Dr Hasanuddin Atjo, tenaga ahli budidaya perikanan pada Kemenkomarves RI membagikan pokok-pokok pikirannya tentang dimensi Food Estate, komitmen yang mutlak dibutuhkan serta bagaimana laut bisa menjadi sumber pangan dan energi.
PELAKITA.ID – Presiden Jokowi bersama wakilnya Mar’uf Amin sangat menyadari dan memahami bahwa ketersediaan dan distribusi serta keterjangkauan pangan menjadi sangat strategis bagi kehidupan maupun stabilitas negeri ini. Negeri dengan penduduk sekitar 260 juta jiwa. Karena itu, pangan menjadi salah satu misi besarnya di periode 2019-2024.
Pada tahun 2020, Pulau Kalimantan dicanangkan menjadi salah satu wilayah Food Estate, penyediaan pangan daratan.
Pada tahun 2021 Presiden Joko Widodo akan merealisasikan Maluku sebagai LIN Lumbung Ikan Nasional, meskipun Kepresnya oleh Presiden SBY sementara pelabuhan Tual akan menjadi pintu ekspor hasil perikanan.
Kebijakan yang diambil oleh Jokowi terkait LIN, patut diapresiasi dan dilanggengkan serta menjadi satu budaya, karena mampu lepas dari kepentingan politik yang terkesan kental baik di pusat dan daerah. Kadangkala, meskipun program itu baik tetapi enggan dilanjutkan oleh penerusnya.
Masih di tahun 2021, Presiden Jokowi kembali menyederhanakan sistem riset, yang selama ini di kementerian teknis masing masing, kini disatukan dalam BRIN, Badan Riset Nasional setara Menteri. Dan di tahun yang sama membentuk BPN, Badan Pangan Nasional yang langsung di bawah kendali Presiden.
Di tahun 2021 melalui KKP dalam koordinasi Menko Marvest, Maritim dan Investasi kembali dicanangkan dan diprogramkan Shrimp Estate dan Seaweed Estate sebagai cara baru dalam meningkatkan produksi dan value komoditi udang maupun rumput laut, agar berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.
Shrimp atau Seawed Estate adalah sebuah pendekatan bisnis komoditi terintegrasi hulu dan hilir di dalam satu kawasan terkoneksi, sehingga dapat memperpendek rantai pasok atau supply chain, yang selama ini terlalu panjang, sehingga ongkos logistik menjadi mahal dan akan menurunkan daya saing.
Selain itu, pendekatan baru ini juga berorientasi kepada peningkatan produktifitas, agar cukup tersedia bahan baku bagi hilirnya yang juga sudah berorientasi kepada produk nilai tambah.
Kesemuanya ini butuh inovasi, teknologi yang tepat, dan terukur serta pembiayaan.
Perhatian Jokowi terhadap potensi pesisir dan laut sangat beralasan, dikarenakan memiliki jumlah pulau terbanyak, garis pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada. Ini tentunya sebagai modal dasar jika kita berkeinginan menjadi negara Maritim yang kuat dan dihitung.
Ada hal yang ironi dan membuat kita menjadi tercengang, karena Thailand dan Vietnam dengan garis pantainya sekitar 3 200 km, devisa ekspor hasil perikanannya di 2020 mendekati $ 9 miliar AS . Sementara itu, Indonesia, garis pantai mendekati 100.000 km, 33 kali Vietnam, devisa ekspor hasil perikanan hanya di angka sekitar $ 5 miliar AS.
Terlepas dari performa ekspor hasil perikanan seperti itu, Indonesia memiliki iklim tropis, menunjang produksi pangan bisa dilakukan hampir sepanjang tahun.
Berbeda dengan negeri beriklim sub tropis yang ideal hanya bisa dilakukan separuh tahun serta membutuhkan investasi bila berkeinginan untuk berproduksi sepanjang tahun.
Sejumlah negara sub-tropis, sejak lama menyadari bahwa ancaman krisis pangan bisa datang sewaktu waktu. Strategi mereka tidak lagi membangun gudang penyimpanan raksasa, tetapi mengembangkan inovasi dan teknologi agar mampu berproduksi sepanjang tahun.
