Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Daeng Ical, mengingatkan bahwa ancaman terhadap Indonesia saat ini tidak lagi hadir dalam bentuk invasi militer konvensional semata.
PELAKITA.ID – Dalam sebuah Dialog Kebangsaan yang digelar IKA Unhas Gowa, Daeng Ical menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa lagi memandang perang sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kita tidak sedang menghadapi perang, kita sedang berada dalam medan perang,” ujarnya.
Ia bahkan menekankan bahwa bentuk penjajahan modern kini berlangsung secara halus melalui manipulasi informasi, perang siber, tekanan ekonomi, hingga eksploitasi tenaga kerja Indonesia di berbagai negara.
Menurutnya, ancaman terbesar Indonesia justru berasal dari kelemahan internal. Ia mengutip data bahwa sekitar 93 persen ancaman keamanan digital Indonesia bersumber dari lemahnya infrastruktur dan sistem nasional sendiri.
“Tiga dari empat orang Indonesia yang menggunakan teknologi informasi sebenarnya sudah bisa diretas,” katanya. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kapasitas perlindungan siber di berbagai institusi negara.
“Institusi yang memiliki proteksi siber memadai di Indonesia baru sekitar 28 persen,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong penguatan kelembagaan keamanan siber nasional agar mampu menjadi otoritas yang memiliki daya paksa dalam menjaga sistem pertahanan digital Indonesia.
Perang kompleks
Daeng Ical juga menyoroti bagaimana perang modern kini dijalankan tanpa harus mempertemukan tentara di medan tempur.
“Perang hari ini tidak lagi negara berhadap-hadapan. Negara menyewa komunitas, kelompok, dan pasukan siber,” jelasnya. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah pola konflik global menjadi lebih kompleks dan sulit dikenali.
Ia menyebut perang siber sebagai ancaman paling berbahaya karena mampu menyerang infrastruktur negara secara diam-diam, mulai dari sistem keuangan, pelayanan publik, hingga data pribadi masyarakat.
Dalam konteks pertahanan nasional, Daeng Ical menekankan pentingnya kemandirian industri strategis Indonesia. Ia mendukung target penggunaan minimal 70 persen komponen lokal dalam pembangunan alat utama sistem persenjataan nasional.
Ketergantungan pada luar negeri, menurutnya, membuat Indonesia rentan terhadap embargo dan tekanan politik global.
“Kalau kita terus bergantung pada luar negeri, spare part pertahanan kita bisa tiga kali lebih mahal,” katanya.
Ia mencontohkan pengalaman Indonesia dalam pengadaan alutsista yang sering terkendala akses suku cadang akibat kebijakan geopolitik negara produsen.
Mengeritik kebijakan
Selain pertahanan militer, ia juga mengkritik ketergantungan Indonesia pada infrastruktur digital asing.
Kebijakan “open sky policy” di masa lalu, menurutnya, menyebabkan sebagian besar sistem telekomunikasi dan data nasional dikuasai perusahaan luar negeri. “Performance telekomunikasi kita hari ini dikuasai asing,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah saat ini mulai membangun pusat data nasional di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan digital nasional.
Di tingkat global, Daeng Ical melihat dunia sedang bergerak menuju situasi yang semakin tidak stabil. Ia menilai lembaga-lembaga internasional kini kehilangan daya pengaruhnya dalam menjaga perdamaian dunia.
“Hukum internasional hari ini sedang mencari bentuk karena PBB tidak lagi sekuat dulu,” katanya.
Dalam situasi tersebut, Indonesia dinilai harus memiliki posisi strategis yang lebih kuat, terutama dalam memperjuangkan isu-isu kemanusiaan seperti Palestina.
Ia menjelaskan bahwa keputusan Indonesia masuk dalam forum internasional tertentu, termasuk forum yang sempat menuai kontroversi publik, merupakan bagian dari strategi diplomasi agar Indonesia tetap memiliki ruang memperjuangkan kepentingan umat Islam dan negara-negara berkembang.
“Kalau Indonesia tidak masuk, maka tidak ada lagi yang memperjuangkan isu Palestina di forum itu,” ujarnya.
Di akhir pemaparannya, Daeng Ical menegaskan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari senjata, tetapi juga dari kemampuan membangun ketahanan nasional secara menyeluruh.
Ia mengingatkan bahwa pertahanan tidak boleh lagi dipandang sebagai sektor pelengkap pembangunan.
“Kita lupa membangun pondasi yang membuat negara lain segan kepada Indonesia,” sebutnya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai memahami bahwa perang modern berlangsung di ruang yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari: telepon genggam, media sosial, data pribadi, hingga sistem ekonomi digital.
“Cyber war hari ini jauh lebih berbahaya karena menyerang tanpa terlihat,” tutupnya.
Redaksi
