- Chambers menyoroti bahwa para profesional pembangunan sering ‘buta’ terhadap kemiskinan nyata di lapangan karena bias metodologis dan cara pandang mereka sendiri.
- Perspektif ini sejalan dengan Anthony Giddens dalam Structuration Theory yang menekankan bahwa pembangunan harus memahami relasi antara struktur dan agensi.
- Dalam konteks Kampung Nelayan Merah Putih, pembuat kebijakan perlu mendengar bagaimana nelayan menafsirkan musim, menilai fluktuasi harga ikan, mengelola risiko cuaca, serta bagaimana hubungan patron-klien membentuk ketahanan ekonomi rumah tangga.
PELAKITA.ID – Robert Chambers dalam Rural Development: Putting the Last First menekankan bahwa pembangunan sering gagal bukan karena niat buruk, melainkan karena bias pengetahuan dan bias pembangunan yang menempatkan masyarakat marginal sebagai objek, bukan subjek pembangunan.
Mengapa Kita Perlu Membalik Arah Pembangunan?
Dalam kata-kata Chambers: “Rural development tourism, rural poverty unperceived, and professional biases combine to blind professionals to the realities of rural poverty.”
Chambers menyoroti bahwa para profesional pembangunan sering ‘buta’ terhadap kemiskinan nyata di lapangan karena bias metodologis dan cara pandang mereka sendiri.
Perspektif ini sejalan dengan Anthony Giddens dalam Structuration Theory yang menekankan bahwa pembangunan harus memahami relasi antara struktur dan agensi.
Masyarakat marginal bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan memiliki agensi yang menentukan keberhasilan intervensi pembangunan. Tanpa pengakuan atas agensi masyarakat nelayan, pembangunan hanya akan menjadi proses dominasi struktur tanpa partisipasi.
Kampung Nelayan Merah Putih: Antara Niat Baik dan Risiko Simulasi
Program Kampung Nelayan Merah Putih adalah inovasi kebijakan yang patut diapresiasi. Namun Chambers mengingatkan kita untuk selalu bertanya: “Who defines the problem? Who defines the solution?”
Kutipan retoris ini menegaskan bahwa pembangunan sering gagal karena definisi masalah dan solusinya ditentukan oleh outsider (pihak luar), bukan oleh masyarakat yang mengalaminya langsung.
Jika pembangunan hanya menjadi arena para ahli, birokrat, dan kontraktor, maka nelayan hanya akan menjadi penonton dari perubahan di kampungnya sendiri.
Data nilai tukar nelayan (NTN) di berbagai wilayah pesisir masih menunjukkan realitas keras: rata-rata NTN nelayan drift gill net pada Februari hingga April 2023 hanya berkisar antara 85 hingga 95, jauh di bawah nilai 100 yang menjadi batas kemampuan mencukupi kebutuhan subsistensi rumah tangga.
Artinya, kehidupan mereka berjalan dalam defisit ekonomi struktural. Chambers menyebut situasi ini sebagai “kemiskinan yang tak terlihat oleh data makro,” karena indikator nasional sering menutupi fluktuasi dan penderitaan ekonomi riil di tingkat komunitas.
Seperti dikatakan Immanuel Wallerstein dalam World Systems Theory, nelayan dan pembudidaya berada dalam posisi periphery yang menopang pusat (core), namun tetap mengalami eksploitasi dalam relasi ekonomi global maupun nasional.
Mereka menjadi penyuplai hasil tangkapan bagi pasar, namun nilai tambah ekonomi justru dinikmati pedagang pengumpul dan industri pengolahan di pusat.
Dependency Trap: Jebakan Ketergantungan yang Diabaikan
Dalam berbagai kasus yang ditulis Chambers, pembangunan desa sering gagal karena hanya menekankan intervensi fisik dan teknologi tanpa memahami struktur sosial dan patronase ekonomi.
Di banyak desa di India dan Afrika, ia melihat pembangunan irigasi gagal karena tidak menempatkan petani sebagai penentu desain teknis, atau program kredit macet karena tidak memetakan relasi patron-klien yang mengekang kebebasan petani kecil.
Hal serupa terjadi dalam masyarakat nelayan Indonesia. Hubungan punggawa-sawi adalah bentuk patron-klien kompleks. Punggawa memberikan perlindungan ekonomi minimum melalui bagi hasil, pinjaman solar, dan jaminan kerja melaut, tetapi pada saat yang sama mengekang kemandirian sawi.
Chambers menyebut pola ini sebagai “dependency trap” atau jebakan ketergantungan.
“The failure of many development projects can be traced to ignorance or misperception of local realities by outsiders.” Chambers menekankan bahwa kegagalan proyek pembangunan sering disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesalahan persepsi pihak luar terhadap realitas lokal.
James C. Scott dalam Weapons of the Weak juga menunjukkan bahwa relasi patron-klien tidak sekadar hubungan ekonomi, tetapi juga relasi kekuasaan yang melemahkan posisi negosiasi kelompok miskin.