Dengan teknologi perbaikan mutu benih, green house atau rumah kaca maka iklim mikro bisa diatur sehinga mereka bisa memproduksi pangan secara penuh sepanjang tahun.
Kini inflasi negara tersebut, jarang disebabkan oleh kelompok bumbu seperti cabai keriting, rawit bawang serta kelompok makanan seoerti ikan laut. Berbeda halnya dengan negeri ini.
Tagline Laut Masa Depan Bangsa, Poros Maritim Dunia, tentunya tidak salah, karena laut menjadi sumber pangan terbesar terutama protein, bahkan karbohidrat dan sejumlah bahan supporting industri makanan dan minuman, kesehatan serta industri manufaktur lainnya.
Bahkan laut, oleh beberapa negara telah dilirik sebagai sumber green energy melalui pemanfaatan arus, gelombang dan pasang surut. Green energy saat ini telah menjadi kesepakatan bangsa bangsa dunia melalui PBB dituangkan di dalam SDGs, Sustainable Development Goals (2015-2030) kelanjutan dari Milenium Development Goals, atau MDGs.
China saat ini berpenduduk sekitar 1,4 miliar jiwa, dan membutuhkan beras sangat tinggi. Di tahun 2020 negeri ini impor beras dari Amerika Serikat sebanyak 5 juta ton. Dari riset yang panjang, kini negeri ini dalam skala laboratorium, berhasil memproduksi padi di laut sebagai skenario kurangi ketergantungan.
Penemuan inovasi ini dinilai sangat strategis bukan bagi kepentingan rakyat negeri Tirai Bambu ini saja, tetapi akan menjadi pradaban baru dunia, utamanya bagi negara yang memiliki wilayah perairan laut dan pesisir yang luas seperti indonesia.
Tidak berlebihan Pricewaterhouse Cooper, sebuah lembaga survey terkemuka dunia memprediksi di tahun 2045 ekonomi Indonesia akan masuk lima besar dunia, dikarenakan akan memiliki Produk Domestik Bruto, PDB diprediksi sebesar $7 triliun AS meningkat dari $1 triliun AS di tahun 2020.
Prediksi menjanjikan seperti ulasan di atas tentunya berpulang kepada komitmen dan keseriusan bersama di pusat dan daerah. Pemerintah pusat telah menunjukkan akan hal itu dengan membuat pembaharuan mulai rekstrukturisasi Kementerian dan Lembaga hingga pendekatan produksi pangan yang berorientasi estate.
Pemerintah di daerah seyogianya juga melakukan hal yang sama. Harus mengintegrasikan RPJMD-nya dengan RPJMN 2019-2024.
Selain itu, juga menciptakan iklim dan daya tarik investasi yang baik antara lain kemudahan proses perizinan, dan jaminan keamanan investasi serta penataan ruang darat dan laut.
Badan Usaha Milik Daerah, BUMD; Badan Usaha Milik Desa, BUMdes harus didorong dan lebih berperan untuk peningkatan kapasitas dan kemandirian fiskal yang umumnya masih rendah dan bergantung ke Pemerintah Pusat. Sekitar 70 persen daerah di Indonesia kemandirian fiskalnya kurang dari 50 persen.
Sudah harus ada keberanian dari Pemimpin Daerah untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan yang dinilai gemuk alias kaya struktur tapi miskin fungsi.
Demikian pula dalam hal proses mengisi jabatan struktur lebih kedepankan aspek kompetensi dan profesionalisme. Kepentingan tertentu seyogianya sudah harus dikurangi.
Demikian beberapa catatan ringan ini diulas dalam penerbangan Palu Makassar di Sabtu pagi, tanggal 4 September 2021 dalam situasi sepi penumpang sebagai rangkaian dampak Covid-19 dan akan diulas pada kesempatan lain “Tiga Jenis perubahan pada era New Normal”.
Semoga.
