PELAKITA.ID – Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), Syahril Abd. Raup, memimpin kegiatan Diseminasi Hasil Pertemuan The 29th Session of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) and Associated Meetings yang dilaksanakan secara hybrid, (28 April 2025)
Kegiatan ini membahas sejumlah capaian penting Indonesia serta rencana perbaikan tata kelola program Observer On Board dalam perikanan tangkap.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa tingkat kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan IOTC telah mencapai angka 80%, yang merupakan nilai di atas rata-rata dan bahkan lebih tinggi dari capaian Uni Eropa.
Pencapaian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dan kredibel dalam tata kelola perikanan internasional.
Salah satu capaian penting Indonesia adalah disetujuinya proposal mengenai pengecualian penggunaan observer nasional Indonesia untuk kegiatan alih muatan dari kapal longline Indonesia ke kapal pengangkut berbahan kayu asal Indonesia.
Persetujuan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung efisiensi operasional kapal penangkap ikan nasional.
Selain itu, Indonesia berhasil menyelesaikan kasus lima kapal penangkap ikan yang sebelumnya tercantum dalam Draft IUU Vessel List IOTC. Berkat upaya diplomatik dan penyampaian data yang memadai, kelima kapal tersebut berhasil dikeluarkan dari daftar dan terhindar dari pencatatan sebagai kapal ilegal.
Pertemuan juga membahas proses adopsi catch limit atau batasan tangkapan untuk spesies tuna tropis seperti Tuna Mata Besar, Cakalang, dan Tuna Sirip Kuning.
Diskusi ini menjadi bagian dari upaya global untuk menjaga keberlanjutan stok tuna di perairan Samudera Hindia.
Pada kesempatan yang sama, turut dibahas rencana transformasi pengelolaan Observer On Board. Rencana tersebut mencakup pembentukan Lembaga Observer Indonesia, skema pembiayaan, serta langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Direktorat PSDI untuk memperkuat sistem pengawasan di laut.
Kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi, akademisi, serta para pemangku kepentingan di bidang perikanan tangkap.
Forum ini menjadi sarana penting untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola perikanan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.
Redaksi