Jangankan meninggalkan pendidikan, dipenjara pun siap, kita modal nekat.
H. Syahrir Hamdani, Inisiator Pemekaran Sulawesi Barat
___________
PELAKITA.ID – Isu pemekaran wilayah laris manis jelang Pelaksanaan Pemilihan Legislatif, Pilkada hingga Pilpres 2024.
Informasi terakhir tentang hal itu mencuat saat pelaksanaan temu tiga Bacapres di depan 90-an Wali Kota se-Indonesia di Forum Rakernas Apeksi di Kota Makassar pekan lalu.
Jika mencermati proses pemekaran yang nampak anteng, mbrojol, maka itu datang dari Tanah Papua, meski penduduk tak banyak, tetap saja langgeng.
Tiba-tiba saja kita dengar telah mekar Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Lalu apa kabar rencana pemekaran Luwu Raya? Sulawesi Timur? Buton Raya? Sudah sejauh mana?
Sebelum memeriksa tapak-tapak lontaran ide, progress, upaya yang telah ditempuh oleh sejumlah pihak, ada baiknya membaca pengalaman para pemangku kepentingan di jazirah barat Sulawesi bagian barat.
Yah, Sulawesi Barat adalah contoh yang baik untuk punya peluru semangat melakukan hal serupa atau bisa lebih efektif.
Salah satunya dengan mendengarkan kisah pentolan pemekaran Sulbar nun lampau, Syahrir Hamdani.
Pelakita.ID mewawancarainya melalui sambungan Whatsapp, Kamis, 20 Juli 2023.
Sosok H. Syahrir Hamdani yang kini anggota DPRD Sulbar dari Partai Gerindra disebut salah satu aktor sentral dalam proses pemekaran provinsi Sulawesi Barat. Kala itu dia adalah dosen di Fisip Unhas, Putra Polman, tamatan S1 Unhas angkatan 81.
“Dia banyak terlibat, tahu sejarah pembentukan Sulbar,” kata Busman Rahman, salah satu aktivis Unhas di tahun 80-an yang juga sefakultas Syahri. Sesama Putra Mandar.
Tentang Sulbar kini
Daerah ini pernah menjadi bagian dari provinsi Sulawesi Selatan hingga pemekaran provinsi pada 2004.
Ibukota provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju.
Pembentukan provinsi Sulawesi Barat beralas pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang disahkan dalam rapat Paripurna antara Pemerintah dan DPR RI. Diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 16 Oktober 2004.
Provinsi ini luas daratannya mencapai 16.937, 16 km2 dan lautan dengan luas 20.342 km2. Pantai sepanjang 677 km.
Gubernur pertama Sulbar adalah Anwar Adnan Saleh yang merupakan politisi Golkar dan menjabat 14 Desember 2006 atau dua tahun sejak terbentuknya Sulbar.
Berikut kutipan wawancara Pelakita.ID dan H. Syahrir Hamdani.
Apa sesungguhnya alasan mengapa Sulbar harus terbentuk?
Ada tiga alasan mengapa Sulawesi Barat harus kami jadikan provinsi, kita perlu mengejar ketertinggalan ekonomi, pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Masalah manajemen pemerintahan juga sangat terasa selama dalam sama-sama Sulsel, contoh seorang Gubernur Sulsel tidak pernah menginjakkan kali di Mamuju.
Semua Bupati Mamuju sebelum Sulbar berdiri dilantik di Makassar.
Itu yang mendorong kita bahu membahu, sehingga lahir kelompok masyarakat memperjuangkan pemekaran menjadi Provinsi Sulawesi Barat.
Sejumlah pihak menyebut peran saya serupa tugas Panglima dalam militer, sebagai ketua Kelompok Kerja.
Ada beberapa nama yang disebut sebagai perintis pemekaran Sulbar dari Sulsel seperti Prof Makmum, Nahar dall. Itu kita deklarasikan pada tanggal 10 November 1999.
Yang hadir dalam deklarasi di Galung Lombok, Abdul Malik P. Endeng, Makmun Hasanuddin, Syahrir Hamdani, Naharuddin, H. Borahima, ARuhul Tahir dan lain lain.
Pak Rahmat Hasanuddin sebagai pimpinan KAPP SULBAR tidak hadir karena sementara melaksanakan ibadah haji, dia di sana mendoakan.
