Melalui klaster regional, kata Ikram, para kepala daerah dapat membangun ruang komunikasi dan konsolidasi untuk membicarakan perkembangan program, menyampaikan kendala, serta merumuskan kebutuhan bersama. Forum tersebut juga dapat menjadi sarana berbagi pengalaman antardaerah dalam menyiapkan lokasi, membangun infrastruktur pendukung, dan mengelola fasilitas KNMP 2027.
JAKARTA – Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang merupakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak semestinya berhenti sebagai proyek pembangunan infrastruktur perikanan.
Program nasional ini harus menjadi aset pembangunan daerah yang dikelola secara berkelanjutan, terhubung dengan kebutuhan masyarakat pesisir, dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan terutama di Halmahera Tengah.
Pandangan tersebut disampaikan Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, dalam wawancara dengan Kamaruddin Azis, di Jakarta, 12 November 2026.
Dalam perbincangan tersebut, Ikram membahas kesiapan Halmahera Tengah dalam mendukung implementasi KNMP, termasuk penyiapan lokasi, infrastruktur pendukung, keterlibatan pemerintah kabupaten, hingga pentingnya membangun koordinasi antardaerah penerima program.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan KNMP membutuhkan komitmen pemerintah daerah sejak tahap persiapan hingga fasilitas beroperasi.
Saat ini, Halmahera Tengah disebut memiliki empat titik KNMP yang berada di kawasan pesisir. Ikram mengungkapkan bahwa dirinya ikut memantau dalam proses persiapan.
Menurutnya, penentuan titik pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi wilayah, keamanan lokasi, aksesibilitas, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat nelayan.
Kemudahan akses, atau akses jalan, fasilitas menuju lokasi juga menjadi perhatian.
Dalam wawancara tersebut, Ikram menyampaikan bahwa jalan menuju lokasi yang dibicarakan mesti tersedia atau layak dilewati untuk kepentingan pembangunan KNMP 2027 yang semakin terbuka untuk sejumlah peruntukan. Hal yang mestinya menjadi bagian dalam survey calon lokasi. Demikian pula kebutuhan lain seperti ketersediaan air bersih hingga BBM.
Kesiapan ini menjadi salah satu modal untuk mendukung pembangunan fasilitas KNMP, meskipun sejumlah kebutuhan infrastruktur lainnya masih perlu dikawal.
Infrastruktur pendukung perlu dikawal bersama
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam wawancara adalah kesiapan infrastruktur dasar. Pembangunan fasilitas KNMP tidak cukup hanya mengandalkan penyelesaian bangunan utama, tetapi harus disertai ketersediaan listrik, air, akses jalan, dan kepastian pemanfaatan lahan.
Ada beberapa contoh seperti persoalan pemasangan tiang listrik yang berpotensi terkendala karena jalurnya melewati lahan milik masyarakat. Persoalan seperti ini dapat memengaruhi jadwal pekerjaan, bahkan menghambat kesiapan fasilitas untuk dioperasikan apabila tidak segera diselesaikan.
Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki posisi penting.
Kata Ikram, Kepala Daerah dapat menggerakkan perangkat daerah, berkoordinasi dengan pemerintah desa, dan memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat atau pemilik lahan. Persoalan sosial dan administratif di tingkat lokal tidak selalu dapat diselesaikan oleh kontraktor yang bekerja berdasarkan tanggung jawab teknis dan kontrak pekerjaan.
Pembicaraan tersebut juga menyinggung kemungkinan dukungan pemerintah daerah melalui APBD, terutama untuk kebutuhan infrastruktur pendukung seperti pengerasan jalan atau peningkatan akses menuju kawasan.
Dukungan semacam ini perlu disesuaikan dengan kewenangan, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah.
Bagi Ikram, keterlibatan pemerintah kabupaten menjadi bagian penting dari keberhasilan program. Pemerintah pusat membangun fasilitas, tetapi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan lingkungan pendukungnya siap sehingga infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat.
Kesiapan empat titik KNMP di Halmahera Tengah juga membuka peluang untuk mengintegrasikan program tersebut dengan agenda pembangunan ekonomi pesisir. Kawasan nelayan perlu dipahami sebagai ruang kegiatan ekonomi masyarakat, bukan sekadar lokasi berdirinya bangunan dan fasilitas perikanan.
Mendorong klaster KNMP Maluku dan Maluku Utara
Gagasan lain yang mengemuka dalam wawancara adalah perlunya membangun klaster daerah penerima KNMP, terutama untuk kawasan Maluku dan Maluku Utara. Gagasan ini berangkat dari kebutuhan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.
Dkatakan Ikram, daerah penerima program memiliki kondisi geografis, kebutuhan infrastruktur, dan tantangan pembangunan yang berbeda.
