Menurutnya, wilayah administratif yang lebih kecil akan mempercepat pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini masih timpang.
PELAKITA.ID – Gagasan pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali menguat dalam sebuah diskusi bertajuk Progres dan Tantangan Pembentukan Provinsi Luwu Raya yang digelar oleh Kerukunan Keluarga Luwu Raya di Graha Pena Fajar, 18 April 2025.
Forum ini menjadi ruang konsolidasi pemikiran lintas akademisi, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa dalam mendorong pemekaran wilayah sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, Abdul Rahman Nur menyampaikan perspektif komparatif yang menarik.
Ia mencontohkan struktur administratif Filipina yang memiliki banyak provinsi dengan sebaran penduduk relatif merata.
Dengan pendekatan rasional serupa, ia menilai Sulawesi Selatan memiliki peluang untuk dimekarkan menjadi 5 hingga 7 provinsi.
Menurutnya, wilayah administratif yang lebih kecil akan mempercepat pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini masih timpang.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Luwu Raya memiliki posisi strategis untuk menjadi provinsi baru.
Potensi sumber daya alam yang melimpah, letak geografis yang penting dalam konektivitas kawasan timur Indonesia, serta dinamika sosial-ekonomi yang terus tumbuh menjadi dasar kuat bagi percepatan pembentukannya.
Dalam kerangka ini, pemekaran tidak sekadar aspirasi lokal, tetapi dapat diposisikan sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.
Momentum diskusi semakin menguat dengan penyerahan dokumen kajian akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya oleh Annas Boceng kepada Darwis Ismail.
Dokumen tersebut menegaskan bahwa wacana pemekaran telah memiliki landasan akademik yang terstruktur, sekaligus menjadi simbol komitmen intelektual dan dukungan kelembagaan terhadap lahirnya provinsi baru di kawasan tersebut.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat Luwu Raya—mulai dari tokoh adat, akademisi, hingga mahasiswa—yang secara umum menyuarakan dukungan terhadap pembentukan provinsi baru.
Aspirasi ini tidak hanya mencerminkan keinginan untuk memperkuat identitas wilayah, tetapi juga harapan besar terhadap peningkatan kesejahteraan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Di tengah dinamika pembangunan kawasan timur Indonesia, Luwu Raya kini berada di titik krusial: antara wacana yang terus berulang dan peluang nyata untuk menjadi entitas administratif baru.
Tantangannya bukan lagi sekadar membangun narasi, melainkan memastikan kesiapan politik, administratif, dan fiskal agar pemekaran benar-benar menjadi solusi—bukan sekadar simbol.
