PELAKITA.ID – Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja ‘Kedaulatan Maritim dalam Mendukung Indonesia Emas 2045, Rabu, 20 Desember 2023.
Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin hadir mengikuti proses dan mendengarkan sejumlah masukan dari pemangku kepentingan termasuk Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa, Kadis Kelautan dan Perikanan, Muhammad Ilyas, Guru Besar Hukum Laut Internasional Unhas Prof S.M Noor.
Saat memberikan sambutan Bahtiar menyebut Sulawesi Selatan yang sejak dulu terkenal sebagai kawasan dengan masyarakat berkarakter maritim namun saat ini mengalami banyak kendala dan tantangan.
“Banyak nelayan kita jauh-jauh menangkap ikan di Maluku, di Papua. Sementara pendapatan mereka pun tidak jauh lebih baik,” kata dia.
“Kasihan warga kita, meninggalkan kampung halaman, keluarga, anak istri. Kita perlu memanusiakan mereka,” ucapnya.
Untuk itu, dia telah memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk merancang dan menghitung kebutuhan operasional seperti pembangunan rumah ikan.
Rumah ikan yang bisa saja dalam bentuk rumpon atau terumbu karang buatan.
“Kalau ini kita bisa jalankan, ikan-ikan bisa dimanfaatkan oleh nelayan kita, tidak perlu jauh-jauh,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Bahtiar juga menjelaskan motif, pertimbangan, serta dasar mengapa dia bergitu bersemangat untuk mendorong pemberdayaan nelayan atau masyarakat pesisir Sulawesi Selatan.
Dia juga menyebut kegiatan bertema kedaulatan maritim ini merupakan idenya dan ditujukan untuk membicarakan strategi agar potensi maritim Sulawesi Selatan bisa dikembangkan ke depan.
Paparan Prof JJ
Rektor Unhas Jamaluddin Jompa memaparkan tema Haluan Maritim Sulawesi Selatan menuju Indonesia Emas 2045.
Dia paparkan sejarah maritim Sulawesi Selatan, dengan sejumlah pencirinya seperti pinisi, jejak-jejak navigasi, dan sejumlah bukti-bukti kekayaan kelautan dan perikanan, termasuk terumbu karang dan ekosistem lainnya.
“Tetapi kondisi kelautan dan perikanan kita sedang tidak baik-baik saja,” kata dia sembari menyebut masih maraknya perikanan merusak, bom ikan hingga bius.
Untuk itu, dia mengajak para pihak untuk mulai mengadopsi ilmu pengetahuan dalam merancang perubahan atau pembangunan maritim.
“Apa yang dilakukan hari ini luar biasa dan membuat kita semangat, tentu sebagai orang Kelautan, saya senang dan siap membantu Pak Pj Gubernur,” kata Guru Besar Ekologi Karang Unhas ini.
Dia berharap dengan adanya gagasan kedaulatan maritim ini, terjadi transformasi pemikiran, leadership dan praktik pengelolaan kelautan dan perikanan yang lebih baik.
Dia juga menyebut bahwa Unhas, sebagai kampus milik semua kalangan telah lama mencanangkan pembangunan kelautan.
“Kita sudah sering kali membahasnya, tentang banyak hal tetapi kali ini kita perlu aksi nyata,” ujarnya.
Uraian Kadis KP Sulsel
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Muhammad Ilyas memaparkan potensi kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan sebagai salah satu pilar maritim.
“Cakupan kegiatan maririm meliputi perikanan dan budidaya maritim, sumber daya energi maritim dan mineral, transportasi dan penunjang maritim, perdagangan maritim dan industri, energi baru dan terbarukan, jasa perbaikan kapal, termasuk wisata bahari,” sebutnya.
Menurut dia, terkait sasaran Indonesia Emas 2045 ada beberapa di antaranya, Kawasan Konservasi Perairan meningkat menjadi 30 persen dari total perairan, kontribusi PDB Kemaritiman 15 persen,
serta kontribusi lapangan kerja kemaritiman 12 persen.
Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan Produksi Perikanan Tangkap Triwulan III Tahun 2023.
“Produksi Perikanan Tangkap sebesar 436.735,7 ton tahun 2022 dan tahun 2023 Triwulan III mencapai 361.651.01 ton, komoditas unggulan Tuna, Tongkol, Cakalang, Cumi-Cumi , Gurita, Lobster, nilai produksi perikanan tangkap 9,72 triliun,” terangnya.
Dia juga menyebutkan jumlah armada kapal perikanan di Sulsel.
Data tahun 2022, menyebutkan untuk kapal penangkapan di laut ada perahu tanpa motor 1.245 unit, motor Tempel 32,683 unit, kapal motor 20.420 unit
“Untuk penangkapan di perairan umum ada perahu tanpa motor 1.052 unit, motor tempel 6.299 unit. Sumber daya manusia perikanan tangkap tahun 2022, nelayan laut 189.239 orang, melayan perairan umum 18.840 orang,” paparnya.
Dia juga menjelaskan dimensi usaha kelautan perikanan seperti garam hingga budidaya perikanan dan nilai ekspornya.
“UIntuk mengantisipasi masih maraknya destructive fishing, kita sedang menyiapkan forum koordinasi para pihak untuk bersama-sama mengambil bagian dalam penegakan hukum, mengkoordinasikan langkah-langkah penanganannya,” ujarnya.
Untuk kedaulatan maritim di Sulsel, Kadis KP mengusulkan sejumlah opsi.
“Pertama, mengembalikan budaya maritim dalam pembangunan, kedua, Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama,” ucapnya.
“Ketiga, Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim,” tambahnya.
“Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra untuk bekerja sama pada bidang kelautan, lalu membangun kekuatan pertahanan maritim,” lanjut dia.
Paparan Prof S.M Noor berkaitan posisi strategis Selat Makassar sejak dulu hingga sekarang. Termasuk bagaimana peta kekuatan negara dengan menghitung akses, jalur pelayaran, dan kekuatan armada yang mesti disiapkan.
Ada Tindak Lanjut
Acara Rapat Kerja Kedaulatan Maritim ini menurut Kepala Kesbangpol Sulsel, Muhammad Firda sebagai forum untuk menbahas realitas maritim Sulawesi Selatan sebagai bagian dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 yang bertumpu pada dokumen RPJPN.
Disebutkan, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju,dan Berkelanjutan”
Menurutnya, sejatinya, Sulawesi Selatan punya potensi maritim yang luar biasa.
Bukan semata sumber daya kelautan dan perikanan tetapi dimensi kepariwisataan bahari, energi sumber daya mimeral laut, transportasi laut dan lain sebagainya.
“Sejarah dan budaya Sulawesi Selatan juga dikenal sebagai bercorak maritim” kata dia.
Firda juga senang sebab ada beberapa poin penting yang bisa menjadi follow up.
Di antaranya, perlunya Forum Koordinasi Penegakan Hukum di Laut, perlunya aksi nyata kolaborasi antara Pemerintah Provisni Sulsel dengan praktisi dan peneliti Kelautan dari perguruan tinggi.
Juga usulan pendampingan untuk program yang sedang diusung oleh Pj Gubernur seperti penyiapan rumah ikan dalam bentuk rumpon dan terumbu karang buatan, termasuk revitasliasi budaya maritim dengan mengajak kaum muda untuk ikut mempromosikan cinta laut.
Para peserta juga mengusulkan sejumlah dukungan kebijakan agar usaha perikanan berjalan baik, misalnya dengan memberikan subsidi ke nelayan dan pemanfaatan pangkalan pendaratan ikan dengan fasilitas memadai seperti storage dan depot BBM hingga air bersih.
Acara dihadiri hampir dua ratusan peserta terdiri dari perwakilan Forkopimda, Angkatan Laut, Polairud, OPD, provisni dan kabupaten/kota, LSM, perguruan tinggi dan pihak swasta.
Redaksi