Waktu itu pak SYL masih Wagub.
Semangat memperjuangkan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat kala itu karena Pemerintah memang membuka keran untuk itu. Ini buah Reformasi. Kita manfaatkan itu.
Sesungguhnya semangat pemekaran itu sudah tercetus pada tahun 50-an hanya saja belum ada organisasi yang secara struktur punya misi untuk mengawalnya. Perencanaan belum didesain secara matang.
Konteksnya beda dan saat ini sangat minim tokoh yang memperjuangkan. Nyaris tidak ada, atau tidak seberapa sehingga agak berat dilakukan saat itu.
Semangat itu terus muncul di tahun 60-an, karena saat itu orientasi negara pada stabilitas nasional sehingga pemekaran saat itu tidak terjadi. Bisa disebut gerakan pemekaran bisa dianggap sebagai bentuk makar.
Orde baru sangat sensitif, sehingga harapan mewujudkan Sulawesi Barat sulit.
Mengapa tidak mudah?
Salah satu kelemahan saat itu adalah sangat sedikit tokoh nasional asal Sulbar saat itu.
Apalagi situasi nasional saat itu belum stabil. Semangat itu terseimpan, kayak api dalam sekam.
Buah Reformasi
Pemekaran Sulbar karena momentum Reformasi. Maka waktu itu., ada empat daerah yang punya potensi dimekarkan yaitu Banten, Gorontalo, Bangka Belitung dan Sulawesi Barat.
Setelah mengamati daerah-daerah ini tdiak mengalami kendala dalam prosesnya, maka Sulbar pun maju.
Berjuang membentuk organisasi perjuangan itu, dimana Makassar sebagai pusat pergerakan.
Ada sejumlah tokoh Mandar. Kita membuka forum, pada tiga titik, saya pimpin perjuangan di Polman, kemudian, pak Tahir di Mamuju, Jafar memimpin pergerakan di Majene.
Saat itu usia saya masih 38 tahun jadi semangat-semangatnya.
Tantangan
Upaya itu tidak mudah sebab ada sejumlah pihak menghalangi. Tidak segampang itu, apalagi Sulsel tentu tidak rela melepaskan tetapi memperjuangkan Sulbar adalah sebuah keniscayaan.
Bukan hanya SYL saja yang tidak setuju tetapi yang di Sulbar pun tidak setuju.
Meski kualitas ketidaksetujuan itu berbeda, apalagi Bupati, ketua Partai yang ada di kabupaten, menereka menantang tetapi kita jalan tidak berhenti, jalan terus.
Hari itu tanggal 23 Maret 2002, oleh sekelompok orang meminta saya sebagai juru lobby di Jakarta.
Mereka meletakkannya di pundak saya, juru lobby di Senayan.
Banyak juga orang di Senayan yang membantu memecah kebuntuan. Saat itu saya dan sejumlah teman memilih berposko di Senayan.
Saya ini dosen waktu itu, saya dosen Sospol, seangkatan Hamid Awaluddin, Aidir Amin Daud, Alfian Mallarangeng, Andi Mattalatta. Bahkan Alfian pernah bilang belum saatnya Sulbar terbentuk.
Bahkan termasuk Jusuf Kalla pun berkata demikain meski konteksnya pada masih terbatasnya mobil Toyota Kijang terjual di sana.
Peran juru lobby
Di tahun 2002 dan 2003 itu saya sebagai juru lobby. Sebagai kepercayaan yang diberikan sejumlah tokoh masyatakat Mandar saat itu.
Saya ditunjuk karena disebut paham konstalasi politik nasional. Saat itu di DPR RI dianggap ada Koboi-Koboi Senayan.
Ada Ibnu Munzir, Nurdin Halid, Andi Fahri Laluasa, Syamsul Bahri hingga Idrus Marham.
Saya mengenal mereka dan itu memudahkan saya berkomunikasi. Sampai saya keluar masuk ruangan Ibnu Mundzir. Saat itu kita punya kapasitas terbatas, dana terbatas.
Ada politisi asal Sumatera yang banyak bantu, ada Rambe Kamaruzzaman. Dia memudahkan saya, saat berpos di Senayan.