“Karakter wilayah kepulauan, misalnya, membutuhkan perhatian khusus terhadap transportasi laut, konektivitas antarpulau, ketersediaan energi, serta distribusi hasil perikanan. Intinya kita ini sudah tahulah,” ujar alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas Sam Ratulangi Manado ini.
Melalui klaster regional, kata Ikram, para kepala daerah dapat membangun ruang komunikasi dan konsolidasi untuk membicarakan perkembangan program, menyampaikan kendala, serta merumuskan kebutuhan bersama.
Forum tersebut juga dapat menjadi sarana berbagi pengalaman antardaerah dalam menyiapkan lokasi, membangun infrastruktur pendukung, dan mengelola fasilitas KNMP.
Dalam dialog itu, muncul pembicaraan mengenai pentingnya mempertemukan pemerintah kabupaten/kota penerima program.
Konsolidasi ini diharapkan memperkuat hubungan daerah dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sekaligus memastikan aspirasi pemerintah kabupaten memperoleh ruang dalam proses implementasi.
Klaster tersebut dapat dikembangkan sebagai forum koordinasi yang praktis, dengan melibatkan kepala daerah, organisasi perangkat daerah terkait, serta unsur teknis yang menangani pembangunan dan pengelolaan kawasan.
Dengan cara ini, persoalan yang dihadapi satu kabupaten dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya. “Bagi wilayah kepulauan, pendekatan seperti ini penting karena tantangan pembangunan KNMP tidak selalu dapat diselesaikan melalui pola koordinasi yang seragam. Diperlukan komunikasi yang memahami karakteristik dan kebutuhan masing-masing kawasan,” sebut Ikram.
Pemerintah daerah sebagai mitra strategis KKP
Dalam wawancara tersebut, diangkat hubungan yang lebih kuat antara KKP dan pemerintah kabupaten/kota. “Program nasional seperti KNMP membutuhkan penerimaan dan dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaannya tidak berjalan terpisah dari agenda pembangunan lokal,” kata Ikram.
Disebutkan Ikram, kepala daerah perlu ditempatkan sebagai mitra strategis, bukan hanya penerima informasi atau pihak yang diminta memenuhi persyaratan administratif. Komunikasi langsung antara KKP dan pemerintah kabupaten dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan, terutama yang berkaitan dengan lahan, infrastruktur, aksesibilitas, dan kebutuhan masyarakat.
Dia berharap Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027 yang saat ini diketuai Muhammad Abdi Suhufan dalam bingkai Dikrektorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memaksimalkan posisi pemerintah kabupaten/kota untuk bersama Satgas mengakselerasi perencanaan dan ketepatan lokasi baru.
“Kami di Halmahera Tengah berkomitmen untuk mengawal dan memastikan KNMP 2027 sesuai dengan kebutuhan daerah, tak semata perikanan tangkap tetapi peruntukan lainnya,” tambahnya.
Pendekatan ini juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan secara lebih terstruktur. Dengan demikian, pelaksanaan KNMP dapat berjalan melalui hubungan kerja yang saling mendukung antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Dalam konteks KNMP, kepentingan nelayan dan keberlanjutan pembangunan pesisir perlu menjadi titik temu seluruh pemangku kepentingan,” tegas Ikram.
Mengawal KNMP sebagai aset pembangunan daerah
Saat ini selain pembangunan KNMP untuk tahun anggaran berjalan, sejumlah titik tambahan sedang disurvery untuk KNMP 2027.
Ikram menyatakan komitmennya untuk memastikan persiapan dan perencanaan KNMP 2027 relevan dengan kebutuhan daerah.
“Kami siap mengkoordinasikan, ide klaster KNMP yang terkoordinasi tentu membutuhkan ruang kolaborasi yang lebih luas. Daerah penerima dapat membangun komunikasi bersama, memperkuat koordinasi dengan KKP, dan mengawal kebutuhan pembangunan berdasarkan karakter wilayah masing-masing,” sebutnya.
Apalagi KNMP 2027 membuka ruang seuas-luasnya untuk tak semata perikanan tangkap, tetap usaha yang berkorelasi dengan kelautan dan perikanan seperti kuliner di pesisir dan pariwisata bahari.
Pesan penting dari perbincangan Ikram Sangadji dan Kamaruddin Azis adalah bahwa KNMP perlu dipandang sebagai investasi pembangunan jangka panjang.
Pemerintah pusat memiliki peran dalam menghadirkan program dan fasilitas, sementara pemerintah daerah perlu memastikan seluruh dukungan lokal tersedia dan keberlanjutan pengelolaannya terjaga.
Dengan komitmen bersama tersebut, KNMP diharapkan tidak sekadar meninggalkan bangunan fisik di kawasan pesisir, tetapi menjadi aset produktif yang memperkuat ekonomi perikanan, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Halmahera Tengah.
___
Jakarta, 13 November 2026
