PELAKITA.ID – Pada pelaksanaan Kongres III Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia ISKINDO di Tanjung Pinang terdapat 11 poin yang mengemuka sebagai rekomendasi utama.
Untuk internal, peserta merekomendasikan perlunya penguatan Kelembagaan Iskindo sebagai tulang punggung sampai pada level kampus serta berbagai komunitas ‘kelautan perikanan’ untuk berkolaborasi dalam mengoptimalisasi pengelolaan sumberdaya kelautan.
Yang kedua adalah mempercepat pembentukan lembaga sertifikasi profesi jasa kelautan untuk mendorong kualitas dan keamanan kerja bidang kelautan
Sementara untuk eksternal ada 11 poin yang mengemuka yaitu:
Pertama, mendorong harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan kelautan dengan UUCK untuk pengelolaan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan.
Kedua, menjadi pendorong integrasi dan akselerasi agenda pengelolaan kelautan dan perikanan ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ketiga, mendorong Iskindo untuk hadir di arus utama wacana poros maritim dunia skala nasional
Keempat, membawa Iskindo mampu hadir di tengah masyarakat pesisir dan nelayan dengan berbagai program dan kebijakan dalam bemtuk Desa Pesisir Binaan
Kelima, Iskindo mempertahankan Gelar Sarjana Kelauatan kepada pemerintah
Keenam, mengokohkan peran Iskindo pada level Internasional dengan pembentukan Cabang Iskindo Luar Negeri
Ketujuh, mengimplementasi Permen wilayah perbatasan di Maluku Utara ada 3 kabupaten yakni; Pulau Morotai, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, tetapi yang baru dikembangkan adalah di Pulau Morotai. sehingga harus perlu KKP utk pengembangan SKPT di Halteng dan Haltim
Kedelapan, mengakselerasi kerjasama kawasan propinsi kepulauan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai sumber PAD
Kesembilan, mengakselarasi harmonisasi dan implementasi Perpres RAN Kebijakan Kelautan Nasional 2021-2025.
Kedelapan, mendorong Indonesia untuk aktif dan tuntas dalam penyelesaian konflik Laut Natuna Utara.
Kesembilan, Iskindo berperan mencari solusi teknologi tepat guna dan murah utk masyarakat pesisir yg bertujuan mengurangi pemanfaatan ekosisten mangrove menjadi lahan budidaya udang dan bandeng serta pemanfaatan lainnya, yang merusak mangrove, sumberdaya kelautan dan lingkungan hidup.
Kesepuluh, ikut serta dalam program penguatan Blue Economy
Kesebelas, ikut serta dalam mendorong Blue Carbon mechanism.
Secara spesifik, terdapat beberapa usulan yang disampaikan oleh peserta seperti dari Papua Barat hingga Sulawesi Selatan.
Dari Papua Barat, ketua DPW Iskindo Semuel Konjol menyampaikan lima rekomendasi spesifik.
Pertama.mengusulkan wacana perluasan ZEE di pantai Utara Papua (meskipun nanti) perlu ada kajian yang lebih mendalam dalam menjustifikasi hal tersebut namun perlu utk dipikirkan oleh Iskindo karena di zona ZEE masih banyak kapal-kapal asing.
Kedua, Papua Barat sebagai ‘Provinsi Berkelanjutan’ sangat berkontribusi dalam target pencapaian kawasan konservasi perairan secara nasional, namun dari sisi pembiayaannya masih jauh seperti yang diharapkankan, ini perlu Iskindo juga mendorong hal tersebut.
Ketiga, pencemaran pesisir di Kota Sorong akibat Reklamasi. Untuk Sorong Selatan salah satu kawasan konservasi yang memiliki ekosistem khusus yaitu hutan mangrove dan terluas di Papua Barat dapat dijadikan suatu kawasan khusus, sebagaimana telah ditetapkan dengan PermenKp 67/2021 dan akan menjadi kelembagaan yg harus dikelola dengan baik.
Keempat, Iskindo perlu mendorong melalui kementerian KP dalam hal pembiayaan..
Kelima, untuk Kota Sorong, mendorong ke Kementerian terkait sebagai Suatu Kawasan Sentral Kelautan dan Perikanan Terpadu karena hal ini bisa terkoneksi dengan Kabupaten Sorong Papua Barat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
Dari Makassar, ketua Iskindo Sulawesi Selatan, Dr Gaffar mengusulkan adanya penguatan ISKINDO dari sisi pengembangan science.
Kedua, memperkuat SDM yang spesifik untuk mengeksplorasi SDA yang baru serta memperkenalkan spesifikasi kepada laumni yang baru untuk pembangunan kelautan Indonesia
Dari Jateng, ketua DPW Iskindo Jateng meminta adanya keterlibatan ilmu-ilmu kelautan dalam menentukan standar lingkungan kelautan dalam pembuatan dokumen lingkungan seperti analisi lingkungan.
“Iskindo perlu mendorong pihak perusahan perusahan yang usahanya berdampak terhadap kelautan dan perikanan pemberdayaan kepada masyakat peisir dan pulau pulau kecll,” kata Riyono.
Syofyan Hasan dari DPP berharap ada dukungan untuk perampungan Undang-undang kepulauan
A.Hartono, peserta lainnya berharap ada kolaborasi ataupun integrasi pelaksanaan program pemerintah antar kementrian ataupun departemen sehingga terjadi harmonisasi pembangunan. mendorong kerjasama usaha kemaritiman.
Editor: K. Azis
