Di hipermarket, kalau tidak memenuhi syarat, barang tidak akan diterima. Harusnya MBG juga seperti itu.
Abdul Rivai Ras, Ketua Umum APPMBGI
PELAKITA.ID – Program MBG terus bergerak dan, di atas kertas, tampak berada di jalur yang tepat. Namun di lapangan, realitasnya tidak sesederhana itu.
Di balik ekspansi dapur dan semangat percepatan, tersimpan persoalan mendasar: tata kelola yang belum kokoh dan rantai pasok yang masih rapuh.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPDMBGI) Abdul Rivai Ras dalam wawancara bersama Pelakita.ID di arena Mubes IKA Unhas, Sabtu, 2 Mei 2026.
Pria yang akrab disapa Bro Rivai ini melihat bahwa problem utama MBG bukan pada niat atau desain besar program, melainkan pada cara implementasi yang kerap terburu-buru.
“Banyak dapur dibuka tanpa format yang jelas. Seolah-olah yang penting jalan dulu. Padahal sebelum beroperasi, dapur itu harus diverifikasi dan direview,” ujarnya.
Menurut Rivai, ekspansi dapur yang masif tidak diiringi dengan standar operasional yang disiplin.
Banyak dapur langsung “running” tanpa melalui proses validasi yang memadai. Akibatnya, persoalan baru muncul ketika dapur sudah telanjur beroperasi.
Namun ia menegaskan, masalah ini bukan berasal dari individu atau anggota asosiasi. Sebagai organisasi terbuka, Gabungan Pengusaha MBG menaungi berbagai pelaku usaha di rantai pasok dan pengelolaan dapur. Tantangannya justru terletak pada sistem yang belum tertata.
“Misi kami memastikan MBG ini berkelanjutan, bukan sekadar program musiman. Itu berarti harus kuat dari hulu ke hilir,” katanya.
Rantai Pasok: Titik Lemah yang Menentukan Segalanya
Jika ada satu titik paling krusial dalam MBG, menurut Rivai, itu adalah rantai pasok. Di sinilah banyak persoalan bermula, termasuk kasus keracunan yang sempat terjadi.
Ia menjelaskan bahwa bahan baku yang masuk ke dapur sering kali tidak melalui proses standarisasi yang ketat. Sayuran yang terkontaminasi, bahan yang sudah tidak layak konsumsi, hingga kualitas yang tidak konsisten menjadi risiko nyata.
“Masalahnya bukan hanya di dapur, tapi dari bahan yang masuk ke dapur. Kalau ini tidak dikontrol, risiko akan terus berulang,” tegasnya.
Karena itu, ia menekankan bahwa verifikasi tidak boleh berhenti di dapur. Seluruh rantai pasok—dari pemasok hingga distribusi—harus melalui sistem kontrol yang jelas.
Belajar dari Hipermarket: Standar atau Tidak Masuk
Untuk memperbaiki kondisi ini, Rivai menawarkan pendekatan yang sederhana namun tegas: meniru sistem hipermarket.
Dalam sistem tersebut, setiap produk dan vendor yang masuk telah melalui klasifikasi dan memenuhi standar tertentu.
“Di hipermarket, kalau tidak memenuhi syarat, barang tidak akan diterima. Harusnya MBG juga seperti itu,” ujarnya.
Saat ini, pola pengadaan bahan masih cenderung sporadis—berpindah dari satu pasar ke pasar lain, tanpa kepastian kualitas maupun harga. Kondisi ini membuat stabilitas pasokan sulit dicapai.
Rivai menilai bahwa pemerintah perlu mengambil peran lebih strategis, bukan hanya sebagai penggagas program, tetapi sebagai arsitek sistem rantai pasok yang terintegrasi.
Tanpa intervensi ini, dapur-dapur MBG akan terus beroperasi dalam ketidakpastian—baik dari sisi ketersediaan bahan, kualitas, maupun harga.
“Rantai pasok ini tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Harus ada sistem yang terstruktur dan terintegrasi,” katanya.
Teknologi Jadi Harapan Baru
Di tengah berbagai keterbatasan, teknologi membuka peluang perbaikan. Rivai mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan sistem command center yang memungkinkan pemantauan menu dapur secara real-time.
Melalui sistem ini, dapur dapat mengirimkan data menu harian, termasuk komposisi gizi, untuk langsung dianalisis. “Komposisi karbohidrat dan protein bisa langsung dibaca. Layak atau tidak, bisa diputuskan cepat,” jelasnya.
Dengan pendekatan ini, peran ahli gizi menjadi lebih efisien—tidak harus selalu hadir di lapangan, tetapi tetap bisa melakukan kontrol berbasis data.
Selain tata kelola, Rivai juga menyoroti pentingnya diversifikasi bahan pangan. Saat ini, dapur MBG masih bergantung pada komoditas utama seperti ayam dan telur.
Padahal, alternatif seperti ikan memiliki potensi besar, terutama di negara maritim seperti Indonesia. Tantangannya terletak pada pengolahan dan penyimpanan.
“Ikan itu bagus, tapi harus dipikirkan sistemnya. Apakah dalam bentuk fillet, frozen, atau olahan. Suhunya harus terkontrol supaya tidak cepat rusak,” ujarnya.
Dia juga memuji partisipasi Universitas Hasanuddin yang mengelola MBG. “Itu inisiatif baik, sebab mereka bisa membantu memastikan proses yang baik dan standar itu,” ucapnya.
Lebih dari Sekadar Dapur
Pada akhirnya, MBG bukan hanya soal dapur dan makanan. Ia adalah soal sistem—tentang bagaimana perencanaan, standar, rantai pasok, dan teknologi bekerja dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Tanpa pembenahan di level ini, ambisi besar program berisiko tersandung oleh persoalan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.
Dan seperti diingatkan Rivai Ras, membangun dapur mungkin mudah. Tapi membangun sistem yang membuatnya bertahan—itulah tantangan sesungguhnya.
Pelakita.ID memperoleh informasi bahwa target Pembangunan SPPG Nasional diperoleh sebagai berikut:
| Sumber Pembiayaan | Target Jumlah Unit |
| APBN Langsung (BGN) | 1.542 Unit |
| Kemitraan (Pihak Ketiga/Lembaga Negara) | 28.458 Unit |
| Total Target | 30.000 Unit |
Hingga November 2025, implementasi MBG menunjukkan kemajuan yang variatif, namun masih terdapat gap besar antara target birokrasi dan realisasi fisik.
| Indikator | Target | Realisasi (Nov 2025) | % Capaian |
| SPPG Beroperasi | 30.000 unit | 1.873 unit | 6,2% |
| Penerima Manfaat | 82,9 juta jiwa | 41,2 juta jiwa | 49,7% |
| Anggaran Terserap | Rp71 Triliun | Rp27 Triliun | 38% |
| Kabupaten/Kota | 514 Daerah | 370 Daerah | 72% |
Editor Denun
