PELAKITA.ID – Warga Aceh Utara masih menghadapi situasi sangat sulit setelah banjir besar yang terjadi lebih dari sembilan hari belum sepenuhnya surut.
Dalam dialog Sapa Indonesia Malam, Bupati Aceh Utara Ismail Jalil, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ilham Malik, dan Media Manager Amnesty International Indonesia Heril Halim membahas kondisi terkini, kebutuhan mendesak, serta urgensi penetapan status bencana nasional.
Kebutuhan Mendesak: Ketahanan Pangan dan Akses Air Bersih
Bupati Aceh Utara, Ismail Jalil, menyampaikan bahwa kebutuhan paling mendesak warga saat ini adalah ketahanan pangan, terutama makanan, minuman, dan air bersih.
Posko dan dapur umum sudah didirikan di sejumlah lokasi pengungsian, namun masih ada wilayah yang belum terjangkau karena terisolasi atau masih tergenang air.
“Masih ada daerah yang sembilan hari tergenang. Ada lokasi yang belum bisa kami tembus,” ujar Ismail.
Sementara itu, akses komunikasi dan listrik juga terputus, membuat proses koordinasi dan pendataan menjadi semakin sulit.
Upaya Pemerintah Pusat: Distribusi Bantuan Belum Merata
Menanggapi situasi ini, Tenaga Ahli KSP, Ilham Malik, menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah melakukan airdrop bantuan melalui TNI–Polri, namun mengakui bahwa pemerataan distribusi masih perlu ditingkatkan. Informasi dari pemerintah daerah, termasuk dari Bupati Aceh Utara, menjadi dasar penting untuk memperbaiki titik-titik pengiriman logistik.
“Kebutuhan lauk pauk dan bahan pokok akan langsung kami sampaikan kepada BNPB agar penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran,” kata Ilham.
Perdebatan Status Bencana Nasional
Perbedaan perspektif muncul terkait perlunya status bencana nasional.
Heril Halim dari Amnesty International Indonesia menekankan bahwa status tersebut penting sebagai dasar hukum agar seluruh aparat negara dapat bergerak all out melakukan evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan.
“Status bencana nasional membuka pintu bagi semua jenis bantuan, termasuk internasional, dan memastikan seluruh perangkat negara bergerak tanpa harus menunggu laporan publik,” jelas Heril.
Bupati Aceh Utara juga menilai bahwa skala bencana kali ini sangat besar dan melampaui bencana-bencana sebelumnya, termasuk tsunami yang bersifat lokal. Ia memaparkan bahwa:
-
27 dari 29 kecamatan terdampak, sebagian total hancur.
-
121 warga meninggal, dan 118 masih hilang (data sementara).
-
Banyak desa tidak lagi memiliki rumah berdiri.
-
Hingga hari kesembilan, belum ada pejabat pusat yang melihat langsung kondisi di Aceh Utara.
-
Seluruh obat-obatan lokal hancur terendam, dan bantuan obat baru datang dari negara tetangga, Malaysia.
“Apakah tidak wajar bencana sebesar ini ditetapkan sebagai bencana nasional?” tegas Ismail.
Namun demikian, Ilham Malik menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan tindakan nasional, bukan status administratif. Menurutnya, seluruh aparat sudah bergerak berdasarkan instruksi Presiden, dan bantuan tidak bergantung pada penetapan status tersebut.
Penanganan dan Pemulihan Pasca Bencana
Menutup dialog, Bupati Ismail Jalil kembali menegaskan dua hal utama untuk keberlangsungan hidup masyarakat:
-
Pemenuhan kebutuhan dasar: makanan, air bersih, dan obat-obatan.
-
Pemulihan jangka menengah dan panjang, meliputi:
-
rekonstruksi rumah warga yang hilang,
-
perbaikan jalan dan irigasi,
-
pemulihan lahan pertanian yang rusak.
-
“Semuanya rusak. Bagaimana masyarakat kami bisa kembali hidup normal tanpa dukungan pemulihan?” ujarnya.
Harapan dan Seruan Solidaritas
Ketiga narasumber sepakat bahwa penanganan bencana Aceh Utara membutuhkan gotong royong nasional, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat sipil. Heril menutup dengan menekankan bahwa upaya maksimal harus dilakukan untuk menjangkau wilayah-wilayah terisolasi — dengan atau tanpa status bencana nasional — demi menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa.
Sumber Kompas TV https://www.youtube.com/watch?v=-9BV1h4eSi0