PELAKITA.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo menerima kunjungan Bupati Buton Drs La Bakry, M.Si. La Bakry datang bersama Kadis Perikanan, Rahmin, sementara MKP didampingi para Dirjen di lingkup KKP serta penasihat bidang ekonomi maritim Prof Laode Masihu Kamaluddin.
Bupati Buton mempresentasikan potensi pengembangan perikanan di Kabupaten Buton. Beberapa di antaranya Rencana Pembangunan Sentra Industri Perikanan di Teluk Kamaru. Lalu pemanfaatan Teluk Kapontori untuk kegiatan budidaya terintegrasi.
Tak ketinggalan, upaya dan rencana peningkatan kapasitas PPI Pasarwajo serta Rencana Pendirian Perguruan Tinggi berbentuk Politeknik Kelautan dan Perikanan di Koholimombo, Kecamatan Wabula.
MKP Edhy Prabowo menyampaikan apresiasi atas kesungguhan Pemda Buton dalam upaya memanfaatkan potensi daerah untuk kemajuan Kabupaten Buton.
Lebih lanjut, MKP menginstruksikan kepada Dirjen Perikanan Budidaya untuk meninjau kelayakan Teluk Kapontori untuk dijadikan Kawasan Budidaya komoditas perikanan seperti Ikan kerapu, kakap, baronang dan lobster.
“Jika memungkinkan akan dibangun hatchery dan pembenihan di Kawasan Teluk Kapontori.,” kata Edhy Prabowo.
Instruksi kedua, MKP meminta Dirjen Perikanan Tangkap agar memberi perhatian penuh terhadap kegiatan perikanan tangkap termasuk pengadaan kapal perikanan 100 GT untuk memanfaatkan potensi perikanan tangkap WPP 713 pada perairan Laut Banda dan WPP 714 di Laut Flores.
Ketiga, pada Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan agar melakukan upaya revitalisasi atas PPI Pasarwajo dan PPI Kamaru serta menambah kapasitas Cold Storage untuk menampung hasil tangkapan yang lebih besar.
Keempat, pada Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia agar Usulan Pendirian Politeknik Kelautan dan Perikanan ditindaklanjuti sehubungan dengan telah disiapkannya tanah seluas 12 Ha oleh Pemerintah Kabupaten Buton.
Relevan dengan itu, Prof. Masihu Kamaluddin, penasihat MKP menanggapi bahwa pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Buton sudah sejak tahun 1997 digagas dengan program Town Ship yang dibiayai oleh Pemerintah Denmark.
“Namum tidak dapat dilanjutkan karena di Indonesia terjadi Krisis Ekonomi di tahun 1997,” kata Prof Masihu.
Pada akhir rapat, MKP menyampaikan agar Pemda Buton menindaklanjuti hasil rapat dengan senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data-data pendukung yang dibutuhkan dengan para Dirjen atau Direktur.
Kontributor: Jawadin
