PELAKITA.ID – Founder Pelakita, Kamaruddin Azis didapuk sebagai ‘resource person’ sekaligus fasilitator pada Workshop Menulis dengan Merangkul”, Panduan Menulis Berprespektif GEDSI di Festival Media yang digedlarf AJI Indonesia di Fort Rotterdam, 14 September 2025r.
Undangan dari Yayasan BaKTI, melalui Program INKLUSI.
Pada kesempatan itu, ada beberapa poin yang ditekankan untuk menjadi masukan dan inspirasi bagi jurnalis untuk dituliskan atau mewarnai spirit kepenulisan mereka.
Hadir pula jurnalis senior asal Makassar Sunarti Sain yang saat ini memimpin tim Radar Selatan dan sekaligus anggota atau asesor untuk AJI.
Penulis berbagi pandangan tentang bagaimana pengalaman mengelola website berbasis warga, menjadi bagian dalam promosi media yang peduli isu GEDSI hingga inspirasi dari salah satu lokasi program INKLUSI yaitu Kabupaten Maros. Satu dari tujuh kabupaten lokasi INKLUSI di Indonesia.
Dikatakan, dalam liputan isu-isu Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), jurnalis memegang peran penting untuk memastikan bahwa berita yang ditulis tidak hanya akurat, tetapi juga adil, berimbang, dan menghormati martabat setiap individu.
Ini sesuai dengan panduan Menulis Berperspektif GEDSI sebagaimana menjadi modul atau panduan yang diterbitkan oleh Yayasan BaKTI dan disebarluaskan oleh INKLUSI.
Dijelaskan bahwa cara kita memilih kata, membingkai cerita, hingga menghadirkan narasumber dapat memengaruhi cara publik memandang kelompok-kelompok tertentu.
Karena itu, ada hal-hal yang dianjurkan dan ada pula yang sebaiknya dihindari. Beriku list yang disebut contoh ‘do and do not do’ di dalam menulis isu-isu terkait Gender Equality, Disability and Social Inclusion GEDSI.
Kesetaraan Gender
Dalam pemberitaan yang menyangkut isu gender, jurnalis dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang sensitif gender, misalnya dengan memakai istilah “ketua” alih-alih “ketua pria.”
Penting pula untuk menonjolkan peran, prestasi, dan kepemimpinan perempuan, serta memastikan keseimbangan sumber berita dengan melibatkan suara perempuan.
Sebaliknya, jurnalis perlu menghindari stereotip seperti menyebut perempuan “kaum lemah” atau “terlalu emosional.” Perempuan juga jangan direduksi hanya pada aspek penampilan, atau diposisikan semata-mata sebagai korban tanpa daya.
Disabilitas
Dalam memberitakan isu penyandang disabilitas, acuan yang tepat adalah Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).
Jurnalis dianjurkan menggunakan bahasa yang berorientasi pada orang, misalnya “penyandang disabilitas” alih-alih “orang cacat.” Fokus liputan sebaiknya diarahkan pada kemampuan, kontribusi, dan hak-hak mereka, serta menampilkan individu sebagai partisipan aktif dalam masyarakat.
Hal yang harus dihindari antara lain penggunaan istilah merendahkan seperti “tuna” atau “cacat,” menggambarkan disabilitas sebagai tragedi, atau menjadikannya sekadar kisah inspirasi murahan. Penyandang disabilitas juga tidak sepatutnya diposisikan hanya sebagai objek amal.
Anak
Liputan mengenai anak mengacu pada Konvensi Hak Anak (CRC). Jurnalis dianjurkan menghormati martabat dan privasi anak, menggunakan istilah yang lebih manusiawi seperti “anak dalam situasi jalanan” ketimbang “anak jalanan,” serta menyamarkan identitas anak dalam kasus-kasus sensitif.
Yang perlu dihindari adalah mengungkap identitas anak dalam kasus kekerasan atau pelecehan, memberi label negatif seperti “nakal” atau “anak bermasalah,” serta mengeksploitasi trauma anak demi sensasi berita.
Kelompok Rentan dan Termarginalkan
Dalam mengangkat suara kelompok rentan—mulai dari minoritas, masyarakat adat, LGBTQ+, hingga migran—jurnalis dianjurkan menyoroti keragaman dan memberikan konteks mengenai tantangan sistemik yang mereka hadapi. Penting untuk membingkai mereka sebagai pemegang hak, bukan sekadar penerima pasif bantuan.
Hal-hal yang perlu dihindari adalah penggunaan istilah hinaan atau stereotip seperti “imigran ilegal,” mengecualikan mereka dari isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka, serta melakukan generalisasi berlebihan terhadap kelompok tertentu.
Praktik Inklusif Umum
Secara lebih luas, praktik inklusif dalam liputan GEDSI dapat merujuk pada kerangka internasional seperti CEDAW, CRPD, CRC, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 5 dan 10.
Prinsip “No One Left Behind” harus menjadi pedoman, dan jurnalis sebaiknya berkonsultasi langsung dengan kelompok terkait agar representasi lebih akurat.
Yang perlu dihindari adalah mengutamakan sensasi dibanding martabat manusia, menormalkan diskriminasi lewat humor atau komentar santai, serta mengabaikan interseksionalitas—misalnya pengalaman perempuan dengan disabilitas atau anak dari masyarakat adat.
Dengan mengikuti panduan ini, jurnalis dapat berkontribusi menghadirkan pemberitaan yang lebih inklusif, adil, dan berperspektif hak asasi manusia.
Liputan yang peka terhadap isu GEDSI tidak hanya memperkaya informasi publik, tetapi juga memperkuat posisi media sebagai agen perubahan sosial.
Tentang INKLUSI Yayasan BaKTI dan Isu Kekerasan Seksual
Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) adalah program yang akan diupayakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas.
Cakupannya meliputi, bahwa tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, lebih banyak kelompok marjinal berpartisipasi dalam pembangunan dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.
Program INKLUSI melanjutkan dukungan Pemerintah Australia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, yang melanjutkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil.
Di dalamnya termasuk pengalaman dan pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif. Kekerasan seksual termasuk dalam tiga problem besar di perguruan tinggi yang perlu segera ditangani.
___
Penulis: Kamaruddin Azis
