Ironi Pangan Melimpah di Tengah Sisa yang Terbuang
PELAKITA.ID – Swasembada pangan sejak lama diposisikan sebagai simbol kedaulatan nasional. Negara yang mampu memproduksi, mendistribusikan, dan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dianggap telah menutup satu pintu ketergantungan strategis terhadap dunia luar.
Di sisi lain, lahirnya Program Makan Bergizi Gratis (MGB) menandai kesadaran negara bahwa akses pangan—terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan—bukan semata urusan produksi, melainkan juga keadilan distribusi dan kualitas konsumsi.
Namun di antara dua cita-cita besar itu terbentang sebuah paradoks yang jarang dibicarakan secara jujur: ketika pangan dikejar untuk berlimpah, justru sebagian darinya berakhir sebagai sisa yang terbuang percuma.
Produksi sebagai Ukuran, Bukan Konsumsi sebagai Tujuan
Diskursus swasembada pangan kerap terjebak pada logika angka: ton beras, kuintal jagung, surplus panen, dan cadangan nasional. Produksi diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai sarana untuk menjamin pangan termakan secara bermakna. Keberhasilan diukur di sawah dan gudang, bukan di meja makan.
Program MGB datang membawa semangat yang berbeda. Pangan harus sampai ke tubuh manusia, memberi gizi, dan membentuk masa depan. Namun ketika implementasinya memasuki ruang birokrasi dan sistem distribusi massal, logika produksi kembali mendominasi. Porsi diseragamkan, menu distandarkan, dan keberhasilan diukur dari jumlah paket yang tersalurkan—bukan dari seberapa banyak yang benar-benar dikonsumsi.
Akibatnya, ironi pun tak terelakkan: negara memproduksi pangan dengan biaya besar, lalu membiarkan sebagian hasilnya berakhir di tempat sampah.
Sisa Makanan: Cermin Kegagalan Sistemik
Sisa makanan bukan sekadar persoalan etika individual—misalnya anak yang tidak menghabiskan makanannya—melainkan cerminan kegagalan sistemik. Ketika nasi, lauk, sayur, dan buah dalam program MGB banyak tersisa, itu menandakan adanya jurang antara perencanaan pangan dan realitas sosial-budaya penerima.
Anak-anak tidak selalu menolak karena manja. Sering kali menu tidak sesuai dengan selera lokal, teksturnya tidak ramah usia, atau waktu makannya tidak tepat. Dalam konteks ini, pangan yang terbuang bukan hanya kehilangan nilai gizi, tetapi juga kehilangan makna sosial dan ekonomi.
Lebih jauh, sisa pangan merupakan biaya tersembunyi dari swasembada: biaya produksi, distribusi, energi, tenaga kerja, hingga anggaran negara—semuanya ikut terbuang bersama makanan yang tidak termakan.
Ketimpangan yang Terselubung
Paradoks ini menjadi semakin tajam ketika disadari bahwa di saat sebagian pangan terbuang, masih ada kelompok masyarakat lain yang kesulitan mengakses makanan layak. Swasembada menciptakan ilusi kelimpahan, sementara MGB menghadirkan ilusi pemerataan.
Padahal persoalan sesungguhnya bukan hanya apakah pangan tersedia, melainkan apakah pangan itu sampai kepada mereka yang membutuhkan, dalam bentuk yang dapat dan mau dikonsumsi.
Di sinilah ketimpangan terselubung bekerja: pangan berlebih di satu titik, kekurangan di titik lain; makanan tersisa di piring sekolah, sementara perut kosong berada di luar pagar.
Dari Swasembada Menuju Kedaulatan Konsumsi
Sudah saatnya paradigma swasembada pangan bergeser. Bukan semata swasembada produksi, melainkan kedaulatan konsumsi. Negara tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga harus menjamin bahwa pangan tersebut:
-
Sesuai dengan konteks lokal (budaya, selera, kebiasaan makan)
-
Proporsional (porsi realistis, tidak berlebihan)
-
Fleksibel (adaptif terhadap usia dan kebutuhan)
-
Bertanggung jawab terhadap limbah pangan
Dalam konteks MGB, keberhasilan seharusnya tidak diukur dari jumlah paket yang tersalurkan, melainkan dari persentase pangan yang benar-benar termakan dan memberikan dampak gizi nyata.
Penutup: Kelimpahan yang Harus Diwaraskan
Swasembada pangan dan MGB sejatinya lahir dari niat mulia. Namun niat tanpa refleksi berisiko berubah menjadi rutinitas mahal yang kehilangan makna. Pangan yang terbuang adalah pesan diam bahwa ada yang keliru dalam cara kita memaknai keberhasilan.
Kelimpahan tanpa kebijaksanaan hanyalah bentuk lain dari kekurangan.
Dan pangan yang tidak termakan—betapapun bergizinya—pada akhirnya tetaplah sia-sia.
Jika negara ingin benar-benar berdaulat pangan, maka yang harus dipastikan bukan hanya panen yang melimpah, tetapi piring yang kosong karena kenyang, bukan karena terbuang.
___
Penulis M. Rizkan Fauzie, Mekanisasi Pertanian Unhas 1988