- Nominal yang terlalu besar berdampak psikologis dan menciptakan persepsi bahwa mata uang itu “lemah”. Ini memengaruhi kredibilitas, baik di dalam maupun luar negeri. Jika kredibilitas menurun, penggunaan mata uang juga turun. Bahkan muncul fenomena currency substitution.
- Redenominasi bisa menjadi sinyal kuat bahwa negeri ini ingin memperbaiki tata kelola moneter dan menjaga inflasi secara lebih disiplin. Negara-negara yang berhasil—seperti Turki—melakukannya sebagai bagian dari reformasi kebijakan makro.
PELAKITA.ID – Di kanal Youtube Awalil Rizky, Pelakita.ID mencatat beberapa informasi penting dan relevan terkait perlu tidaknya Redominasi Rupiah untuk Indonesa. Ada dua narasumber yang hadir yaitu Dr Muhammad Sarkawi Rauf dan Wijayanto Samirin.
Seperti dijelaskan oleh Awali Rizki, podcast ini berguna untuk memberikan literasi ekonomi supaya masyarakat tidak langsung bereaksi hanya karena melihat siapa yang mencanangkan kebijakan, atau karena persepsi awal yang keliru.
Apa sebenarnya redenominasi itu?
Redenominasi adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter—Bank Indonesia bersama pemerintah—pasti ada dasar pemikirannya dan landasan teorinya.
Menurut Sarkawi, isu redenominasi ini sudah lama. Sejak sekitar tahun 2010–2013, pemerintah mulai mencanangkan wacana redenominasi. Namun, ketika isu ini muncul, sebagian masyarakat langsung teringat peristiwa sanering tahun 1960-an, lalu mengira bahwa redenominasi sama dengan sanering.
Redenominasi adalah strategic monetary policy intervention untuk menyederhanakan nilai nominal uang tanpa mengubah daya belinya. Jadi angka pada uang berubah, tetapi kemampuan membeli tetap sama. Ini murni penyederhanaan nilai nominal.
Di banyak negara, redenominasi sudah dilakukan puluhan kali. Dalam teori ekonomi, dasarnya terkait dengan fungsi uang:
1. Medium of exchange (alat tukar),
2. Unit of account (alat hitung),
3. Store of value (penyimpan nilai).
Ketika nilai nominal uang terlalu besar—misalnya barang yang seharusnya bernilai “seribu”, tetapi tertera “satu juta”—hal ini membuat fungsi uang sebagai alat tukar dan alat hitung menjadi tidak efisien.
Sarkawi mencontohkan Turki. Negara ini pernah mengalami inflasi sangat tinggi sejak tahun 1970-an hingga awal 2000-an. Nilai lira merosot drastis; satu dolar AS pernah mencapai 1.650.000 lira. Pecahan uang terkecil bahkan mencapai 50.000 lira, dan yang terbesar jutaan lira.
Inflasi ekstrem membuat nominal uang membengkak sehingga tidak efisien digunakan dalam transaksi. Karena itu, pada Januari 2005, ketika inflasi Turki berhasil turun ke satu digit, pemerintah melakukan redenominasi sebagai bagian dari reformasi ekonomi dan penataan sistem keuangan.
Hasilnya cukup baik: selama sekitar 15 tahun inflasi Turki terjaga, sebelum kembali naik pada masa pandemi.
Bedanya Redenominasi dan Sanering
Wijayanto menambahkan bahwa banyak kekhawatiran publik muncul karena belum memahami perbedaan redenominasi dan sanering tahun 1960-an. Perbedaannya tegas. Redenominasi manakala uang dikurangi nolnya, harga barang juga berkurang nolnya. Daya beli tidak berubah. Sementara Sanering, nominal uang dikurangi, harga barang tidak ikut turun.
Daya beli masyarakat turun. Penabung dirugikan; justru yang berutang diuntungkan.
Karena itu, redenominasi tidak perlu menimbulkan kekhawatiran seperti sanering.
Dia menambahkan bahwa terlalu banyak nol membuat aktivitas ekonomi menjadi tidak efisien. Contoh sederhana: kafe-kafe sekarang sering menulis harga “35K” atau “200K” karena menulis banyak nol tidak praktis.
Bahkan kalkulator dan mesin kasir memiliki keterbatasan digit. Itu artinya alat transaksi pun “meminta” penyederhanaan nilai.
