Menyambut Pilkada Takalar dan Urusan-Urusan yang Tak Kelar

  • Whatsapp
Suasana pada suatu sore di pesisir Galesong (dok: Pelakita.ID)

DPRD Makassar

____
Kolom: Kamaruddin Azis |
Founder Pelakita.ID

PELAKITA.ID – DALAM perjalanan dari rumah di Tamarunang Gowa – Barombong Makassar ke Kampung Jempang Galesong, Takalar, hanya nampak satu poster penunjuk sosok yang sepertinya siap bertarung di Pilkada Takalar 2024. Namanya Isnan Dahir, pengusaha.

Meski demikian, saat berselancar di dunia maya sejumlah nama disebut berminat atau setidaknya diterangkan untuk maju di Pilkada Takalar.

Read More

Mereka adalah Makmur Mustakim yang punya DNA P3, serta Zulkarnain Arief yang matang dan malang melintang Golkar.

Terakhir, hari ini, saya konfirmasi langsung via WA kesiapan sosok Muhammad Firdaus Daeng Manye. Meski tak eksplisit bilang mau maju namun mengirim link berita, dia siap maju.

Nama itu mengingatkan saya ke Klub Studi Mahasiswa Takalar Unhas KSMTU tahun 90-an.

Tiba-tiba saya ingat nama Minhajuddin Teknik, Saharuddin Peternakan dan sejumlah nama pentolan Hipermata asal Galesong bernama Haris kala itu yang sering ajak saya silaturahmi.

Kembali ke bakal calon. Lalu – jangan lupa ada pula nama Henky Yasin politisi PKB anggota DPRD Sulsel asal Galesong Utara seperti disampaikan salah satu anggota WAG Alumni Unhas Takalar hari ini, 29/2/2024.

Henky hemat saya salah satu kuda hitam dari kawasan ini, apalagi saya dengar sepertinya PKB akan mendominasi DPRD Takalar di 2024

Jadi, apa urgensinya kita membahas Pilkada Takalar bagi orang Galesong seperti saya?

Jika anda bertanya ke saya, jawaban saya jelas, kita butuh pemimpin yang bisa memaksimalkan manfaat keuntungan posisional Takalar sebagai penyangga Kota Metropolitan Makassar.

Bentang Galesong Raya mulai dari Aeng Towa di utara hingga ke Selatan di Mangindara Galesong Selatan adalah permadani investasi yang mestinya bisa dilipatgandakan oleh pemimpin Takalar dulu, kini dan nanti.

Tahun 2018, ada rekam jejak poliitis kami yang lahir dan besar di Galesong untuk ‘mencoba’ peruntungan dengan mengusung Calon Bupati Takalar yang lahir dan besar di Galesong.

Toh, Galesong Raya ini tidak kurang 40 persen suara voters-nya di seantero Takalar.

Saat itu, sangat kuat keinginan untuk punya Bupati dan bisa memperjuangkan aspirasi Galesong Raya sebagai salah satu ceruk ekonomi Takalar.

Potensi pertanian, perikanan hingga pariwisata adalah tiga bidang yang selalu disebut dan melekat jika bicara kepentingan di semesta Galesong Raya – penamaan inipun saya gunakan saat buat opini di Tribun Timur tahun 2018 lalu.

Pelajaran penting dari seperiode Syamsari Kitta adalah betapa sulitnya mengkonsolidasi kekuatan pemerintahan di Takalar.

Kisruh relasi antara Bupati dan Wabup kala itu adalah cerita yang mengusik optimisme kita.

“Bagaimana bisa kerja maksimal untuk Takalar kalau seperti itu atmosfer Pemerintahan tak kondusif?”.

Kira-kira begitu kegalauan publik termasuk penulis.

Banyak cerita lainnya yang terasa kontraproduktif sepertinya betapa kecewanya kita pada konsisi poros Jalan Limbung Galesong yang rusak parah dan belum ada solusi, belum lagi, ah sudahlah.

Rasanya tidak perlu diungkap di sini kecuali: mari belajar dari pengalaman untuk kembali menemukan formasi pemimpin dan formula program terbaik untuk Takalar Butta Panrannuangta.

Untuk apa? Agar Takalar bisa maju dengan potensi dan aksesibilitasnya yang menjanjikan pada aspek ekonomi, infrastruktur dan sosial kemasyarakatan. Agar Laikang bisa menjadi sentra industri, atas Galesong Raya bisa serupa kota moderen namun kuat secara sosial budaya.

Lalu, sungguhkah nama-nama yang disebutkan di depan adalah jaminan bahwa Takalar bisa lebih baik ke depan?

Bisa ya, bisa tidak.

