Indonesia Dorong Laut Masuk Agenda Utama Solusi Perubahan Iklim Global di COP31

  • Whatsapp
Mewakili Menteri KKP dalam forum tersebut, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menegaskan bahwa laut tidak boleh hanya dipandang sebagai ekosistem yang menerima dampak perubahan iklim.

PELAKITA.ID – Indonesia mendorong pengakuan yang lebih kuat terhadap ekosistem laut sebagai bagian penting dari solusi perubahan iklim global. Upaya tersebut disuarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Dialog Laut dan Perubahan Iklim pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, penguatan peran laut dalam agenda iklim dunia sejalan dengan komitmen Indonesia mengembangkan ekonomi biru melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Perlindungan dan pemulihan ekosistem laut, menurutnya, bukan semata-mata agenda konservasi, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Laut harus menjadi bagian penting dari solusi perubahan iklim global. Indonesia memiliki potensi ekosistem pesisir dan laut yang besar, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, yang harus kita jaga dan pulihkan. Melalui pendekatan ekonomi biru, kita ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut berjalan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang,” ujar Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (15/11).

Mewakili Menteri KKP dalam forum tersebut, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menegaskan bahwa laut tidak boleh hanya dipandang sebagai ekosistem yang menerima dampak perubahan iklim.

Lebih dari itu, laut harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi melalui perlindungan ekosistem, penguatan adaptasi, dan aksi mitigasi yang terukur.

Indonesia menyampaikan tiga prioritas dalam dialog tersebut. Ketiganya mencakup penguatan hasil COP31, keberlanjutan kerja sama kelautan dalam kerangka Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC), serta percepatan pelaksanaan aksi iklim yang bertumpu pada ekosistem laut.

“Keputusan COP31 perlu mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi,” kata Irwan dalam intervensi Indonesia pada forum tersebut.

Ia menjelaskan, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan infrastruktur alami yang memiliki fungsi strategis bagi Indonesia.

Ketiga ekosistem tersebut membantu menjaga ketahanan lingkungan, mendukung ketersediaan pangan, serta menopang sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Pada saat yang sama, ekosistem tersebut menyimpan potensi besar sebagai solusi berbasis alam untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Indonesia juga menaruh perhatian pada keberlanjutan Mandat Glasgow yang telah membuka ruang dialog mengenai isu kelautan dalam proses UNFCCC.

Dalam konteks ini, Indonesia mendukung penyusunan peta jalan kelautan multiyears yang sejalan dengan Perjanjian Paris. Pelaksanaannya diharapkan bersifat sukarela, menghormati kondisi dan prioritas nasional masing-masing negara, serta berorientasi pada dukungan terhadap implementasi.

Irwan menilai, isu kelautan perlu terus menjadi bagian dari pembahasan UNFCCC tanpa menimbulkan tambahan beban pelaporan bagi negara-negara.

Pertimbangan tersebut penting karena sejumlah program kelautan yang telah dicantumkan dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC) baru akan memasuki tahap implementasi setelah 2030.

“Pekerjaan ke depan perlu memanfaatkan data dasar dan indikasi awal kemajuan yang telah dicapai. Dengan demikian, proses kerja sama dapat mendukung implementasi nyata tanpa menciptakan beban tambahan bagi negara-negara,” jelasnya.

Di tingkat nasional, Indonesia telah memasukkan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second NDC. Salah satu komitmen yang disampaikan adalah rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare. Pemerintah juga sedang memperkuat kerangka regulasi untuk pengembangan pendanaan karbon biru, termasuk melalui Peraturan Menteri mengenai Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan.

Meski memiliki komitmen dan potensi ekosistem yang besar, Indonesia menilai realisasi aksi iklim berbasis laut masih membutuhkan dukungan internasional.

Karena itu, pemerintah mendorong perluasan akses terhadap pendanaan hibah, dukungan dalam pengembangan proyek, penyempurnaan sistem pelacakan pendanaan kelautan, serta peningkatan kapasitas negara-negara dalam mengembangkan potensi karbon biru menjadi program aksi iklim di tingkat regional.

“Banyak komitmen kelautan masih bergantung pada dukungan. Kita membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik, serta penguatan kapasitas agar potensi karbon biru dapat diwujudkan menjadi aksi iklim nyata,” tegas Irwan.

Dorongan Indonesia di COP31 menegaskan bahwa agenda perubahan iklim tidak cukup hanya berfokus pada daratan dan sektor energi. Ekosistem laut perlu memperoleh tempat yang sepadan dalam kebijakan iklim global, termasuk dalam skema pendanaan, adaptasi, dan kerja sama antarnegara.

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, pengakuan tersebut bukan hanya menyangkut perlindungan alam, tetapi juga masa depan ketahanan pangan, ekonomi pesisir, dan kehidupan jutaan masyarakat yang bergantung pada laut.