Dalam dunia saham, redenominasi mirip dengan stock split: angka berubah, nilai intrinsik pemilik tidak berubah. Di sisi lain, banyak negara juga pernah melakukan reverse stock split untuk alasan persepsi. Sama seperti itu, mata uang dengan terlalu banyak nol menimbulkan persepsi negatif—disebut garbage currency atau junk currency. Investor global memandang nominal besar sebagai mata uang yang tidak efisien dan rentan.
Masalah Kredibilitas Rupiah dan Currency Substitution
Sarkawi menambahkan bahwa rupiah termasuk salah satu mata uang dengan nilai nominal paling rendah di dunia—peringkat enam menurut beberapa publikasi internasional. Hanya sedikit di atas Vietnam.
Nominal yang terlalu besar berdampak psikologis dan menciptakan persepsi bahwa mata uang itu “lemah”. Ini memengaruhi kredibilitas, baik di dalam maupun luar negeri.
Jika kredibilitas menurun, penggunaan mata uang juga turun. Bahkan muncul fenomena currency substitution: masyarakat menggunakan mata uang asing (misalnya dolar atau dolar Singapura) untuk transaksi tertentu.
Dikatakan, ini berbahaya, karena instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia menjadi tidak efektif. Jika orang bertransaksi dengan dolar, suku bunga BI tidak lagi memengaruhi perekonomian domestik.
Karena itu, redenominasi bisa menjadi sinyal kuat bahwa negeri ini ingin memperbaiki tata kelola moneter dan menjaga inflasi secara lebih disiplin. Negara-negara yang berhasil—seperti Turki—melakukannya sebagai bagian dari reformasi kebijakan makro.
Negara yang Berhasil dan Gagal
Contoh yang berhasil: Turki (2005): redenominasi dilakukan setelah inflasi turun ke satu digit. Kredibilitas meningkat; inflasi stabil selama 15 tahun.
Contoh yang gagal:
• Zimbabwe: redenominasi berkali-kali tetapi inflasi tetap kembali karena kebijakan makro buruk.
• Argentina: beberapa kali redenominasi namun gagal, sebab disiplin fiskal dan moneter lemah.
• Rusia (1998): sempat redenominasi rubel, namun kembali terpukul krisis dan nilai tukarnya anjlok.
Intinya, redenominasi harus dilakukan ketika kebijakan moneter dan fiskal dijalankan dengan disiplin, serta inflasi relatif stabil. Jika tidak, redenominasi tidak akan efektif.
Redenominasi sebagai Sinyal Kebijakan
Dalam berbagai studi, redenominasi dipahami sebagai signal dari pemerintah dan bank sentral bahwa mereka siap melakukan perubahan besar. Karena itu, di negara-negara yang pernah berhasil—mulai dari Jerman, Belanda, hingga Israel—redenominasi dilakukan setelah kredibilitas kebijakan mulai pulih pasca krisis atau hyperinflation. Sinyalnya jelas: kami berubah, kami menjadi lebih disiplin, kami lebih berhati-hati.
Di Indonesia, momentum terbaik sebenarnya pernah terbuka pasca krisis 1998. Namun langkah itu tidak jadi dieksekusi. Kini, ketika inflasi sudah sangat terkendali, kesempatan itu kembali muncul.
Mengapa Redenominasi Bisa Efektif?
Redenominasi akan berhasil apabila diiringi:
1. Kebijakan moneter yang lebih pruden
2. Transparansi dan komunikasi publik yang kuat
3. Langkah untuk menjaga inflasi tetap rendah
4. Reformasi sektor keuangan dan digitalisasi transaksi
Jika kondisi ini terpenuhi, redenominasi bisa berdampak nyata terhadap stabilitas ekonomi dan ekspektasi pasar.
Mengapa Sebagian Ekonom Bilang “Lebih Baik Stabilkan Rupiah Dulu”?
Ada pendapat bahwa stabilitas nilai tukar lebih penting daripada redenominasi itu sendiri. Pendapat ini tidak salah—namun tidak lengkap.
Stabilitas nilai tukar, kebijakan moneter ketat, dan disiplin fiskal memang penting. Tanpa itu, redenominasi akan kehilangan makna. Tetapi bila dilakukan bersamaan, kebijakan tersebut justru saling memperkuat. Redenominasi membantu:
• meningkatkan persepsi dan kredibilitas rupiah,
• mengurangi kebutuhan masyarakat menyimpan mata uang asing,
• mempermudah transaksi tunai dan menurunkan beban logistik,
• memperkuat posisi rupiah dalam transaksi internasional.