Posisi di Unhas dilepas
Yang juga tak bisa dilupakan Syahrir adalah saat sedang on fire mengurus proses pembentukan Sulbar dia mendapat suraa tugas untuk sekolah di Surabaya.
Itu pada tanggal 4 September 2022, dan harus melapor pada tanggal 3 September 2002.
Saya curiga karena sudah terdengar, ini saya anggap bagian dari menggagalkan terbentuknya Sulbar.
Disebut biang kerok
Saat itu Gubernur Sulsel buat pernyataan. Untuk mau gagalkan Sulbar, ada dua orang biang keroknya, saya dan Ibnu Munzir.
Tetapi sudah ada 35 anggota DPR Ri yang setuju dan mendorong pembentukan Provinsi Sulbar ini. Mereka tanda tangan setuju tapi tidak pernah ngomong di koran karena Pemda Sulsel tidak setuju. termasuk SYL.
Saat itu, ada sejumlah orang partai pula yang masih berharap dapat peluang menjadi perwakilan Sulsel dari wilayah Sulbar. Pak Nurdin itu dulu masuk Dapil Polman.
Beberapa nama yang kemudian disebut sebagai mitra penyiapan Provinsi Sulbar adalah Nurdin Halim, Ibnu Mundzir, Prof Muh Azkin, Max Muin dari PDI Perjuangan, Syamsul Bahri hingga Yahya Zaini.
Saat pertama, Kemendagri kita abaikan dulu karena ini kan jalur inisiatif, kita pikirkan nanti setelah hak inisiatif DPR RI keluar.
Bertemu Rektor Unhas
Dia menyebut kedoknya sempat terbuka sebab pada suatu kesempatan, dia harus menemui dan mengantar 29 orang anggota Pansus.
Saya waktu itu ke lounge Garuda dan ada Rektor Unhas Radu A. Gani. Beliau ada di dalam.
Rektor tahu kalau saya seharusnya di Surabaya, studi. Tapi saya diam saja, namanya juga saya salah, saya diam saja.
Seminggu kemudian saya dipanggil ke Pak Dekan Sospol saat itu, Pak Hafid Cangara.
“Saya tahunya kamu di Surabaya,” kata Pak Dekan. Saya pun menyadari kalau sekolah telah dikorbankan, bahkan meninggalkan Unhas karena sibuk mengurus Sulbar saat itu.
Waktu itu kami berprinsip, jangankan meninggalkan pendidikan, dipenjara pun siap, kita modal nekat.
Setelah urusan DPR RI selesai lalu berproses ke Depdagri. Saat itu Megawati Presiden, kami mengundangnya ke Sulbar.
Pasca Pemilu 2004
Menurut Syahrir konteks pemekaran Sulbar berbeda dengan tiga provinsi lain seperti Babel, Gorontalo dan Banten.
Babel, Gorontalo itu lahir sebelum proses tahapan Pemilu, kami ini disyahkan 22 September 2004.
Setelah proses Pemilu lalu pelantikan Presiden dan Wapres. Kabupaten di Sulbar dulu adalah kabupaten hukuman bagi pegawai negeri Sulsel yang nakal.
Bahwa penentuan Caleg dan proses penentuan siapa Caleg yang bisa mewakili Partai tidak sesiap di provinsi baru lainnya.
Kita harus menerima apa adanya. Belum lagi pengisian posisi di Pemerintahan yang kekurangan calon atau yang punya kapasitas.
Standar pemerintahan atau standar pegawai negeri saat itu masih sangat kurang atau terbatas.
Apalagi pada saat yang sama ada pemekaran Mamasa dan Mamuju Utara, banyak personil yang terdistribusi ke sana.
Membangun Sulbar
Saat ini, setelah berdiri selama 19 tahun atau jelang dua dekade, Syahrir menyebut bahwa masih banyak potensi sumber daya alam Sulbar yang belum dikelola dengan baik.
Harapan kita adalah membutu ketertinggalan. Potensi pembangunan Sulbar sangat besar. Potensi tambang, emas, menurut Kementerian ESDM kita punya Uranium.
Itu kalau tidak dikelola akan tidur saja. Kita perlu konsep gila, itu sumber kekuatan kita.