Saya mengajak sahabat sekalian, untuk kita bisa mulai mengurai ‘peta jalan’ terbaik agar pemimpin Takalar ke depan bisa lebih baik atau sesuai harapan kita.

Banyak orang menyebut standar umum untuk menjadi pemimpin adalah berpengetahuan, punya keterampilan, punya integritas atau moralitas baik, lalu bisa membuka peluang agar potensi yang ada, sumber daya potensi alam, manusia dan anggaran tersebut bisa digodok sebagai input perubahan yang lebih baik di Takalar.

Mereka yang mau maju apakah sudah punya kapasitas seperti yang diidamkan itu?

Bagaimana dengan kemampuan mereka menjalin komunikasi dengan semua kalangan? Pada lawan dan kawan? Pada yang nirdaya dan kaya raya? Pada yang tuna politik dan melek? ?

Bagaimana dengan inovasinya untuk membuka peluang agar semakin banyak warga Takalar yang mulai terancam  rasio pengangguran yang semakin tinggi karena keterbatasan kapasitas sehingga mereka berpotensi menjadi pembuat beban pembangunan?

Sebagai yang pernah menjadi Project Officer untuk salah satu donor pembanguann internasional di Takalar selama lima tahun, penulis punya pengalaman berinteraksi dengan sejumlah pihak.

Mulai dari Bupati Ibrahim Rewa, perencana-perencana Badan dan SKPD termasuk sejumlah fasilitator masyarakat di desa-desa pesisir di Galesong Raya, seingat penulis ada 33 desa pesisir di Takalar kala itu dari 96 kelurahan-kota kala itu.

Pelajaran penting dari interaksi dengan mereka adalah betapa pentingnya kesadaran bersama untuk bersama menyusun program perubahan.

Perlu ada kolaborasi – tidak sekadar jargon tetapi digolkan – antara pengambil kebijakan (Bupati, Wakil Bupati dan Kadis atau Kaban), para perencana dan fasilitator masyarakat di desa-desa dan kelurahan.

Kesadaran bersama untuk memahami kondisi spesifik desa-desa atau unit-unit terkecil di lingkungan mereka, lalu pemahaman pada konstalasi antarkabupaten.

Termasuk keterkaitan antara Takalar dan Makassar dan kabupaten tetangga hingga kesediaan untuk mengalokasikan sumber daya: personil yang tepat yang kompeten lalu mau mengalokasi sarana atau fasilitas-anggaran.

Bagimana bisa mengusung perubahan kalau kepala daerah tak pandai mengalokasikan sumber daya yang pas?  Apalagi kalau mereka tak kompak, bukan?

Bagaimana membangun Takalar kalau penempatan personil lebih banyak bertumpu pada kepentingan kuasa, keuntungan posisional dan hanya bisa mengkarbit pejabat eselon karena imbal balik tim sukses?

Untuk mereka yang merasa ASN tapi bekerja sebagai tim sukses ada baiknya mengerem diri untuk tidak terjerumus ke situ karena bisa berdampak buruk pada kompetensi.  Percayalah.

“Tapi kan, kita tidak bisa punya karir bagus kalau tidak mendekat ke calon Bupati atau menjadi tim sukses meski hanya jadi bayang-bayang tanpa jelas muka?”

Demikian bisikan halus yang sering menggoda siapapun yang tidak mau kehilangan kesempatan untuk meraup belas kasih penguasa.

Ini memang pilihan berat, tapi jika kita bisa bercermin dari pengalaman Pilkada Takalar selama empat atau lima kali Pilkada terakhir, rasanya memang kita tidak bisa dilepaskan dari masih adanya praktik yang tak pantas seperti ASN yang jadi tim suskes dan pemimpin yang tak cakap meladeni kebutuhan warga secara luas. Demikian pula money politic yang akut dan melenakan.

Kemudian, rasanya, perkakas perencanaan pembangunan mereka tidak bisa digunakan secara efektif selain hanya mampu menawarkan oase pengharapan semu dan pesta Pilkada yang berulang-ulang tanpa torehan prestasi yang terbarukan.

Takalar, meski berada di tepian Makassar, namun indeks pembangunan atau gini rationya masih jauh dari membaik, Takalar masih terbelit persoalan yang tak jua kelar.  Kemiskinan merebak, tinggi dan derajat kesehatan memburuk.

Saran saya, jadilah tim sukses yang tuannya adalah pengajakan warga untuk memilih yang punya kapasitas dan menjauhkan dari praktik money politic yang purba itu.

Ini mungkin klise dan ‘hare gene?’, tapi mutlak, tanpa itu, kita hanya mengulang-ulang kegagalan.

Tojenga!

Galesong, 29 Februari 2024

 

Related posts