Strategi Perluasan Akses Pembiayaan bagi Pengusaha Usaha Mikro Sektor Kelautan
Ir. Irene Swa Suryani, M.M
Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
PELAKITA.ID – Sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional, khususnya sebagai penopang kehidupan jutaan pelaku usaha mikro di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, potensi besar tersebut masih kerap terhambat oleh keterbatasan akses pembiayaan.
Menyadari tantangan ini, pemerintah terus mendorong strategi perluasan akses pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi pengusaha usaha mikro sektor kelautan.
Salah satu instrumen utama yang menjadi tulang punggung kebijakan pembiayaan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi plafon KUR sebesar Rp286,61 triliun dengan target utama mendorong sektor produksi.
Realisasi penyaluran KUR menunjukkan kinerja yang positif, baik dari sisi nilai penyaluran maupun jumlah debitur. Porsi penyaluran ke sektor produksi telah melampaui target 60 persen, yang sekaligus menegaskan peran KUR sebagai penggerak ekonomi riil dan penciptaan lapangan kerja.
Bagi sektor kelautan, KUR menjadi pintu masuk penting bagi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat keberlanjutan usaha.
Pembiayaan dalam perspektif pemberdayaan UMKM tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sebuah proses bertahap. Pemerintah merancang tahapan penguatan usaha mulai dari fase awal usaha mikro hingga fase keberlanjutan atau graduasi.
Tahap awal difokuskan pada legalisasi usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan akses pembiayaan awal seperti KUR Super Mikro, PNM, serta skema pembiayaan alternatif.
Tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui pelatihan, pendampingan, sertifikasi, inkubasi usaha, dan klasterisasi.
Pada fase lanjutan, pelaku usaha diarahkan untuk mengakses pembiayaan KUR reguler, memperluas pasar, serta masuk ke dalam rantai pasok yang lebih luas.
Untuk mendukung proses tersebut, sumber pembiayaan UMKM kini semakin beragam. Selain APBN dan APBD, pembiayaan juga berasal dari perbankan, lembaga non-bank, koperasi, fintech, hingga dana sosial seperti CSR dan ZISWAF.
Skema pembiayaan dirancang secara berjenjang sesuai dengan tingkat kesiapan usaha, mulai dari pelaku usaha yang belum bankable hingga pelaku usaha yang siap mengakses kredit komersial dan pasar modal.
Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha mikro sektor kelautan untuk bertumbuh secara bertahap tanpa terbebani risiko yang tidak sebanding dengan kapasitas usahanya.
Ke depan, kebijakan pembiayaan KUR juga terus disempurnakan agar lebih adaptif terhadap dinamika usaha. Penerapan suku bunga KUR berjenjang, penghapusan pembatasan akses KUR bagi sektor produksi, serta perluasan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual menjadi bagian dari upaya reformasi kebijakan.
Langkah ini membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, termasuk di sektor kelautan, untuk mengembangkan usaha berbasis inovasi dan nilai tambah.
Secara keseluruhan, strategi perluasan akses pembiayaan sektor kelautan mencerminkan perubahan pendekatan pembangunan UMKM dari sekadar pemberian modal menjadi pembangunan ekosistem usaha yang utuh.
Dengan dukungan pembiayaan yang tepat sasaran, pendampingan berkelanjutan, dan akses pasar yang lebih luas, usaha mikro sektor kelautan diharapkan mampu naik kelas, memperkuat ekonomi pesisir, serta berkontribusi nyata bagi terwujudnya ekonomi maritim Indonesia yang inklusif dan berdaya saing.