Menko Pangan Zulhas Puji Keterlibatan GAN dalam Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

  • Whatsapp
Menko Pangan Zulkifli Hasan bertemu pengurus DPP Garuda Astacita Nusantara yang dipimpin oleh Muhammad Burhanuddin (dok: Istimewa/DPP GAN)

Audiensi ini menegaskan komitmen GAN untuk terus mengambil peran aktif dalam transformasi sektor pangan Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, kolaborasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan di daerah, GAN percaya bahwa Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

PELAKITA.ID – Dewan Pimpinan Pusat Garuda AstaCita Nusantara (DPP GAN) hari ini diterima dalam audiensi resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menko Pangan, Dr. H. Zulkifli Hasan, SE, MM.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog strategis mengenai kontribusi GAN dalam mengawal agenda ketahanan pangan nasional—salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, (Senin, 24/11/2025)

Harapan Menko Pangan

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasinya terhadap GAN, terutama karena organisasi ini mampu hadir langsung di tengah masyarakat dan menjadi mitra strategis dalam implementasi program ketahanan pangan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh organisasi seperti GAN yang bergerak cepat, dekat dengan masyarakat, dan mampu menggerakkan banyak pihak. Saya berharap GAN terus berkontribusi dan menjadi motor penguatan ketahanan pangan Indonesia,” kata Zulhas.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Menurutnya, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada dan kedaulatan pangan akan sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat sipil, termasuk organisasi seperti GAN.

Disebutkan pula bahwa program MBG merupakan program yang cerdas dan untuk mempersiapkan generasi emas yang sehat dan mampu berdaya saing serta mampu menciptakan ekosistem perekonomian nasional.

Dalam pertemuan itu, DPP GAN memaparkan berbagai kiprah dan inisiatif mereka dalam memperkuat ekosistem pangan di berbagai daerah, seperti di Banten, Jawa Barat, serta beberapa wilayah lain.

GAN selama ini aktif menggerakkan kolaborasi masyarakat, komunitas petani, lembaga pendidikan, hingga UMKM untuk memastikan program-program pemerintah dapat berjalan secara efektif di lapangan.

Ketua DPP GAN, Muhammad Burhanuddin, menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya agenda pemerintah, tetapi tugas kolektif seluruh elemen bangsa.

“GAN berdiri untuk memastikan bahwa setiap program ketahanan pangan berjalan dengan dukungan masyarakat. Kami ingin jadi jembatan yang menyambungkan pemerintah, petani, nelayan, dan sektor swasta. Dengan kolaborasi yang benar, Indonesia akan semakin mandiri dalam urusan pangan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, DPP GAN memaparkan berbagai kiprah dan inisiatif mereka dalam memperkuat ekosistem pangan di berbagai daerah, seperti di Banten, Jawa Barat, serta beberapa wilayah lain.

Program Prioritas yang Dikawal GAN

Dalam paparannya, DPP GAN menyoroti sejumlah program strategis pemerintah yang kini tengah dijalankan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Program-program ini bukan hanya bertujuan memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan kemandirian pangan yang berkelanjutan. Adapun beberapa program yang disoroti antara lain:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi salah satu pilar terpenting dalam upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. MBG menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, sehingga intervensi gizi dilakukan tepat pada kelompok yang paling membutuhkan.

GAN memandang MBG sebagai game changer, karena selain meningkatkan kesehatan generasi muda, program ini juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi petani, UMKM pangan, dan pelaku usaha lokal yang akan menjadi penyedia bahan baku. Dengan demikian, dampaknya tidak hanya bersifat gizi, tetapi juga ekonomi dan sosial.

Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Pertanian Organik

GAN menyoroti pentingnya penguatan kapasitas petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional. Pemerintah menjalankan berbagai program pelatihan, penyediaan sarana produksi, teknologi tepat guna, hingga pendampingan kelembagaan agar petani semakin mandiri.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Sebagai bagian dari perlindungan sosial, BPNT ditujukan untuk membantu keluarga prasejahtera memperoleh akses terhadap pangan bergizi. Mekanisme bantuan yang dilakukan secara non-tunai memastikan bahwa bantuan lebih tepat sasaran dan minim kebocoran.
GAN melihat BPNT bukan hanya sebagai bantuan konsumsi semata, melainkan juga sebagai instrumen yang dapat mendorong stabilitas ekonomi lokal.

Program Swasembada Pangan 2025

DPP GAN menekankan bahwa swasembada pangan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, petani, pelaku usaha, riset teknologi, serta masyarakat sipil. GAN sendiri berkomitmen untuk menjadi bagian dari ekosistem tersebut dengan mendorong inovasi, pendampingan masyarakat, dan penguatan kelembagaan pangan di tingkat akar rumput.

Pemerintah mengalokasikan Rp139,4 triliun anggaran ketahanan pangan pada tahun 2025.

Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas, serta penguatan peran petani skala kecil agar mampu menjadi tulang punggung penyedia pangan nasional.

Meneguhkan Komitmen Menuju Indonesia Swasembada Pangan

Audiensi ini menegaskan komitmen GAN untuk terus mengambil peran aktif dalam transformasi sektor pangan Indonesia.

Dengan dukungan pemerintah, kolaborasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan di daerah, GAN percaya bahwa Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Ketua DPP GAN kembali menegaskan komitmennya.

“GAN bukan sekadar mendukung, tapi ikut bekerja di lapangan. Indonesia harus bisa berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan, dan kami siap menjadi bagian dari perjuangan itu.”

Pertemuan ini menjadi langkah penting menuju sinergi lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus membuka ruang kolaborasi lebih luas bagi penguatan ketahanan pangan nasional di era pemerintahan baru.

Redaksi