“Per Senin, SK sudah diterima istri saya di Makassar dan diteken Wali Kota 27 Juli untuk berlaku 1 Agustus 2020, pukul 00 saya sudah bukan ASN lagi, saya sudah bisa interaksi dengan siapa saja.”
Dr Abd. Rahman Bando
PELAKITA.ID – Dr Abd. Rahman Bando berkisah bahwa selama ini dia banyak bercermin pada pengalaman pengelolaan pemerintahan di Makassar termasuk di beberapa wilayah lain di Indonesia, tentang bagaimana pasangan kepala pemerintahan seharusnya saling isi.
“Pengalamaan saya melihat pasangan kepala daerah khususnya di Makassar apabila ada unsur birokrat, apakah wali kota atau wakil, itu yang saya alami, saya alami roda pemerintahan berjalan adil dan baik, dan tata kelola sesuai profesionalisme dan sesuai prinsip birokrasi,” ungkapnya.
“Yang dua-duanya tidak ada unsur birokrasi, terus menerus terjadi gesekan yang harusnya tak begitu, seharusnya mereka bisa ditiru dan diteladani. Ini menurun sampai level bawah, ada kubu-kubuan, terjadi gap kenapa? Karena ada yang namanya orangnya wakil, orangnya wali kota, jadi warga Makaassar rugi,” tambahnya.
Yang Rahman lihat, jika orangnya wakil, enggan berkoordinasi dengan wal kota, begitu pun sebaliknya.
“Bagamana bisa berjalan lancar kalau demikian?” tanyanya.
Dia menyebut sejatinya kedua jabatan itu punya fungsi dan peran yang saling melengkapi.
Hal lain yang disampaikannya adalah pemikiran birokrasi itu sejatinya adalah penyelesaian masalah.
“Sehingga insya Allah, tata keuangan kita berharap bisa meminimalisasi potensi masalah itu. Birokrat itu paling takut menyimpang, biasanya karena tekanan, dari atas, ketika dalam tekanan, mau tidak mau,” sebutnya.
Dr Abd. Rahman Bando menggenapkan pengabdian sebagai ASN selama 22 tahun 4 bulan.
“Per 31 Juli 2020 sudah 22 tahun 4 bulan, saya resmi pensiun dini pada 1 Agustus 2020. Yang saya rasakan, alhamdulillah sepanjang pengabdiian saya mengabdi di 6 SKPD,” sebutnya.
Jalan karir Rahman Bando dimulai dari nol. Dia pernah jadi ASN di Enrekang selama empat tahun.
“Empat tahun mengurusi keluarga berencana. Lalu pindah ke Makassar. Tahun 2002 di BKKBN, ini organisasi vertikal,” ucapnya.
Pada tahun 2004, itu ketika masuk kebijakan otonomi dimana seluruh pegawai negeri, apakah dia daerah atau pusat, harus jelas posisinya juga membuat Rahman mengambil keputusan.
“Maka beralihnya saya jadi pegawai pemeritah kota Makassar, pada 2004 saat Wali Kota, Pak Ilham,” sebutnya.
“Jadi efektif di Kota Makassar selama 18 tahun termasuk vertilkal.”
Rahman berpindah dari beberapa instansi sejak dari BKKBN, termasuk saat BKKNB bergabung dengan Pemberdayan Masyaraat dan KB.
“Kira-kira 3 tahun, jadi antara mengerjakan progam KB dan program pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.
Tahun 2007, organisasi tersebut berpisah lagi. “Akhirnya saya ditempatkan di badan keluarga berencana. Masih penyuluh hingga 2008, saya jadi pejabat struktural, atau 12 tahun menjadi pejabat struktural dan 10 tahun fungsional,” jelasnya.
Dengan masyarakat
Bagi Rahman, semua jabatan tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat, hal yang menurutnya sangat disukainya, dilakoni dengan serius karena bisa mendapat pelajaran dari masayarakat, dari publik.
