Khawatir ekspor pasir laut, Guru Besar ITS kirim surat ‘cinta’ ke Menteri Trenggono

  • Whatsapp
Prof Widi Agus Pratikto, Guru Besar Kelautan ITS Surabaya (dok: istimewa)

DPRD Makassar

PELAKITA.ID – Guru Besar Teknik Kelautan ITS Surabaya Prof Widi Agus Pratikto membagikan naskah surat (tanda cinta NKRI) yang dibuatnya dan ditujukan ke Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait kebijakan pembolehan ‘eskpor pasir laut’.

Berikut kutipannya.

Read More

 

Yth. Bapak MKP

Dr. Ir. Sakti Wahyu Trenggono

Yth. Sahabat-sahabat KKP

Attn. PP no 26 Tahun 2026 Aspek Kehati-harian

 

Assalamualaikum wr wb.

Salam sehat walafiat,

Bapak Trenggono, kami mengikuti kegiatan terkait PP 26 tahun 2023. Mohon berkenan saya memberikan masukan.

Saya dari ITS bersama Prof Suntoyo hadir pada acara dengan Bapak tanggal 31 Mei 2023 dan kembali 1 Juni 2023.

Prof Suntoyo Alumni Universitas Tohoku (Kingdom Engineering University – Japan) bidang Sediment Engineering.

Saya belajar di USA dengan Ph.D bidang Ocean and Coastal Engineering di Universitas North Carolina dimana beberapa Menteri Alumninya. Sebentar lulu dan kembali ke Indonesia, saya membantu Dirjen Perhubungan Laut, BPPT, KKP (KP3K dan BRKP).

Kemudian pada tahun 2002 saya diminta membantu Prof Rokhmin sebagai Dirjen KP3K termasuk meletakkan berapa perundang-undangan Pesisir dan Kelautan.

Tahun 2006 ditugasi sebagai Sekjen KKP. Selepas dari KKP saya ditugasi sebagai Sekjen 8 negara (D8) bermarkas di Istanbul dari 2010 sd awal 2013.

Selanjutnya memperoleh tugas Negara sebagai ED RS CTI CFF 2015 – 2019.

Saya mohon maaf kemarin Kamis 7 Juni 2023 tidak bisa mengikuti acara di Batam karena ada Kuliah (Final week) dan ada Giat Akreditasi. Namun kami, saya dan Prof Suntoyo mengikuti beberapa bahan paparan.

Tahun 2002 – 2003 KKP menglola TP4L (TIM PENGENDALI DAN PENGAWAS PENGUSAHAAN PASIR LAUT). Saya bertugas sebagai Ketua Divisi 1 – Zonasi.

Berbagai liku-liku dan tantangan serta cobaan. Tim sangat solid karena semua unsur ada representasinya dari Divisi 1 sampai 4 yang ketuanya Dirjen dari berbagai Kementerian.

Memperhatikan PP 26 tahun 2023 maka diperlukan aturan di bawahnya untuk operasionalisasi serta pembentukan tim seperti bentuk di atas.

Selain itu, karena menjaga sustainability dan ecological preservation maka perlu ahli dari engineering dan science yang memiliki pengalaman lapangan.

Pasir Laut pernah akan dibuka pada tahun 2007 namun tidak jadi karena satu dan lain hal.

Bapak Menteri, melihat urutan kegiatan yang dilakukan di PRL, ada di koordinasi Direktorar Tata Ruang dan juga Dit Jasa Kelautan (2 Direktur).

Beberapa masukan saya di antaranya.

  1. Kajian sedimentasi banyak asumsi yang belum tentu reliable.
  2. Fokus operasi di wilayah Riau dan Kepri maka jauh refleksinya dengan PP 26 tahun 2003.
  3. Saya memperhatikan adik-adik muda dan pintar dan yang sabar namun ada yang kurang seksama.
  4. Keterlibatan Perguruan Tinggi penting karena alpanya Badan Riset Kementerian.
  5. Perlu pelibatan Dirjen lain seperti Pengawasan KKP dari awal untuk memahami skenario yang berjalan.
  6. Interdepartemen perlu dilakukan komunikasi dalam menjaga sustainability dan ecological preservation maka perlu ahli dari engineering dan science
  7. Kegiatan ini seyogyanya selalu memikirkan dampak untuk nelayan yang potensial menjadi sahabat KKP dalam segala giat.
  8. Menuju terminologi export pasir laut seyogyanya memperoleh pertimbangan besar dan seksama.

Bapak Menteri, kami memberikan masukan ini karena cinta NKRI. Semoga kami terus dapat membntu memajukan NKRI.  Nuhun.

Wassalam,

Widi A Pratikto

 

___
Editor: K. Azis
Keterangan: Ada beberapa edit minor untuk penjelasan kata. 

Related posts