Ketika pembangunan tidak memahami struktur patronase, intervensi ekonomi hanya akan memperkuat dominasi patron, bukan memberdayakan klien.
Dari Project-Based ke People-Based Development
Chambers menegaskan bahwa pembangunan yang menekankan project-based development sering gagal melahirkan people-based development. Kampung Nelayan Merah Putih, jika hanya menekankan cat rumah berwarna merah putih, pembangunan dermaga, dan cold storage tanpa memberdayakan kelembagaan ekonomi nelayan, hanya akan melahirkan simbolisme pembangunan.
Jean Baudrillard menyebut ini sebagai simulacra, realitas semu yang menutupi realitas sesungguhnya.
Baudrillard mengingatkan bahwa masyarakat yang hidup dalam era simulasi akan menempatkan tanda-tanda dan citra-citra tidak lagi merujuk pada realitas, melainkan pada dirinya sendiri, menciptakan realitas baru yang ia sebut hiperrealitas (menutupi atau menyesatkan kenyataan).
Bagi Chambers, pembangunan sejati hanya terjadi jika kebijakan dibuat dengan data mikro yang detail, bukan sekadar angka agregat atau asumsi para ahli.
“If development is to mean anything, it must start with the poor themselves, with their knowledge, skills, and values, and build on these.” Chambers menekankan bahwa pembangunan hanya bermakna jika dimulai dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai masyarakat miskin itu sendiri.
Menempatkan Masyarakat Pesisir sebagai Co-Researcher
Chambers menulis bahwa kemiskinan dan ketidakberdayaan lahir karena pembangunan gagal memahami realitas sehari-hari masyarakat miskin.
Program gagal karena asumsi teknokratik: bahwa orang miskin tidak mampu mengelola dana sendiri, atau pembangunan harus melalui pendekatan seragam nasional. Padahal bagi Chambers, keunikan lokal adalah sumber kekuatan pembangunan.
Jika pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang dikembangkannya diterapkan, perencanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan menempatkan aktor-aktor masyarakat pesisir sebagai co-researcher, bukan hanya objek survei. Mereka diajak mengidentifikasi masalah, memetakan potensi, merancang intervensi, hingga melakukan evaluasi bersama.
“Putting the last first requires reversals – of learning, management, and action. Outsiders have to learn from the people.” Chambers menekankan perlunya pembalikan pembelajaran, di mana pihak luar (pemerintah, akademisi) justru harus belajar dari masyarakat.
Dukungan teori Norman Long dalam Actor-Oriented Approach juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor aktif dalam pembangunan.
Bagi Long, pembangunan hanya efektif jika masyarakat mengartikulasikan kepentingan dan strateginya sendiri dalam interaksi dengan struktur eksternal.
Reversal Learning sebagai Inti Pembangunan
Chambers mengingatkan bahwa pendekatan reversal learning atau pembelajaran terbalik adalah inti pembangunan partisipatif. Para ahli harus belajar dari masyarakat, bukan sebaliknya.
Dalam konteks Kampung Nelayan Merah Putih, pembuat kebijakan perlu mendengar bagaimana nelayan menafsirkan musim, menilai fluktuasi harga ikan, mengelola risiko cuaca, serta bagaimana hubungan patron-klien membentuk ketahanan ekonomi rumah tangga.
Semua itu bukan sekadar data sosiologi-antropologis, melainkan dasar bagi desain kebijakan yang efektif dan berkeadilan.
Jika pembangunan kampung nelayan hanya dibangun di atas asumsi dan angka makro, maka ia berisiko mengulangi apa yang disebut Chambers sebagai “non-sustainable development”. Sebaliknya, pembangunan yang dimulai dari belakang – dari mereka yang paling miskin dan tak bersuara – akan melahirkan keberlanjutan karena menjawab kebutuhan riil yang mereka rasakan.
Belajar dari Chambers untuk Kampung Nelayan Merah Putih
Robert Chambers menutup bukunya dengan refleksi penting: “It is better to ask people what they want than to tell them what they need.”
Bagi Chambers, menanyakan apa yang diinginkan orang miskin jauh lebih efektif dan berkeadilan daripada memberi tahu mereka apa yang dibutuhkan menurut versi kita.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus meneladani prinsip ini. Realitas di lapangan – NTN yang rendah, keterbatasan modal, patronase ekonomi, teknologi penangkapan yang sederhana, kurangnya infrastruktur produksi dan distribusi, rendahnya pendidikan, dan tidak adanya diversifikasi pendapatan – adalah data yang seharusnya menjadi prioritas dalam perencanaan dan implementasi program.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus dimulai dari belakang.
Hanya dengan mendahulukan yang terakhir, kita memastikan program pembangunan tidak hanya menorehkan cat merah putih di tembok rumah nelayan, tetapi juga mewarnai masa depan mereka dengan kesejahteraan dan kemandirian yang sesungguhnya.
Editor Denun