Tidak Ada ‘Satu Peluru’ untuk Menghadapi Tekanan Dollar: Pelajaran untuk Indonesia

Bahkan Tiongkok secara terang-terangan tidak menyerahkan nilai tukarnya pada mekanisme pasar sepenuhnya—sebuah realitas yang sering diabaikan dalam debat ekonomi domestik.

PELAKITA.ID – Di WAG Alumni Unhas, seorang sahabat mengirimkan berita kalau posisi Rupiah melemah atas US Dollar yang kini dipatok 17 ribu untuk setiap 1 US$.

Banyak yang menganggap ini adalah lampu kuning yang perlu segera diantisipasi, mulai dari kebijakan moneter hingga solusi non ekonomi.

Pembaca sekalian, setiap kali rupiah melemah dan dolar Amerika Serikat menguat, respons yang muncul hampir selalu sama: panik, reaktif, dan berharap ada satu kebijakan cepat yang bisa “menyelamatkan” keadaan.

Padahal, sejarah ekonomi global sudah berkali-kali memberi pelajaran keras—tidak ada satu peluru ajaib untuk melawan dominasi dolar. Negara yang mencoba jalan pintas justru sering terjebak dalam krisis yang lebih dalam.

Yang dibutuhkan bukan reaksi sesaat, melainkan keberanian mengambil keputusan yang sering kali tidak populer.

Pelajaran dari negara lain

Lihat pelajaran dari Krisis Finansial Asia. Korea Selatan dan Thailand tidak punya kemewahan untuk bersikap ragu. Mereka menaikkan suku bunga secara agresif, memperketat likuiditas, dan menerima intervensi eksternal.

Kebijakan ini menyakitkan, bahkan secara politik berisiko, tetapi efektif memulihkan kepercayaan. Sebaliknya, negara yang setengah hati biasanya hanya memperpanjang penderitaan.

Pengalaman Turki pada 2018 juga menegaskan hal yang sama: pasar tidak menghukum kebijakan keras, pasar menghukum ketidakkonsistenan.

Masalahnya, banyak negara—termasuk kita—masih terjebak dalam ilusi bahwa stabilitas bisa dibeli tanpa biaya. Kita ingin rupiah kuat, tetapi enggan menerima konsekuensi dari suku bunga tinggi. Kita ingin investasi masuk, tetapi tidak sepenuhnya siap membuka atau menata arus modal dengan disiplin.

Padahal, negara seperti Brasil dan India menunjukkan bahwa pengelolaan pasar valas bukan soal melawan arah, melainkan mengendalikan ekspektasi.

Bahkan Tiongkok secara terang-terangan tidak menyerahkan nilai tukarnya pada mekanisme pasar sepenuhnya—sebuah realitas yang sering diabaikan dalam debat ekonomi domestik.

Lebih dalam lagi, tekanan dolar sebenarnya hanya gejala, bukan penyakit utama. Penyakitnya adalah lemahnya fundamental ekonomi.

Argentina adalah contoh paling gamblang: krisis mata uang yang berulang bukan karena dolar terlalu kuat, tetapi karena kebijakan domestik yang rapuh dan tidak kredibel.

Sebaliknya, reformasi struktural di Indonesia dan Korea Selatan pascakrisis membuktikan bahwa ketahanan ekonomi tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui disiplin panjang yang sering kali tidak terlihat secara politis.

Di titik ini, kita perlu jujur: ketergantungan pada dolar bukan sekadar masalah eksternal, tetapi cerminan dari struktur ekonomi kita sendiri.

Selama ekspor kita belum cukup kuat, selama devisa masih bergantung pada komoditas mentah, dan selama pasar keuangan domestik belum dalam, maka setiap gejolak global akan selalu terasa berlipat ganda.

Vietnam melompat dengan diversifikasi industrinya, Thailand bertahan dengan pariwisata—sementara banyak negara lain masih sibuk berdebat tanpa arah yang jelas.

Yang paling sering dilupakan adalah dampaknya pada rakyat. Pelemahan mata uang bukan sekadar isu makro; ia menjelma menjadi harga pangan yang naik, biaya hidup yang menekan, dan ketimpangan yang melebar.

Karena itu, kebijakan ekonomi tidak boleh berhenti di meja teknokrat. India dan Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan sosial bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari stabilitas ekonomi itu sendiri.

Akhirnya, kita harus berhenti mencari solusi tunggal. Menghadapi tekanan dolar adalah soal strategi berlapis: stabilisasi jangka pendek, pengelolaan arus modal, reformasi struktural, hingga perlindungan sosial.