Contoh sederhana: saat ini menyimpan uang tunai dalam rupiah sangat tidak praktis. Untuk kebutuhan kas tertentu, pelaku usaha cenderung memilih USD atau SGD karena nilai per lembarnya lebih tinggi. Ini bukan soal gengsi, melainkan logistik. Redenominasi mengurangi masalah ini secara mendasar.
Redenominasi dan Reputasi Rupiah
Kredibilitas mata uang memengaruhi cara dunia memandang sebuah negara. Wisatawan yang menukar USD lalu “menjadi jutawan dalam sehari” mungkin terlihat lucu, tetapi efek reputasinya nyata. Negara-negara yang pernah melakukan redenominasi—Australia, Jepang, hingga Selandia Baru—melakukannya dengan alasan strategis, bukan kosmetik.
Rupiah—dengan nilai belasan ribu per USD—sulit menjadi mata uang yang dihormati secara internasional. Memang masih ada Vietnam yang “lebih lemah”, tetapi itu bukan parameter yang membanggakan. Redenominasi adalah satu cara memperbaiki persepsi dan mendorong penggunaan rupiah dalam transaksi global.
Ada potensi besar di sini. Redenominasi memberikan alasan dan momentum untuk melakukan reformasi lebih luas, seperti:
• Digitalisasi transaksi (Kris, QRIS, uang elektronik)
• Edukasi publik tentang keuangan digital
• Literasi anti-pinjol ilegal
• Transformasi UMKM menuju usaha formal
• Harmonisasi kebijakan antara BI, OJK, dan LPS
Dengan paket kebijakan yang tepat, redenominasi dapat mempercepat peralihan dari ekonomi berbasis uang kartal ke ekonomi digital—yang jauh lebih efisien.
Contoh perhitungan:
Mencetak satu lembar uang Rp100.000 membutuhkan biaya sekitar Rp400. Dengan uang kartal beredar sekitar Rp1.000 triliun, biaya cetak mencapai Rp4 triliun. Jika transaksi semakin digital, penghematan negara sangat signifikan.
Biaya Redenominasi dan Apakah Layak?
Benar, redenominasi membutuhkan biaya besar: sosialisasi, pencetakan uang baru, serta adaptasi di sektor perbankan dan bisnis. Namun bila redenominasi digunakan sebagai momentum reformasi menyeluruh, manfaat jangka panjangnya jauh melampaui biayanya.
Pengalaman negara seperti Ghana menunjukkan bahwa redenominasi dapat menstabilkan kondisi makroekonomi dalam jangka panjang bila dijalankan sebagai bagian dari reformasi besar.
Kesimpulan: Redenominasi Sangat Layak—Asal Tidak Dibiarkan Bekerja Sendiri
Redenominasi bukan sekadar menghilangkan tiga nol. Bukan sekadar soal estetika mata uang. Ia adalah:
• sinyal kebijakan,
• instrumen peningkatan kredibilitas,
• alat memperkuat stabilitas nilai tukar,
• momentum reformasi digital dan keuangan,
• sekaligus peluang meningkatkan reputasi rupiah.
Karena itu, redenominasi wajib dilakukan bersamaan dengan transformasi sektor keuangan, reformasi kebijakan moneter dan fiskal, serta program digitalisasi ekonomi.
Jika dijalankan sendiri, redenominasi berisiko tidak berguna. Namun bila dijalankan sebagai paket lengkap, manfaatnya jauh lebih besar daripada biayanya.
Salah satu perdebatan utama adalah soal timeline. Secara formal, proses legislatif bisa memakan waktu panjang. Namun beberapa ekonom menilai, jika dipersiapkan dengan serius:
• Penyusunan RUU: 1–2 tahun
• Pembahasan legislatif (Prolegnas): sekitar 2027
• Pengesahan UU: 2027–2028
• Transisi teknis & pelaksanaan: 2 tahun setelahnya
Dengan asumsi tersebut, redenominasi baru akan mulai berlaku sekitar 2030, setelah Pemilu 2029—fase politik yang dinilai lebih aman untuk kebijakan jangka panjang.
Beberapa ekonom bahkan mendorong timeline lebih cepat (4–5 tahun), selama harmonisasi regulasi dapat dilakukan dengan baik, terutama revisi pada UU BI, OJK, LPS, dan aturan keuangan lainnya.
Manfaat Besar yang Sering Terlupakan
Redenominasi sering dipahami hanya sebagai pemotongan nol pada uang, seolah-olah perubahan kosmetik. Padahal dampaknya jauh lebih luas.
Momen “pembersihan uang palsu”
Indonesia punya masalah serius terkait uang palsu. Data resmi sering kali meremehkan jumlah sesungguhnya di lapangan.
