PELAKITA.ID – Lanskap media dan ekosistem informasi di Indonesia Timur saat ini berada dalam situasi yang penuh tantangan dan kerentanan. Sepanjang tahun berjalan, berbagai catatan menunjukkan bahwa tekanan terhadap media tidak semata bersumber dari kesenjangan ekonomi, keberpihakan politik, maupun persoalan keadilan hukum.
Kondisi tersebut semakin kompleks ketika berkelindan dengan keterbatasan ekonomi masyarakat, tantangan geografis wilayah kepulauan, serta ketimpangan infrastruktur digital yang belum teratasi secara merata. Situasi ini menjadikan kerja-kerja jurnalisme di Indonesia Timur jauh lebih berat dibandingkan wilayah lain.
Dengan pertimbangan itu, Kabar Makassar atas dukungan KGNI Network dan BBC Media Action dan Keduataan Inggris di Jakarta menggelar Lokakarya Penguatan Jurnalisme dan Teknologi untuk Ekosistem Informasi Tangguh Melawan Mis/Disinformasi di Indonesia Timur di Makassar, Rabu, 17 Desember 2025.
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, media lokal tetap berupaya menjalankan peran strategisnya sebagai penyedia informasi yang berkualitas, akurat, dan terpercaya bagi publik.
Media lokal tidak hanya menjadi sumber berita, tetapi juga ruang bagi warga untuk memahami realitas sosialnya sendiri, menyuarakan kepentingan komunitas, serta menjaga akuntabilitas kekuasaan di tingkat lokal. Namun, daya tahan media-media ini sering kali diuji oleh keterbatasan sumber daya, tekanan ekonomi, serta risiko keselamatan jurnalis yang masih kerap diabaikan.
Menurut CEO KGI Network, Upi Asmaradhana, tantangan struktural yang dihadapi media di Indonesia Timur membutuhkan intervensi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya pembenahan tidak dapat dibebankan semata-mata kepada media.
“Pemerintah, perusahaan teknologi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas jurnalis perlu terlibat secara aktif dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Tanpa kerja bersama lintas sektor, ketimpangan informasi akan terus melebar dan memperdalam jurang ketidaksetaraan antarwilayah,” kata dia.
Membangun ekosistem media yang aman, berkelanjutan, dan independen di Indonesia Timur harus menjadi prioritas bersama.
Dia menilai, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyebaran infrastruktur digital yang lebih adil dan merata, sementara perusahaan media perlu memperkuat standar keselamatan kerja, etika jurnalistik, serta keberlanjutan model bisnisnya.
Di sisi lain, penguatan masyarakat sipil melalui kerja-kerja kolaboratif menjadi kunci untuk menjaga ruang publik yang kritis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan warga.
“Lebih dari itu, perjuangan untuk menghadirkan ruang informasi yang bebas, inklusif, dan melindungi hak-hak publik harus terus dilanjutkan. Kesetaraan wilayah dalam akses informasi bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari upaya menegakkan keadilan sosial dan demokrasi yang substantif di Indonesia,” ucap Upi.
“Dalam konteks inilah, kerja-kerja kolaboratif yang telah digagas bersama BBC Media Action, KabarMakassar, KGI Network, serta Pemerintah Kerajaan Inggris selama setahun terakhir menjadi penting untuk terus dielaborasi dan diperkuat,” ujarnya.
Dia berharap, melalui lokakarya yang diselenggarakan hari ini, para pemangku kepentingan berkumpul untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, media, dan stakeholder di Indonesia Timur.
“Tujuannya agar ekosistem media di kawasan ini terus berdaya, adaptif, dan memberikan manfaat nyata, terutama di tengah pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan yang terus berkembang dan mentransformasi praktik jurnalisme,” pungkasnya.