikan KNMP 2027 tidak berhenti pada pembangunan fisik.
Tujuan akhirnya adalah menghadirkan kampung nelayan yang memiliki fasilitas fungsional, kelembagaan yang siap, kegiatan ekonomi yang berkembang, dan peluang peningkatan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.
Melalui perencanaan yang cermat dan kolaborasi lintas sektor, KNMP diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat ekonomi masyarakat nelayan sekaligus memastikan bahwa masyarakat pesisir di berbagai penjuru Indonesia memperoleh perhatian yang layak dalam pembangunan nasional.
