Luka Raja Ampat bukan hanya luka alam. Ini juga luka sosial dan budaya. Ketika tambang masuk, tidak hanya karang yang hancur, tapi juga sistem nilai. Kearifan lokal yang menjaga laut sebagai ibu kehidupan mulai terpinggirkan.
PELAKITA.ID – Langit masih biru di Raja Ampat. Ombak berbisik lirih di sela karang dan gugusan pulau. Tapi ada yang mulai retak dari harmoni surgawi itu.
Udara tak lagi murni, laut tak lagi bening, dan tanah—yang dulu dipijak dengan hormat—mulai digali dengan rakus.
Di kejauhan, terdengar raungan mesin. Bukan suara perahu nelayan yang membawa harapan, melainkan dentuman awal dari kematian perlahan: tambang nikel.
Raja Ampat, rumah bagi lebih dari 1.800 spesies ikan dan lebih dari 600 jenis terumbu karang, kini berada di ambang perubahan besar. Tapi bukan perubahan yang lahir dari kebijakan berkeadilan atau pembangunan berkelanjutan.
Yang datang adalah kekuasaan dalam bentuk izin tambang yang diam-diam menodai lanskap indah ini.
Pertanyaannya sederhana, tapi nyaris retoris: Haruskah surga dikorbankan demi kerakusan?
Ekonomi menggempur ekologi. Di atas kertas, tambang nikel adalah investasi masa depan. “Demi kendaraan listrik,” kata mereka. “Demi energi hijau,” dalih lainnya. Tapi di lapangan, jalan-jalan dibuka tanpa restu alam, hutan dirambah, dan air sungai mengalir keruh membawa partikel duka.
Ekonomi datang dengan janji: lapangan kerja, infrastruktur, peningkatan PAD. Tapi berapa persen masyarakat Raja Ampat yang benar-benar dipekerjakan?
Berapa banyak anak muda lokal yang punya akses pada keterampilan industri? Dan apa gunanya jalan baru jika ia menuju kehancuran bentang alam yang tak tergantikan?
Di sisi lain, ekologi bekerja dalam senyap. Ia tidak menjanjikan keuntungan cepat, tapi menjamin keberlangsungan hidup. Ia tak menjanjikan dividen, tapi menawarkan udara bersih, laut yang lestari, pangan yang cukup.
Ketika keduanya bertabrakan, yang sering kalah adalah suara pepohonan dan tangisan batu karang. Ekologi ditinggalkan di altar kepentingan ekonomi sesaat.
Ironisnya, masyarakat lokal yang seharusnya menjadi subjek pembangunan justru kerap menjadi objek penderita.
Mereka tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Proses konsultasi publik kerap simbolik. “Sudah ada izin dari pusat,” kata pejabat. “Kami hanya mengikuti,” ujar pemerintah daerah.
Dan masyarakat? Sebagian dibungkam oleh janji kerja, sebagian lagi dilumpuhkan oleh ketidaktahuan hukum. Sisanya memilih diam—karena berbicara berarti berisiko.
Padahal, mereka yang paling tahu di mana ikan bertelur, bagaimana hutan berbicara, dan ke mana angin membawa benih kehidupan.
Pemerintah pusat dan daerah saling tuding. Antara otonomi daerah dan kuasa pusat, Raja Ampat menjadi ajang tarik-menarik kepentingan. Yang terentang adalah rakyat, dan yang tercecer adalah ekosistem.
Luka Raja Ampat bukan hanya luka alam. Ini juga luka sosial dan budaya. Ketika tambang masuk, tidak hanya karang yang hancur, tapi juga sistem nilai. Kearifan lokal yang menjaga laut sebagai ibu kehidupan mulai terpinggirkan.
Anak-anak Papua yang dulu bangga pada lautnya kini bingung melihat lumpur menggantikan biru jernih air.
Lalu siapa yang bertanggung jawab jika generasi masa depan kehilangan warisan ekologisnya?
Raja Ampat bukan tempat biasa. Ia adalah ikon dunia, warisan bumi, dan kebanggaan bangsa. Jika kita rela menggadaikan Raja Ampat untuk tambang, lalu apa lagi yang tak bisa dijual?
Haruskah pertimbangan ekologis selalu kalah dari faktor ekonomi? Tidak!
Karena ekologi adalah fondasi dari ekonomi sejati. Tanpa laut yang sehat, tidak ada nelayan yang bisa hidup. Tanpa hutan yang lestari, tidak ada air yang bisa diminum. Tanpa tanah yang terjaga, tidak ada pangan yang tumbuh. Ekonomi tanpa ekologi adalah ilusi. Ia bertahan sebentar, lalu runtuh seperti tambang yang ditinggalkan.
Menambang bukan hanya mengukur untung rugi finansial, tapi juga menghitung biaya ekologi, kerusakan sosial, dan trauma budaya.
Kita hanya bisa berharap pada negara untuk segera mengkaji ulang segala bentuk perizinan yang berpotensi melukai kawasan bernilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat.
Harapan kita pada pemimpin dan penyusun kebijakan untuk menghentikan aliran izin yang merusak dan menggantinya dengan keberpihakan pada keberlanjutan. Semestinya, yang harus diberi napas bukanlah tambang, melainkan ekowisata, pendidikan lingkungan, dan budaya lokal yang menjunjung alam sebagai titipan suci.
Masyarakat adat juga harus kembali ditempatkan sebagai penjaga dan pemilik tanahnya. Suara mereka mesti dihormati, bukan dibungkam.
Adat dan kearifan lokal tak boleh hanya jadi dekorasi dalam pidato pembangunan, melainkan harus menjadi rujukan utama dalam menyusun masa depan.
Sebelum segalanya benar-benar terlambat, sebelum alam menjadi diam dan tak bisa lagi memberi tanda, mari kita bersuara. Mari kita jaga Raja Ampat—bukan demi masa lalu, tapi demi masa depan.
Biarkan lautnya tetap bernyanyi, biarkan angin tetap membawa doa dari hutan, biarkan karang tetap menjadi tempat bermain bagi ikan-ikan kecil dan impian-impian besar. Karena jika alam sudah diam, maka bangsa pun akan kehilangan suara nuraninya.
Tentang Penulis:
Muliadi Saleh, Penulis, Pemikir, dan Penggerak Literasi dan Kebudayaan.
Moto: Menulis untuk Menginspirasi, Mencerahkan, dan Menggerakkan Peradaban