“Saya ini alumni Unhas, D3 penyuluh pertanian. Saya mendalami dan bersentuhan dengan masyarakat sejak tahun 1989, sebagai penyuluh pertanian. Kemudian, saya S1 Agriisnis Pertanian di Unhas,” tambahnya.
Setelah itu Rahman Bando muda mengabdi di BKKBN. “Tahun 2020, saya magister di Unhas program kependududkan dan lingkungan hidup,” ucapnya.
Dia mengaku mendapat oase ilmu baru di Unhas, setelah menyelesaikan D3, S1, lalu lanjut S2 dia kian mendalami isu-isu kependudukan. Tentang mobilisasi penduduk, persoalan analisis kependudukan.
“Termasuk pergerakan penduduk dari satu wiayah ke wilayah, dosen saya waktu itu Prof Tahir Kasnawi, pakar kependudukan, dipandu Ilmu Lingkungan oleh Dr Tharmrin,” paparnya.
Jadi saya merasa percaya diri mengAbd.i di BKKBN. “Saya pakai ilmu kependudukan itu. Itulah yang mengilhami saya, setiap merencanakan sesuatu, perlu lihat penerima manfaata, ini kompleks, coba, kemacatean karena penduduk, kelaparan karena penduduk, perumahan itu untuk penduduk,” lanjutnya.
Oleh karena itu, lanjut Rahman, setiap merencanakan, perlu lihat aspek kependudukan.
“Saya lanjutkan mengabdi pada tahun 2008, sudah jadi pejabat struktural, jadi eselon 4, mulai dari bawah, pejabat struktural di eselon 4 sekian tahun, kurang lebih 2 tahun lalu jadi eselon 3, mengurus keluarga berencana di Makassar,” jelasnya.
“Saya hampir 3 tahun jadi sekretaris sebelum jadi Kadis, dan pernah jati Plt, saya jadi Plt Kepala Ketahanan Pangan, saya keluar dari BKKBN, saya punya modal, background penyuluh dan agribisnis,” ucapnya.
Pada jabatan itu, Rahman Bando jadi paham dan kian jelas bahwa 3 tugas utama sebagai birokrat adalah pada aspek tata kelola. “
Bagiamana kita bertanggung jawab pada ketersediaan pangan, seperti minyak greng, sembako, daging, terigu, tepung, dan bagaimana kta menjamin ketersediaan yang cukup,” paparnya.
Dia lalu menceritakan bahgaimana Makassar yang punya 15 kecamatan dan menyesuaikan dengan tugasnya sebagai Kepala Badan.
“Karena ada 15 kecamatan, maka tugas ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan pangan di wilayah kecamatan. Jika ada yang kurang, maka didistribusikan.”
Secara umum, Rahman menyebut di Indonesia, apsek ketahanan pangan dan pendistribusian perlu disempurnakan.
“Lalu berikutnya adalah keamanan atau food security, ini yang lemah di kita, food security, bagaimana yang beredar itu aman, ini beririsan dengan badan POM, kita harus berkolaborasi, sementara untuk aspek distribusi berkaitan dengan Perindag,” jelasnya.
“Kalau ketersediaan itu dengan Bulog. Jadi namanya ketahanan pangan lebih banyak berkoordinasi atau mengkoordinasikan lembaga yang mempunyai tugas yang sama. termasuk cadangan pangan, ketika ada bencana, atau musibah gagal pangan. Itu saya pahami waktu bertugas di ketahanan pangan selama 2 tahun,” ucapnya.
Rahman tak menampik jika disebutkan ada prestasinya di Badan Ketahanan Pangan Kota Makassar.
“Ada prestasilah, karena durasi singkat, tapi saya bentuk lembaga, di sektor pangan di hampir semua kecamatan, untuk tiga tupoksi itu, sebagaimana mengelola ketersediaan pangan di kecamatan,” ujarnya.
Tim Pelakita.ID