Nanti Sulbar harus dikelola bukan sebagai urusan biasa saja, tetapi perlu melanjutkan apa yang disebut ‘kegilaan membangun Sulbar’, perlu kegilaan membangun Sulbar.
Saya sedikit beruntung karena kolega saya di fakultas Sospol Unhas banyak yang bersimpati terhadap perjuangan membentuk Provinsi Sulbar.
Meski demikian saya tetap saja dianggap gila Sulbar, bahkan kadang.
Saya disentil Pak Syahrir itu pekerjaan utamanya berjuang Sulbar, dosen hanya kerjaan sambilan.
Juga banyak yang menganggap saya Gila Sulbar, alasannya di era sekarang banyak orang berjuang mendapatkan pekerjaan, apalagi pekerjaan sebagai dosen Unhas sebuah PT terkemuka di kawasan Timur Indonesia .
Banyak teman bilang, Syahrir ini justru rela meninggalkan status dosen demi Sulawesi barat harus terbentuk.
Begitulah, poin saya, dibutuhkan orang “gila” pengabdian, bukan orang gila jabatan. Kalau orang gila jabatan bisa-bisa Sulawesi Barat berubah menjadi Sulawesi Berat.
Sulbar harus menjadi daerah terbuka, perlu pengembangan SDM, kompetensi, dan investasi.
Sita-cita pendirian Sulbar belum sepenuhnya tercapai. Masih jauh, jauh dari hatapan, tapi itulah yang kita miliki, memang di tengah ambisi, kita pun harus bersabar.
Kita tidak hanya mengharapkan selalu menetek ke Pusat, perlu regulasi mendukung, menggali sumber ESDM.
Kedua, bagaimana sistem (pemerintahan) bagus, harus di sini aktikan birokrasi, harus memadai, ada kompetensi.
Ketiga, termasuk fasilitas layanan, meningkatkan mental kerja. Birokrasi yang punya skill.
Keempat pembangunan infrastruktur seperti jalan, APBF kita hanya 1,9 triliun. Tentang Sulbar kini, janganlah kita menjadi masalah, tetapi solusi.
Menutup pembicaraan, Syahrir menambahkan ada sejumlah masukan telah disampaikan ke Pj Gubernur Sulbar saat ini.
Misalnya terkait pembeda provinsi Sulbar dengan provinsi yang lahir lebih dulu pasca Reformasi.
Banten, Gorontalo, Bangka Belitung disahkan sebelum memasuki tahapan Pemilu 2004. Dengan demikian punya kesempatan menyusun Caleg untuk dipersiapkan mengisi DPRD Provinsi dan DPR RI dari kalangan pendiri atau pejuangnya.
Mereka bisa mengatur dan berbagi posisi mengisi ruang strategis, sehingga sedari awal penataan kelembagaam pemerintahan daerahnya, roh dan semangat berprovinsi tetap terkawal hingga sekarang. Para pendiri/pejuangnya tetap bisa saling bersinergi, saling mengingatkan tujuan dan cita-cita mendirikan provinsi baru berpisah dari induknya..
Pada titik itulah yang membedakan Provinsi Sulbar yang terlahir tanggal 22 September 2004, atau Pasca Pemilu 2004.
Para pendiri tak punya kesempatan seperti provinsi di atas, sehingga yang mengisi PDRD Provinsi terdiri dari sejumlah Aleg tidak tahu arah dan cita2 perjuangan mendirikan provinsi.
Atas dasar regulasi Pemilu ,pada umumnya terpaksa pindah tugas dari provinsi induk ke Sulbar, sesuatu yang mungkin tidak terbayangkkan sebelumnya. Bahkan mungkin saja caleg Dapil Sulbar juga tidak menduga , maklum pendirian Sulbar banyak mengalami penolakan bukan hanya tokoh-tokoh Sulsel tapi juga terdapat putra daerah.
Dua, struktur pemerintahan baru diisi oleh ASN yang diambil dari tiga kabupaten: Polman, Majene dan Mamuju. Tiga lainnya tidak mungkin berkontribusi karena juga baru saja terbentuk.
Tiga, anggota DPR RI hasil Pemilu 2004 hanya satu yang terlibat dalam perjuangan pembentukan Provinsi Sulbar. Meskipun baru terlibat setelah 4 tahun kami berjuang namun sungguh sangat besar jasanya.
Editor: K. Azis