Kasus Makassar menjadi contoh ekstrem: satu kelompok kecil mampu mencetak dan mengedarkan Rp7 triliun uang palsu melalui jaringan warung kecil. Bila satu grup saja mencapai angka ini, bayangkan potensi jumlah kelompok lain.
Redenominasi memberi kesempatan untuk:
• menarik uang lama secara sistematis,
• memeriksa asal-usul uang dalam jumlah besar,
• mengeluarkan uang baru dengan fitur keamanan berlapis.
Ini sekaligus “memukul” para penimbun uang haram—baik koruptor, pencetak uang palsu, atau pelaku pencucian uang. Sebaliknya, pedagang kecil, petani, atau masyarakat umum tidak dirugikan karena semua uang akan ditukarkan secara legal.
Transparansi Keuangan & Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan
Selama masa transisi, seperti pengalaman Turki, semua harga ditampilkan ganda:
• Rupiah Lama (Old IDR)
• Rupiah Baru (New IDR)
Penjual bebas menerima keduanya dan langsung menukarnya ke bank. Pada akhirnya, uang lama akan hilang dari peredaran dengan sendirinya.
Mengurangi Risiko Currency Premium
Investor menilai rupiah memiliki risiko nilai tukar yang tinggi, bahkan ketika fundamental ekonomi kuat. Volatilitas nilai tukar Indonesia—melemah sekitar 6–7% per tahun—membuat investor meminta premi lebih tinggi ketika membeli aset rupiah.
Fenomena ini tidak sepenuhnya rasional; beberapa ekonom merujuk teori “home bias” dalam keuangan internasional: investor global cenderung kembali ke “rumah” (US dollar) pada kondisi penuh ketidakpastian.
Redenominasi, bila diterapkan dengan kredibel dan konsisten, dapat:
• meningkatkan persepsi stabilitas jangka panjang,
• menurunkan risk premium,
• memperkuat daya tarik rupiah.
Apakah Indonesia Siap? Tantangan Terbesar: Kepercayaan Publik
Secara teknis, redenominasi bisa disiapkan. Secara ekonomi, manfaatnya ada. Namun, faktor non-ekonomilah yang paling kritis: kepercayaan publik terhadap pembuat kebijakan.
Tantangan utamanya:
Dalam beberapa tahun terakhir, publik dan investor semakin kritis terhadap langkah-langkah pemerintah maupun otoritas moneter. Narasi politik sering menutupi komunikasi kebijakan yang substansial.
Redenominasi bukan kebijakan sehari-dua hari; keberhasilannya sangat bergantung pada:
• konsistensi komunikasi,
• kesiapan sistem perbankan,
• kejelasan roadmap,
• keseriusan koordinasi antar lembaga.Risiko Persepsi
Publik harus diyakinkan bahwa:
• redenominasi bukan sanering,
• nilai kekayaan masyarakat tidak berubah,
• harga barang tidak melonjak,
• masa transisi diawasi ketat.
Jika komunikasi gagal, kepanikan dapat merusak tujuan redenominasi itu sendiri.
Lalu, Mengapa Vietnam Tidak Melakukan Redenominasi?
Ada anggapan bahwa “Vietnam saja tidak redenominasi.” Namun analogi ini keliru.
• Ekspor Vietnam sangat tinggi (lebih dari 50% PDB).
• Devisa hasil ekspor masuk ke dalam negeri (tidak parkir di luar negeri).
• Cadangan devisa tinggi.
• Stabilitas makro mereka berbeda dengan Indonesia.
Artinya, kondisi setiap negara tidak bisa disamakan. Vietnam punya alasan untuk mempertahankan denominasi tinggi, sementara Indonesia menghadapi masalah struktural berbeda—terutama terkait persepsi risiko mata uang.
Kesimpulan: Redenominasi Bukan Sekadar Ganti Uang
Bila disiapkan dengan matang dan disertai koordinasi institusi yang kuat, redenominasi memberi peluang untuk:
• memperkuat kredibilitas rupiah,
• membersihkan uang palsu dan uang “gelap”,
• menurunkan risiko mata uang,
• memperbaiki persepsi investor,
• meningkatkan efisiensi transaksi jangka panjang.
Tetapi kunci keberhasilan bukanlah teknis ekonominya, melainkan kepercayaan publik. Jika publik percaya bahwa kebijakan ini dilakukan dengan transparan, bertahap, dan konsisten, redenominasi bisa menjadi salah satu fondasi penting menuju sistem keuangan yang lebih sehat dan kredibel.
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=Lthzc3V5_m8
Redaksi