PELAKITA.ID – Bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Selasa, 11 November 2020, telah berlangsung sharing pengalaman terkait ide pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau di Kota Makassar dan Sulsel secara umum.
“Saya sengaja undang untuk mendapat masukan tentang pengalaman memfasilitasi pengembangan masyarakat pesisir,” kata Dr Meyke N. Sultan, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sulsel kepada Kamaruddin Azis, praktisi LSM dan konsultan pembangunan masyarakat pesisir seklaigus mantan Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Unhas 2010-2012.
Bersama dia hadir pula Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Laut, LSM berbasis di Makassar, Nirwan Dessibali.
“Diharapkan dapat menjadi awal dalam menyusun kerangka dan kerjasama pengembangan potensi ekonomi masyarakat pesisir Sulsel terutama Kota Makassar secara kolaboratif, bahkan lebih dari itu misalnya bagaimana memastikan keterhubungan antara produsen, masyarakat secara umum pada misalnya unit ‘Rest Area; yang disiapkan saat ini di Sidrap dan Jeneponto,” paparnya.
“Kami juga akan melaporkan kepada kepala Dinas terkait hasil diksusi kita ini,” tambahnya.
Beberapa poin penting
Pertemuan tersebut mengelaborasi beberapa poin atau isu krusial. Pertama, terdapat banyak pihak, LSM atau Dinas yang telah mempromosikan, meneliti, memfasilitasi pengembangan masyarakat terutama berkaitan kehidupan masyarakat pulau-pulau di Kota Makassar.
Beberapa LSM terkait seperti Yayasan Konservasi Laut, Lembaga Maritim Nusantara, Yayasan Blue Forest, Yayasan COMMIT, termasuk pemerhati individual.
Beberapa donor pun terindentifikasi seperti JICA, Konsulat Jepang (Pulau Barrang Caddi, Kapoposang hingga Kondongbali dan Taka Bonerate), juga seperti Canada Fund di Kapoposang dan GIZ Jerman terkait listrik PLTS untuk pengolahan hasil laut di Pulau Sabangko, Saugi dan Tanakeke melalui program ENACTING.
Kedua, program pengembangan ekonomi oleh LSM di pulau-pulau Makassar intensif dalam tahun 1990-an namun kemudian meredup karena berkurangnya donor dan semakin menguatnya desentralisasi pembangunan yang bertumpu pada Pemkot.
Program LSM saat ini umumnya pada agenda konservasi lingkungan, pengelolaan sampah hingga pelatihan-pelatihan advokasi. Sangat sedikit program pendampingan jangka panjang untuk inkubasi bisnis terutama di pesisir dan pulau-pulau.
Ketiga, inkubasi bisnis yang dimaksud adalah meliputi fasilitasi hulu-hilir usaha ekonomi berbasis pesisir seperti pengolahan pasca panen, pengolahan mutu dan kemasan, pemasaran dan pendampingan negosiasi bisnis dan branding.
Dinas Koperasi dan UKM Sulsel termasuk Dinas Perindustrian telah mengevaluasi beberapa kelemahan produk yang ada selama ini, yaitu kemasan dan ketidaksesuaian antara produksi dan kebutuhan konsumen atau pasar.
“Banyak produsen hanya memproduksi untuk kepentingan jangka pendek, untuk pameran saja, bukan pada penerimaan pelanggan untuk jangka panjang dan menguntungkan,” kata Dr Meyke.
Keempat, pengalaman LSM dan pembelajaran dari beberapa kegagalan program serupa tahun-tahun sebelumnya harus menjadi inspirasi bagi pengembangan program di pesisir dan pulau-pulau Sulsel. Terdapat banyak masyarakat pesisir yang berdomisili di pulau-pulau yang perlu pendampingan. Sulsel punya pulau 334 dan ini perlu perhatian ke depan.
Kelima, Dinas Koperasi dan UKM Sulsel telah dan akan dapat memfasilitasi sharing pelaku UKM, LSM, dan siapapun yang punya pengalaman – dalam waktu dekat – terkait pengembangan masyarakat pesisir di Sulsel.
Ke depan, kunci membangun ekonomi pesisir terutama di tengah pandemi adalah kolaborasi para pemangkukepentingan untuk berbagi sumber daya, bukan hanya anggaran tetapi juga pengetahuan, keterampilan dan bahkan menginisiasi pilot program.
Apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat?
Pada pertemuan tersebut setidaknya ada tiga rencana aksi yang bisa disegerakan.
Satu, mengundang peserta dalam jumlah lebih banyak untuk berbagi pengalaman, sharing program melalui kegiatan ‘coffee morning’ di Kantor Dinas Koperasi dan UKM. Ini bisa menghadirkan peserta terpilih hingga 20 orang maupun melalui daring.
Dua, melakukan observasi atau kunjungan pada dua atau tiga pelaku UMKM yang berhasil. Ini bisa dilakukan dengan menghadirkan blogger, jurnalis, atau netizen untuk mendokumentasikan proses kreatif UMKM bersangkutan.
Ketiga, melakukan kunjungan dan sosiliasi UMKM di pulau terpilih di Kota Makassar termasuk uji coba aksi kreatif, misalnya pengolahan sampah jadi barang berguna (reuse), atau praktik pengolahan hasil laut seperti pindang, bakso ikan, keripik ikan, di Pulau Lae-Lae, Pulau Lumu-Lumu atau Pulau Lanjukang. Ini bisa diatur oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
